Bangun 3 JPO Kekinian di Sudirman, Pemprov DKI Butuh Rp 56 Miliar

Baca juga: 12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

Adapun ongkos pemasangan, aktivasi monitor televisi, dan aktivasi internet mencapai Rp 20 juta untuk setiap JPO.

Di luar biaya-biaya itu, ada pula tambahan biaya konsultan untuk melakukan survei tiga JPO sebesar Rp 1 miliar.

Rinciannya, Rp 957 juta untuk jasa personel, Rp 10 juta untuk pembuatan dokumen atau laporan, dan pajak pertambahan nilai 10 persen Rp 96 juta.

Dana belum jelas

Warga melintasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Dukuh Atas, Jakarta, Sabtu (28/4/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merombak 12 JPO di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.

Tiga JPO yang ditargetkan jadi ikon Asian Games ini belum diketahui sumber pendanaannya, apakah dari APBD DKI atau kemitraan.

"Kami lagi lihat. Ini bisa kemitraan atau APBD bisa dimasukkan di perubahan. Nanti keputusannya setelah mendapat arahan Pak Gubernur," ujar Sandiaga, Senin (30/4/2018).

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, ketiga JPO itu tidak masuk dalam APBD 2018.

Baca juga: Komplotan Copet JPO Sudirman Sering Beraksi di Car Free Day Setiap Akhir Pekan

Ia menyebut dana puluhan miliar itu baru asumsi dan belum hitungan pasti.

Warga melintasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Dukuh Atas, Jakarta, Sabtu (28/4/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merombak 12 JPO di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.

"Mungkin saja pakai swasta atau anggaran yang switch dari yang lain, begitu," kata Yusmada.

Dalam APBD 2018, Dinas Bina Marga menganggarkan Rp 68 miliar untuk target pembangunan 10 JPO baru.