Adapun terkait penunjukan dua perwira tinggi Polri dan TNI oleh Mendagri sebagai Plt Gubernur, selain karena terbatasnya eselon satu di lingkungan Kemendagri, di sisi lain karena pendekatan keamanan dan secara personal Mendagri kenal.
Sebuah fakta bahwa poligami jabatan terjadi karena ada keterbatasan struktur (limited structural) dalam merespons kebutuhan dan kondisi yang ada.
Dampak "poligami" jabatan
Poligami politik yang dilakukan secara alamiah akan berpotensi menimbulkan dampak bawaan, persis sebagaimana perilaku tersebut terjadi dalam kehidupan pernikahan. Baik secara internal maupun eksternal.
Poligami jabatan berpotensi menimbulkan ketidakdilan dan fokus perhatian terbagi. Menteri yang menjadi pejabat struktural partai secara faktual waktu dan perhatiannya terbagi.
Terlebih secara realitas tahun 2018 telah ditasbihkan oleh banyak pengamat sebagai tahun politik, maka bisa dipastikan seorang menteri yang mengemban jabatan strategis di partai harus berkerja keras meraih kemenangan.
Maka atas dasar itu pula beragam sumberdaya materi dan nonmateri akan dikerahkan, baik yang melekat pada partai maupun tidak. Bahayanya jika itu telah menyangkut posisi menteri yang sedang diemban. Bukankah dalam pernikahan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, pertengkaran sering terjadi karena ketidakmampuan berbagi perhatian.
Poligami politik akan menyebabkan kecemburuan. Kabinet kerja yang dibuat Presiden Jokowi sedari awal ditasbihkan komposisinya terdiri dari kalangan profesional dan partai. Dengan adanya permakluman terhadap Airlangga Hartarto dan Idrus Marham, tentu saja secara alamiah menjadi preseden buruk dalam relasi antar partai politik di lingkar koalisi.
Tercatat Puan Maharani saat ini nonaktif sebagai ketua bidang politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P). Pun dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur setelah diangkat menjadi menteri, dirinya langsung nonaktif dari struktural Partai Amanat Nasional (PAN).
Poligami politik berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. Perlu disadari asumsi awal keberadaan aktor politik dalam satu jabatan strategis sejatinya adalah memberikan manfaat yang besar dan solusi yang jitu bagi partai politik.
Alih-alih mendapat manfaat poligami politik (jabatan-Red) dikhawatirkan menjadi sarana pelipat ganda yang paling efektif untuk memumpuk pundi-pundi kuasa partai.