Satu artikel menarik digoreskan oleh Felix Tani. Ia mengkritisi tanggapan Ketua DPP PDIP yang menyatakan adanya keanehan jika parpol harus meminta izin pada Komunitas Teman Ahok jika mereka ingin mengusung Ahok sebagai calon Gubernur di Pilkada 2017. Felix mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dalam hal tersebut. Sebab sudah cukup lama Teman Ahok memutuskan untuk mengusung Ahok secara independen, dan sudah cukup lama pula PDIP melakukan tarik ulur.
Bahkan lebih menarik lagi Felix menilai bahwa sinyalemen deparpolisasi sebenarnya adalah sikap "menyalahkan" pihak lain atas kegagalan parpol untuk mengusung satu calon. Lebih jauh, ia menilai staf PDIP yang mengungkapkan istilah "deparpolisasi" sebenarnya menyesatkan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP.
4. Deparpolisasi, Gerakkan Rakyat Melawan Elite Partai KKN
[caption caption="Kontroversi ilustrasi gambar dari Teman Ahok. Sumber: kompas.com"]
Nolwi menilai saat ini parpol banyak menunjukan sikap yang seolah tanpa sadar telah melawan kehendak rakyat. Sikap itu antara lain; Pertama, Suara angka kemenangan parpol setelah pemilu dijadikan pintu masuk untuk mendapatkan kursi dalam dewan perwakilan rakyat. Kedua, jika ada anggota kader parpol yang terbukti terlibat tindakan pidana, akan sangat lama dalam memprosesnya. Ketiga, ada yang namanya mahar partai. Hal inilah yang memicu adanya KKN dalam tubuh pemerintahan.
Nolwi melanjutkan bahwa ternyata deparpolisasi adalah tindakan yang sangat layak dan jika mungkin akan dapat menjadi gerakan bersama untuk melawan kezaliman partai politik dan KKN.
5. Independen Tidak Sama dengan Deparpolisasi
Kompasianer Anang Prasongko menilai istilah deparpolisasi tidak dapat disamakan dengan pencalonan independen yang dilakukan Ahok. Ia mengatakan bahwa malah istilah deparpolisasi ini harus digunakan partai politik sebagai jalur membuat introspeksi diri, apakah kehendak rakyat selama ini diserap oleh parpol atau tidak.
Ahok, terlihat lebih puas dengan jalur independen yang bakal ia tempuh. Jalur ini terlihat tanpa rekayasa dan lebih murni karena tidak ada intervensi partai politik. Sehingga, mahar politik yang biasanya ada dalam satu pemerintahan bisa dikesampingkan.
Anang juga menilai, DKI adalah barometer perpolitikan di Indonesia. Jika kemudian jalur independen ini sukses menjadikan Ahok dan wakilnya sebagai pemimpin Jakarta, bisa jadi peran parpol akan bergeser nilainya. Oleh karena itu parpol perlu mengusung calon-calon yang berkualitas.
6. Momentum Parpol Bersatu di Pilkada Jakarta
[caption caption="(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai melakukan pertemuan di Balai Kota, Kamis (25/2/2016). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza"]
Ia menuliskan sebuah prediksi bahwa parpol pada waktunya nanti akan bersatu untuk melawan Ahok sebagai calon independen. Thamrin berkata demikian karena melihat bahwa saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi parpol untuk bersatu padu mengalahkan calon independen. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena jika parpol tidak bersatu dan memiliki kandidat masing-masing, maka suara akan terpecah belah dan akan sulit mengalahkan Ahok.
Bersatunya parpol menjadi sebuah jurus untuk head to head melawan Ahok. Melihat hal ini seharusnya kewibawaan parpol menjadi tergugah dan tertantang dalam menghadapi kondisi. Memang akan aneh jika kemudian melihat parpol bersatu padu. Namun jika mengamati perubahan seperti ini, kita teringat akan azas utama yang berlaku dalam dunia politik, "Tidak ada kawan sejati. Yang ada adalah kepentingan sejat,".
7. Apakah Karena Ahok Tidak Kasih Mahar, Parpol Jadi Gerah?
