4 Pemikiran Mencerna Kebijakan Penjualan Saham BUMN

Kabar tentang privatisasi empat BUMN di Indonesia memang sudah menyeruak sejak tahun lalu. Keempat BUMN yang sahamnya akan dijual pada publik tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Beberapa waktu lalu DPR pun telah menyetujui privatisasi ini dengan beberapa catatan dan total nilai right issue keempat perusahaan milik negara itu diperkirakan mencapat lebih dari 14 triliun.

Tujuan utama dari privatisasi BUMN ini adalah untuk menguatkan modal untuk menunjang program pembangunan inftrastruktur dari keempat perusahaan milik negara tersebut.

Namun di Indonesia, isu penjualan saham BUMN pada publik ini kerap menuai protes dan banyak ditentang. Tentu saja setiap orang memiliki cara pandang masing-masing tentang langkah yang diambil pemerintah ini, dan berikut ini adalah 4 pandangan Kompasianer tentang penjualan saham BUMN pada publik.

1. Sterilisasi BUMN Melalui Privatisasi

Kantor Antam. Kompas.com

Privatisasi adalah sebuah kebijakan ekonomi. Di mana kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian dengan cara penjualan aset negara pada perusahaan negara yang butuh anggaran besar.

Seperti itulah opini Endar Prasetio. Menurutnya sebenarnya tujuan privatisasi adalah agar perusahaan yang bersangkutan mencapai efisiensi anggaran. Karena dengan privatisasi maka BUMN akan mendapat dana lebih besar.

Dan menurut Endar, dalam ekonomi kapitalis maka aliran keluar masuk modal akan nampak pada adanya pasar modal di suatu negara, seperti BEI di Indonesia. Kebijakan ini bisa saja menetralkan kondisi BUMN, namun di sisi lain juga rawan akan tindakan korupsi.

2. Privatisasi: Solusi dengan Pola Pikir Yang Kurang Pas

Ilustrasi Jasa Marga. Kontan.co.id

Privatisasi adalah kebijakan yang sudah dilaksanakan sejak lama. Bahkan pada zaman Megawati hingga SBY pun sudah dilakukan. Namun menurut Bunga Kambodja langkah privatisasi kini bukan lagi bertujuan untuk menutupi tekornya APBN namun untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Bunga menambahkan, sebenarnya ada beberapa tujuan di mana sebuah BUMN dibentuk. Dan pertanyaan berikutnya adalah syarat apa saja yang harus dipenuhi agar bisa mencapai tujuan tersebut.

Kemudian, efisiensi dijadikan alasan formal langkah privatisasi. Meski sesungguhnya upaya ini dilakukan untuk menutupi biaya pembangunan, pengellaan seperti ini tentu mengorbankan kepemilikan.

Menurut Bunga, jika alasannya adalah efisiensi, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain privatisasi. Yaitu meningkatkan penerimaan deviden BUMN atau dengan menerapkan tata kelola yang profesional.

3. Privatisasi BUMN dan Alternatif Lain Penyelamatan Bangsa

Pabrik Krakatau Steel. Tribunnews.com

BUMN adalah perusahaan milik negara dengan aset yang sangat besar dan strategis dalam mengegrakkan roda perekonomian nasional. Dan untuk berperan lebih jauh maka tingkat kesehatan BUMN harus diperhatikan.

Menurut Ahmad Fuad Noor Ghufron ada beberapa cara untuk menyehatkan BUMN antara lain dengan privatisasi, restrukturisasi dan rekapitalisasi.

Privatisasi dilakukan karena melihat pertimbangan oleh pemerintah untuk mengurai beban keuangan sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah. Secara teori langkah ini dapat membentuk pasar bebas dan mengembangkan kompteisi kapitalis.

Dan langkah ini bisa saja mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jika setelah privatisasi BUMN bersangkutan mampu menghasilkan keuntungan dan memberdayakan usaha kecil. Namun langkah ini bukan jalan mutlak.

Ada beberapa jalan lain yang bisa diambil. Misalnya dengan mengubah bentuk perusahaan menjadi Holding Company dengan begitu bentuk seperti ini akan mendorong efisiensi anggaran.

4. Privatisasi Baik, Jika...

Wijaya Karya. Kontan.co.id

Privatisasi, istilah ini banyak sekali diartikan sebagai pengalihan kepemilikan BUMN kepada publik. Di Indonesia privatisasi ini memang kerap mendapat tentangan.

Pasalnya, jika sebuah perusahaan kepemilikannya dialihkan pada swasta maka dikhawatirkan hanya menguntungkan kaum pemilik modal.

Meski mendapat citra buruk di masyarakat, sebenarnya menurut Nurulloh privatisasi ini tidak selalu buruk dan mendatangkan kerugian. Privatisasi bisa bermanfaat jika dilakukan dengan cara yang benar seperti;

Pertama, dilakukan atas dasar transfer teknologi yang lebih modern. Kedua, dilakukan tidak untuk meraih keuntungan semata sehingga masyarakat pun bisa merasakan hasilnya.

Ketiga, dilakukan dengan porsi penjualan saham yang lebih kecil sehingga pihak swasta tidak bisa berbuat banyak. Keempat, harus ada aturan tentang penanaman modal yang kuat dan jelas untuk memberikan dampak positif.

Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka privatisasi bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Namun jika tidak, citra negatif privatisasi akan terus mengikuti. (YUD)