JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran hibah untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) jadi sorotan. Alasannya, alamat calon penerima hibah sebesar Rp 40,2 miliar itu salah.
 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah melakukan verifikasi alamat Himpaudi.
 "Ya itu kan salah verifikasi," ujar Sandi, Selasa (28/11/2017).
 Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto juga menjelaskan adanya kesalahan alamat Himpaudi setelah pihaknya memeriksa langsung ke lapangan.
 Sopan mengatakan, yang tertukar adalah RT dan RW. Dia menyampaikan, alamat yang benar adalah Jalan Poltangan Raya Nomor 25, RT 009 RW 004, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Baca juga : Pemilik Kantor yang Ditumpangi Himpaudi Tolak Ada Plang Nama
 Saat Kompas.com menelusuri alamat yang disebutkan Sopan, alamat itu pun salah. Berdasarkan informasi warga sekitar, alamat kantor Himpaudi ada di Jalan Raya Poltangan Nomor 25, RT 009 RW 005. Dari sana, diketahui bahwa kantor Himpaudi menumpang di kantor penyalur satpam.
 Ada pula informasi yang menyebut kantor Himpaudi berlokasi di Jalan Kuningan Patra XV. Saat Kompas.com mencoba menelusurinya, tak terdapat bangunan yang menandakan Sekretariat Himpaudi DKI Jakarta di sepanjang Jalan Kuningan Patra XV.
Baca juga : Menyusuri Keberadaan Kantor Himpaudi DKI di Kuningan, Hasilnya...
Hibah tetap dikucurkan
 Sandi meminta semua pihak tidak saling menyalahkan adanya kekeliruan verifikasi alamat Himpaudi. Yang terpenting, lanjut dia, anak-anak PAUD akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan guru-gurunya juga diperhatikan.
 "Yang penting, yang utama adalah pendidikan anak usia dini itu adalah hal yang sangat urgent dan critical, dan itu harus mendapat perhatian penuh dari Pemprov," ucapnya.
 Sandi memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mencoret hibah sebesar Rp 40,2 miliar itu.
 "Iya (tidak akan dicoret)," kata Sandi.
Baca juga : Yakin Bukan Alamat Palsu, Begini Kata Kadis Pendidikan soal Kantor Himpaudi
Sandi pasang badan
 Sandi menyebut, hibah untuk PAUD-PAUD di DKI sangat penting. Selama berkeliling pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, dia menyebut guru PAUD hanya dibayar dengan istilah "sajuta", sabar, jujur, dan takwa. Oleh karena itu, Sandi ingin guru-guru PAUD disejahterakan.
 "Jadi, kalau ini sayaall out. Saya pasang badan kalau untuk PAUD karena masa depan anak-anak kita, usia dini ini, ada di garda terdepannya di PAUD," ujarnya.
 Dalam pelaksanaannya nanti, Sandi meminta masyarakat turut mengawal pemberian honor untuk guru PAUD yang dananya berasal dari hibah untuk Himpaudi.
Baca juga : Kantor Numpang, Himpaudi Dipastikan Sandiaga Tetap Dapat Hibah Rp 40,2 Miliar
Guru PAUD berhonor Rp 500.000
 Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, setiap guru PAUD akan diberi honor Rp 500.000 per bulan.
Menurut Sopan, hibah Rp 40,2 miliar itu akan diberikan kepada guru-guru di 6.700 PAUD di Jakarta. Hal itu sesuai dengan jumlah PAUD yang diajukan dalam proposal Himpaudi.
 Sebelum hibah itu dicairkan, Sopan menyebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan memverifikasi kembali PAUD-PAUD yang dicantumkan dalam proposal itu.
Baca juga : Himpaudi Dapat Hibah Rp 40,2 Miliar, Guru PAUD Berhonor Rp 500.000
Â
Apabila alamat yang dicantumkan palsu, lanjut Sopan, Pemprov DKI tidak akan mencairkan hibah tersebut untuk guru PAUD yang bersangkutan.
 "Jadi, belum tentu 6.700 kalau memang ternyata ini ada segala macam, kan harus dicek. Tetapi sampai saat ini yang kami dapat melalui proposal ini jumlahnya 6.700," kata Sopan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H