Pilkada Serentak, Benarkah Akan Hemat APBN?

[caption caption="Ilustrasi - orasi kampanye (Tribunnews.com)"][/caption]

Pemilihan kepala daerah secara serentak di daerah-daerah tidak lama lagi akan digelar, tepatnya pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak tersebut akan jadi pilkada serentak pertama di Indonesia. Mengapa harus secara serentak? Pilkada serentak dinilai lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Bukan hanya pemerintah dan lembaga terkait saja yang turut mempersiapkan pesta rakyat nan akbar ini, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Lalu, seperti apa tanggapan Kompasianer terkait pilkada serentak? Berikut ini 6 artikel pilihan dari topik pilihan "Pilkada Serentak". Baca artikel lainnya dalam topik pilihan ini di sini. 

 

1. Pilkada Serentak dan Hemat Biaya

Benarkah realisasi pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada penghujung 2015 dapat berkontribusi dalam penghematan APBN? Menurut pengamatan Suko Waspodo, semenjak pilkada langsung pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005, anggaran pemerintah memang selalu terkuras untuk biaya penyelenggaraannya. 

Di beberapa daerah, pilkada bahkan menelan biaya yang jauh lebih mahal. Di Jawa Timur dan beberapa provinsi lain yang berpenduduk padat, angkanya bisa mencapai Rp 1 triliun. Sementara itu, di Papua, dengan jumlah penduduk yang tidak banyak pun, anggaran pilkada bisa mencapai Rp 200 miliar. Oleh sebab itu, sikap "sadar biaya" terkait penyelenggaraan pilkada adalah hal yang harus tertanam dalam diri pengambil putusan.

 

2. Hore! Bekas Narapidana Boleh Ikut Pilkada

Pemberitaan soal pilkada serentak ini juga diwarnai kabar putusan final Mahkamah Konstitusi. Menurut Bambang Setyawan, putusan ini sangat melegakan para bekas narapidana (napi). Pasalnya, melalui putusan ini otomatis memperbolehkan mereka turut serta dalam pemilihan kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Dengan melewati sedikit persyaratan, menurut Bambang, para mantan narapidana ini bakal mampu berlaga pada pilkada mendatang.

 

3. Lima Alasan Jokowi Tolak Terbitkan Perppu Pilkada

Hingga detik ini, dalam ulasan Ninoy Karundeng masih terjadi tarik-menarik kepentingan terkait pilkada serentak 2015. Presiden Jokowi pun sebenarnya belum mengambil sikap, antara mengeluarkan atau tidak perppu pilkada. Perppu pilkada hanya menjadi alat legitimasi bagi pasangan tertentu karena populer atau terjadi persekongkolan politik.

Satu dari kelima alasan Presiden Jokowi menolak menerbitkan perppu pilkada ialah, perppu akan memberikan kesempatan kepada calon yang buruk namun didukung oleh para partai. Caranya adalah dengan beramai-ramai mendukung salah satu calon dan membuang calon lain dengan membayar uang.

[caption caption="Ilustrasi - kesepakatan politis (kompas.com)"]

[/caption]

4. Keberhasilan Pilkada Serentak sebagai Indikator Hidupnya Demokrasi di Indonesia

Dalam perjalanan bangsa Indonesia yang kini genap berusia tujuh puluh tahun, terdapat dua model pemilihan umum yang telah dilaksanakan di negeri ini, mulai dari model pemilihan presiden dan kepala daerah dipilih oleh perwakilan rakyat di Lembaga Legislatif hingga model pemilihan langsung oleh rakyat. Kedua  model itu, menurut Thamrin Dahlan ada baik dan buruknya ditinjau dari sisi seberapa jauh aspirasi rakyat bisa tersalurkan secara murni. Kini dinamika demokrasi menggeliat ketika timbul gagasan melaksanakan pilkada serentak.

[caption caption="Peserta Rapat Pimpinan Nasional VIII Golkar mengabadikan jalannya rapat di Jakarta, Sabtu (13/6). Rapat yang digelar pengurus Golkar hasil Munas VIII Riau tersebut antara lain untuk konsolidasi menghadapi Pilkada serentak. Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO"]

[/caption]

 

5. Pilkada Serentak Membangun Demokrasi dalam Budaya Politik Daerah

Serangkaian pertanyaan yang dilontarkan Doni Kandiawan yang dituangkan di laman Kompasiana terkait pilkada serentak ini adalah: budaya politik seperti apakah yang mampu membangun demokrasi di berbagai daerah?  Lalu, apakah masyarakat di daerah juga tanggap terhadap proses politik yang sedang berlangsung (semisal pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2015 yang akan datang) sehingga pilkada serentak merupakan representasi sikap dan orientasi politik masyarakat terhadap kepentingan mereka?

Budaya politik daerah dalam tataran nilai demokrasi pada prinsipnya merupakan sebuah sikap, pandangan, dan orientasi moral masyarakat yang mencerminkan hak-hak atas kebebasan mengeluarkan pikiran secara lisan, tertulis, berkumpul, dan berserikat. Menurut Doni pula, masyarakat akan menentukan sikap dan orientasi politiknya ketika proses politik yang terjadi mampu menawarkan nilai-nilai perubahan ke arah dan tujuan yang lebih baik.

 

6. Langkah Ekspatriat Spanyol Menuju Kursi Bupati

Carlos Melgares Varon, mantan pemain sepak bola asal Spanyol era 80-an, turut berpartisipasi dalam Pilkada mendatang. Kabar ini memang agak mengejutkan Ardiansyah Taher, salah satu murid Carlos di Lembaga Bahasa Internasional (LBI) FIB UI Depok. Dari penelusuran akun Facebook milik Carlos, saat ini Carlos sedang mencalonkan diri sebagai bupati Samosir, Sumatera Utara untuk Pilkada 9 Desember 2015 nanti. 

Ekspatriat Spanyol berusia 51 tahun ini memang bukan orang bule pertama yang menjadi caleg. Sebelumnya, Petra Odebtrecht, perempuan asal Jerman, berpartisipasi dalam Pilkada Bali tahun 2008 yang lalu. Memilki istri berdarah Batak tampaknya menjadikan Carlos Melgares Varon percaya diri dan termotivasi menjadi pemimpin rakyat dan memajukan Samosir. Dukungan pun berdatangan ke profil Facebooknya karena beliau dikenal dengan sosok yang ramah, cerdas, dan pekerja keras.

 [caption caption="Ilustrasi - menggunakan hak pilih dalam pemilu (www.tribunnews.com"]

[/caption]

Diselenggarakannya pemilihan kepala daerah baik secara seretak ataupun tidak, harapan tunggal masyarakat sebagai penyumbang suara tak lain adalah lahirnya sosok pemimpin yang mampu memandu, mendengar, membangun serta mampu menyelenggarakan kehidupan adil dan bermartabat. (JAC)