 Ketujuh, PDI-P mempertanyakan kebijakan down payment (DP) 0 rupiah. Menurut Gembong, kebijakan itu tidak dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Sebab, salah satu syarat memiliki hunian tersebut adalah berpenghasilan Rp 7 juta tiap bulannya.
Baca juga: 100 Hari Anies-Sandi: Efek Domino Membahagiakan PKL Tanah Abang
Kedelapan, PDI-P menilai kebijakan OK-Otrip dilakukan setengah hati. Gembong mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menggratiskan transportasi umum bagi warga Jakarta.
Selanjutnya, kesembilan, PDI-P menyoroti kebijakan pengoperasian kembali becak. Hal tersebut, lanjutnya, menimbulkan persoalan baru. "Becak tak lagi sesuai menjadi moda transportasi dengan kondisi Jakarta yang telah menjadi kota megapolitan," kata Gembong.
Baca juga: Sandiaga: Terlalu Dini Evaluasi 100 Hari Kerja, Biar Masyarakat Menilai
 Kesepuluh, PDI-P menyoroti rencana Anies-Sandiaga menyurati Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Seharusnya, lanjutnya, Anies-Sandiaga mengajak anggota DPRD duduk bersama.
 "Terakhir, kami juga melihat program OK OCE tidak berpihak kepada UMKM. Anies-Sandiaga tidak konsisten terhadap pemberian modal untuk peserta bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen," ujar Gembong.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H