JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai pensiun dapat menjadi solusi untuk mengatasi perwira TNI yang tidak mendapatkan jabatan.
"Bagaimana jalan keluarnya, ya pensiun," kata Choirul saat diskusi bertajuk "Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil", di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Baca juga: Komisi I Dinilai Perlu Membahas soal Rencana Restrukturisasi TNI
Choirul berpandangan bahwa pensiun tidak akan menghilangkan profesionalisme maupun kemampuan yang dimiliki personel tersebut.
Ia pun menilai pemerintah tak seharusnya mengeluarkan kebijakan yang justru berkontradiksi dengan masalah tersebut. Kebijakan yang ia maksud adalah perpanjangan masa pensiun.
"Jangan juga kontradiksi kita memperpanjang usia pensiun di level bawah," ungkapnya.
Saran lain yang disampaikan adalah pembentukan divisi baru atau lembaga tentara agar personel TNI dapat disalurkan.
Baca juga: Timses Prabowo Kritik Rencana Restrukturisasi TNI di Era Jokowi
Sementara terkait dengan rencana penempatan perwira aktif di jabatan sipil, Choirul menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
"Clear itu enggak boleh, karena bertentangan dengan UU. Yang pasti pasal 47 ayat 2 itu membatasi," ujar Choirul.
Pasal 47 ayat 2 UU TNI menyebutkan militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.
Baca juga: Restrukturisasi TNI yang Ditengarai Membangkitkan Lagi Dwifungsi ABRI...
Sebelumnya diberitakan, rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan.
Hal ini meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilakukan.
Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Lebih Dalam Rencana Restrukturisasi TNI
Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
