Personel, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan telah disiagakan. Mulai dari melakukan operasi Mantab Brata dan kegiatan-kegiatan cipta kondisi.
"Kami minta para bupati dan wali kota dapat bekerjasama dengan kepolisian. Tolong diinformasikan situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di daerahnya masing-masing," kata Mardiaz.
Baca juga: Edy Rahmayadi: Banyak yang Sudah 5 Tahun Menjabat Tidak Selesai Semua Masalah, Saya Baru 4 Bulan...
Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan pihaknya tetap netral.
“Yakinlah dengan netralitas TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada netralitasi yang harus kami lakukan,” ujar Fadhilah.
Ketua KPU Sumut Yulhasni menyampaikan, perekaman e- KTP untuk Lapas sedang berlangsung. Namun diharapkannya keberadaan petugas-petugas Linmas di lapangan dapat didukung oleh pemerintah daerah.
“Bimbingan teknis, alat kelengkapan Linmas di TPS-TPS tidak dianggarkan di KPU. Diharapkan pemerintah dapat mendukungnya,” sebut Yulhasni.
Baca juga: Harapan Gubernur Edy Rahmayadi kepada Uskup Agung Medan yang Baru
Begitu juga soal pengiriman logistik ke daerah-daerah. KPU tidak memiliki alat, seperti pengiriman logistik ke daerah terpencil yang susah diakses alat transportasi umum.
“KPU minta bantuan kepada kepolisian dan pemerintah daerah seperti penggunaan transportasi laut atau helikopter milik Polda,” katanya lagi.
Soal surat suara yang telah didistribusikan ke kabupaten dan kota di Sumut, sampai Jumat petang telah sampai ke 24 kabupaten dan kota.
