Sisir anggaran
 Untuk KUA-PPAS 2016, Ahok melaksanakan rapat 13 jam selama 2 pekan. Pelaksanaan rapat itu tidak tanggung-tanggung, dilakukan mulai pukul 09.00 hingga 24.00. Ahok hanya memberi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) waktu istirahat, pada pukul 12.00-13.00 dan 18.00-19.00. Artinya, Ahok menggelar rapat selama 13 jam setiap hari.
 Padahal, ketika itu draft KUA-PPAS sudah diserahkan ke DPRD DKI dan tinggal dibahas.
 "Saya pikir mereka kan tahu awalnya pakai e-musrenbang, e-planning, dan e-budgeting. Nah, bisa saya monitor siapa yang main."
 "Namun, waktu sodorin KUA-PPAS ke Banggar, drafnya itu pakai Excel. Saya tahu ada yang enggak beres. Begitu saya periksa, bener banyak pemborosan," kata Ahok saat itu.
 Hasilnya, Ahok memangkas Rp 6,4 triliun pada pos anggaran yang tak perlu selama 2 minggu melakukan penyisiran. Anggarannya dialihkan ke pos lain yang lebih bermanfaat. Ketika itu SKPD yang banyak dipangkas anggarannya adalah anggaran festival-festival Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Baca juga : Ahok Gunakan E-Musrenbang Susun APBD 2016
Pada era Anies Baswedan, KUA-PPAS juga kembali direvisi. Namun sifat revisi itu untuk mengakomodir visi dan misi Anies-Sandi. Saat proses revisi, Anies memastikan program-programnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan rumah DP 0 bisa masuk rancangan anggaran.
Anies memaklumi beberapa programnya belum masuk karena KUA-PPAS yang lalu sudah dikirim ke DPRD DKI pada Mei, saat dirinya belum dilantik menjadi gubernur.
 "Sebagian karena itu, sebagian membutuhkan otoritas dari gubernur dan karena memang gubernur belum ganti. Setelah ganti, baru bisa kami laksanakan," kata Anies.
Rasionalisasi anggaran