[caption caption="Kabinet Kerja (kompas.com)"][/caption]
Bulan April lalu, pasca enam bulan menjalankan roda pemerintahan, Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo diterpa isu perombakan susunan kabinet. Isu tersebut muncul seiring dengan kurang optimalnya kerja beberapa menteri yang berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, terutama setelah beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak prorakyat, seperti kenaikan harga BBM yang selalu menimbulkan efek domino, yakni meningkatnya pula harga kebutuhan pokok.
Sinyal mengenai akan adanya perombakan susunan menteri di Kabinet Kerja memang sudah ditunjukkan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Namun, perombakan kabinet kerja baru menjadi kenyataan saat Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan adanya pergantian menteri dalam kabinetnya tepat lima hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 tahun. Adapun alasan kuat di balik akan adanya reshuffle kabinet tak lain untuk meningkatkan kinerja kabinet.
Namun, apakah adanya pergantian Menteri di jajaran Kabinet Kerja mampu benar-benar meningkatkan kinerja kabinet yang dinilai menurun? Lantas apa kata Kompasianer mengenai reshuffle kabinet ini? Berikut 10 artikel pilihan tentang reshuffle kabinet dari kacamata Kompasianer. Artikel-artikel lainnya terkait topik ini bisa dibaca di sini.
1. Merombak Kabinet Kerja
[caption caption="Kabinet Kerja Jokowi-JK (kompas.com)"]
Kompasianer Armin Mustamin Toputiri mengemukakan pendapatnya bahwa Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang memiliki kinerja yang lemah, terutama di bidang ekonomi dan hukum. Kinerja yang lemah ini tidak bisa dipungkiri bermuara pada lemahnya koordinasi antara menteri dan kurang tepat sasarannya kerangka kerja yang telah dibuat.
2. Hari ini, Presiden Jokowi Akan Mengumumkan Reshuffle Kabinet Kerja
[caption caption="Presiden Joko Widodo (dok Setneg/ Cahyo Bruri)"]
Isu mengenai reshuffle kabinet semakin kencang berembus, terutama setelah beberapa media “membocorkan” bahwa akan ada enam menteri yang mengisi pos baru di Kabinet Kerja pada 12 Agustus 2015 pagi dan dikabarkan pula Presiden Joko Widodo juga akan melantik para pembantu barunya di hari yang sama. Berita tersebut jelas membuat masyarakat ikut berspekulasi mengenai siapa saja menteri yang “dicopot” dan bertahan dalam lingkaran Kabinet Kerja.
Dalam artikelnya, Aldi M Aripin mengungkapkan bahwa Presiden bebas menentukan pilihan siapa saja yang layak menjadi sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun yang utama adalah bahwa para menteri tersebut harus bekerja sepenuhnya untuk membantu Presiden dan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Harapan yang tentu saja juga terurai dari jutaan rakyat Indonesia.
3. Menilai Menteri Baru Jokowi
[caption caption="Pelantikan Menteri Baru hasil reshuffle (kompas.com/Wisnu Widiantoro)"]
Tsamara Amany dalam tulisannya mencoba menelisik jajaran enam menteri dan pejabat setingkat menteri yang menjadi wajah baru di Kabinet Kerja. Mulai dari digantinya tiga menteri koordinator hingga munculnya nama Promono Anung sebagai sekretaris kabinet menggantikan Andi Widjajanto yang dinilai banyak kalangan sangat layak diganti akibat buruknya kinerja yang ditunjukkannya selama enam bulan menduduki posisi tersebut.
Meski reshuffle kabinet kali ini terkesan mendadak, kiranya hal ini tidak menjadi penghalang bagi para menteri baru maupun lama untuk melanjutkan lagi kerja mereka demi memperbaiki perekonomian Indonesia karena tidak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi kesempatan kedua bagi Presiden Jokowi untuk memulihkan lagi kepercayaan masyarakat.
4. “Reshuffle” Kabinet: Jokowi Lakukan Konsolidasi Politik untuk Ekonomi
[caption caption="Enam Wajah Baru Kabinet Kerja (kompas.com)"]
Reshuffle Kabinet Kerja bagi beberapa kalangan memang terkesan mendadak, kesan tersebut muncul dikarenakan reshuffle dilakukan di tengah perekonomian yang melambat akibat devaluasi Yuan dan penguatan dollar AS – berakibat rupiah melemah. Namun, menurut Kompasianer Ninoy N Karundeng, langkah perombakan kabinet dinilai sebagai perombakan kecil yang secara politis dan ekonomi akan menguatkan pemerintahan.
5. Kenapa Puan Tak Terusik Reshuffle?
[caption caption="Puan Maharani (Tribunnews/Dany Permana)"]
Tidak munculnya nama Puan Maharani dalam jajaran menteri yang di-reshuffle oleh Presiden Jokowi menjadi bahan perbincangan menarik. Apalagi fakta bahwa Puan juga menjadi satu-satunya menteri koordinator yang bertahan di posisinya sementara tiga rekan sejawatnya yang lain harus bertukar posisi bahkan melepasan jabatannya. Hal ini pula yang menjadi tanda tanya bagi masyarakat awam termasuk Kompasianer Zulfikar Akbar.
Dalam artikelnya Zulfikar juga mengungkapkan beberapa dugaan di balik tidak tergesernya posisi Puan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, salah satunya adalah Presiden Jokowi dianggap tidak berani melakukan intervensi pada PDIP dan kalah oleh kharisma Megawati-ibunda Puan, orang yang mengusungnya hingga membuatnya menduduki jabatan orang nomor satu di negeri ini.
6. Aktivis 77/78 Bersyukur Rizal Ramli Menko Kemaritiman RI
[caption caption="Rizal Ramli (Tribunnews/Septyonaka)"]
Masuknya ahli ekonomi, Rizal Ramli dalam jajaran Kabinet Kerja hasil reshuffle 12 Agustus 2015 sangat disyukuri oleh beberapa kalangan, termasuk para aktivisi 77/78, para pelopor lahirnya "Ikrar Mahasiswa Indonesia", sebuah gerakan mahasiswa Indonesia yang menuntut Soeharto untuk berhenti sebagai Presiden RI.
Lewat guratannya, Musni Umar secara jelas mengungkapkan lima faktor yang membuat masuknya Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja dinilai mampu membawa perekonomian Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.
7. Rizal Ramli vs Darmin Nasution, Panglima Perang Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberal
[caption caption="(dok Setkab)"]
Abdul Latief Ahmad Al-Indonesii menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo memilih Darmin Nasution sebagai menko perekonomian dan Rizal Ramli untuk menduduki posisi menteri kemaritiman sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua sosok yang sarat pengalaman tersebut memiliki kiblat ekonomi yang berbeda dan saling bertolak belakang. Rizal Ramli terkenal dengan ekonomi kerakyatan, sedangkan Darmin Nasution merupakan penganut ekonomi neoliberal. Pertanyaannya, mampukah keduanya menghilangkan ego sektoralnya, menghilangkan kiblat ekonominya yang saling bertolak belakang dan bekerja sama menyelamatkan perekonomian Indonesia saat ini?
8. Reshuffle Setengah Hati
[caption caption="Ilustrasi Reshuffle Kabinet (kompas)"]
Harapan publik terhadap reshuffle yang dilakukan pemerintah akan menganti pos-pos menteri yang seharusnya diganti telah terjawab. Namun, Lilik Agus Purwanto menilai bahwa reshuffle kabinet kali ini belum mampu memuaskan keinginan publik terutama jika menilik pada keputusan Presiden untuk mempertahankan beberapa menteri yang dinilai kontroversial tapi minim prestasi kerja. Selain itu, reshuffle kali ini juga dinilai masih sarat dengan agenda politik yang membayangi Presiden.
9. Kalla Minta Jokowi Pecat Rizal atau Mundur dan Gaduh Politik
[caption caption="Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (kompas.com)"]
Enam hari pasca dilantik sebagai menteri kemaritiman, Rizal Ramli sudah menuai kontroversi, terutama saat secara terang-terangan Rizal menantang atasannya sendiri, Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk diskusi terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Situasi tersebut juga diperkeruh oleh penyataan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Tjipta Lesmana yang mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla mengancam untuk mundur sebagai wakil presiden jika Rizal Ramli tidak dipecat dari kabinet.
Melalui tulisannya Asaaro Lahagu coba mengurai alasan di balik perseteruan yang tak kunjung usai antara Jusuf Kalla dan Rizal Ramli. Selain itu dalam artikel yang sama juga menyoroti peranan Wapres Jusuf Kalla yang dinilai memudar pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, hal yang bertolak belakang jika dibandingkan dengan peran sentral Jusuf Kalla saat menjadi Wapres di era SBY. Adanya perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla juga kerap kali membuat publik bingung, puncaknya adalah ketika Kalla dikabarkan menolak kehadiran Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja.
----
Reshuffle atau perombakan kabinet selalu menjadi wacana menarik yang hadir di era pemerintahan Presiden siapa pun, namun perlu diingat bahwa melakukan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden, terlepas dari apakah pergantian tersebut sarat dengan agenda politik, intervensi atau tekanan dari para partai pendukung maupun oposisi, yang jelas munculnya nama-nama baru dengan wajah lama di Kabinet Kerja ini sudah dipikirkan dengan matang oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Semua kalangan berharap bahwa perombakan Kabinet Kerja mampu membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik terutama dalam bidang ekonomi dan hukum, dua bidang yang kini mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Selain itu adanya perombakan Kabinet Kerja juga diharapkan mampu menjawab keresahan serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah. (ndy)
