DHAKA, KOMPAS.com - Pemerintah Myanmar dan Rohingya mengumumkan kesepakatan mereka terhadap nasib etnis Rohingya yang ada di perbatasan dua negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Mohammed Abdul Kalam, Komisioner Bantuan dan Repatriasi Pengungsi Bangladesh Selasa (21/2/2018).
Dilansir CNN, dari hasil pertemuan Myanmar dan Bangladesh, Kalam berkata pemerintahan Aung San Suu Kyi bersedia menarik sekitar 6.000 orang Rohingya dari Tombru.
Tombru merupakan sebuah kawasan di antara Myanmar dan Bangladesh yang dikenal sebagai no man's land area, atau tanah tak bertuan.
Dalam argumentasinya, pemerintah Bangladesh menegaskan kalau Rohingya belum menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Baca juga : Menteri Myanmar: Rohingya Harus Kembali atau Terima Konsekuensi
"Myanmar setuju untuk bertanggung jawab memulangkan dan menempatkan masyarakat Rohingya dari Tombru," kata Kalam.
Juru Bicara PBB, Andrej Mahecic menyatakan, orang Rohingya di Tombru masih terlalu takut untuk kembali ke Rakhine.
Sebab, mereka tidak mendapat jaminan keamanan, masa depan, dan perlindungan ketika pulang ke tempat asal mereka.
"Keputusan orang Rohingya untuk pulang tergantung mereka apakah sukarela atau tidak," kata Mahecic.
Dia melanjutkan, jika warga Rohingya memutuskan pulang, mereka harus mendapat informasi yang detil mengenai masa depan, maupun keselamatan mereka.