Edy Rahmayadi: Tolong Hentikan Kebohongan...

MEDAN, KOMPAS.com - Jelang pemilihan umum 2019, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengharapkan semua pihak terutama bupati dan wali kota agar mengisi keterbatasan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

“Bupati dan wali kota, isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan perorangan maupun kelompok. Lakukan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai aturan,” kata Edy saat memimpin rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 dengan Forkopimda Provinsi Sumut di aula Rajal Inal Siregar, Jumat (15/2/2019).

Dia kembali mengingatkan agar bupati dan wali kota bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu mendatang. Begitu juga dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Edy menegaskan bahwa Pemprov Sumut selalu memegang teguh netralitasnya.

Baca juga: Viral Video Edy Rahmayadi Larang Warga Berfoto dengan Pose Dua Jari, Ini Penjelasannya

“Tolong hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama ini. Mari kita tegakkan kejujuran, bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini. Pemprov Sumut meneriakkan netralitas paling keras,” ucapnya.

Soal perekaman e-KTP untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dia meminta segera dilakukan dan percepat penyelesaiannya.

“Diharapkan akhir Februari ini sudah selesai,” ujar Edy.

Ditanya hambatan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu nanti, dia mengaku belum ada. Namun jika pun ada, dirinya memastikan TNI dan Pori siap mengamankannya.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Siapa yang Dipilih, Itu Hak Mereka, Biarkan Masyarakat Memilih dengan Bebas

“Sementara ini kerawanan khusus tidak ada,” pungkasnya.

Wakil Kepala Polda Sumut Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan, pihaknya siap mengamankan tahapan-tahapan Pileg dan Pilpres 2019.

Personel, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan telah disiagakan. Mulai dari melakukan operasi Mantab Brata dan kegiatan-kegiatan cipta kondisi.

"Kami minta para bupati dan wali kota dapat bekerjasama dengan kepolisian. Tolong diinformasikan situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di daerahnya masing-masing," kata Mardiaz.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Banyak yang Sudah 5 Tahun Menjabat Tidak Selesai Semua Masalah, Saya Baru 4 Bulan...

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan pihaknya tetap netral.

“Yakinlah dengan netralitas TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada netralitasi yang harus kami lakukan,” ujar Fadhilah.

Ketua KPU Sumut Yulhasni menyampaikan, perekaman e- KTP untuk Lapas sedang berlangsung. Namun diharapkannya keberadaan petugas-petugas Linmas di lapangan dapat didukung oleh pemerintah daerah.

“Bimbingan teknis, alat kelengkapan Linmas di TPS-TPS tidak dianggarkan di KPU. Diharapkan pemerintah dapat mendukungnya,” sebut Yulhasni.

Baca juga: Harapan Gubernur Edy Rahmayadi kepada Uskup Agung Medan yang Baru

Begitu juga soal pengiriman logistik ke daerah-daerah. KPU tidak memiliki alat, seperti pengiriman logistik ke daerah terpencil yang susah diakses alat transportasi umum.

“KPU minta bantuan kepada kepolisian dan pemerintah daerah seperti penggunaan transportasi laut atau helikopter milik Polda,” katanya lagi.

Soal surat suara yang telah didistribusikan ke kabupaten dan kota di Sumut, sampai Jumat petang telah sampai ke 24 kabupaten dan kota.

“Terakhir hari ini sampai ke Kabupaten Simalungun, sisanya akan sampai akhir Februari,” tambahnya.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Langkah Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, ada tiga poin penting dalam pesta demokrasi nanti yaitu netralitas ASN, TNI dan Polri, distribusi logistik, dan soal kampanye.

Undang-undang melarang bupati dan wali kota sebagai pimpinan partai politik untuk melibatkan jajarannya terlibat dalam kegiatan yang berpotensi memenuhi unsur kampanye.

"Ada sanksi pidana untuk itu. Terkait penyampaian logistik, saya harap KPU bisa memastikan dan menyampaikan tepat waktu, jumlahnya tepat. Tidak terjadi penukaran atau tertukarnya logistik pemilu yang berpotensi pemungutan suara ulang. Ini merupakan potensi masalah yang harus diantisipasi,” kata Syafrida.