Jokowi, Pulau Miangas, dan Upaya Menangkal ISIS dari Marawi

SIAPAPUN yang baru pertama kali berkunjung ke Pulau Miangas, decak kagum mereka menyaksikan keindahan pantai di pulau terdepan Indonesia itu tak terelakkan lagi.

Keindahan pantai tapal batas Provinsi Sulawesi Utara dengan Pulau Mindanau, Filipina Selatan, itu memang membuai.

"Ya Allah indah banget pantai pulau kecil ini, " kata seorang wartawati dari Jakarta, Fitri, ketika sampai di ujung landasan bandar udara Pulau Miangas yang posisinya memang tepat menempel ke pantai.

Di balik keindahannya, Miangas adalah pulau terdepan di Indonesia yang berhadapan langsung dengan dinamika dan gejolak di negara tetangga, Filipina. Di kota Marawi, Mindanau, misalnya, Filipina kini sedang berperang melawan milisi Maute yang merupakan pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Baca juga: Milisi Maute Eksekusi 19 Warga Sipil di Marawi, Total 97 Orang Tewas

Keindahan pantai pulau kecil berpenduduk 750.000 jiwa itu membuat Presiden Joko Widodo cuci muka dengan air laut pantai pasir putih Pulau Miangas, Rabu 19 Oktober 2016 yang lalu.

Ketika itu Jokowi meresmikan bandar udara Miangas, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Menurut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, barang siapa yang pernah cuci muka di pantai pulau ini akan kembali lagi datang ke sini.

Pada Rabu, 31 Mei 2017, para pejabat sipil dan militer Provinsi Sulut membawa rombongan wartawan dari Manado dan Jakarta mendarat dengan pesawat Wings Air di pulau ini. Penerbangan memakan waktu 90 menit.

Para pejabat yang datang antara lain Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Sulu Andre Angauw, Panglima Daerah Militer XIII Merdeka Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito, Komandan Pangkalan Utama TNI (Lantamal) VIII Manado Laksamana Pertama TNI Suselo, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulut Brigadir Jenderal (Pol) Refdi Andri, dan Komandan Panglima Panglima TNI Angkatan Udara (Lanud) Sam Ratulangi Kolonel (Pnb) Arifaini Nur Dwiyanto.

Di ruang gedung bandar udara, Olly menggelar rapat kerja dengan para pejabat pemerintahan kabupaten Talaud dan Kecamatan Miangas. Rapat membahas kesiapan aparat sipil dan militer menghadapi kemungkinan orang-orang ISIS dari Marawi, Filipina Selatan, untuk kemungkinan masuk ke Miangas dan beberapa pulau sekitarnya.

Olly sempat marah dalam rapat karena Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip tidak datang dalam rapat di pulau ini.

 

Baca juga: Jongkok di Pinggir Pantai Miangas, Jokowi Cuci Muka

Dalam rapat, Pangdam XIII Mayjen TNI Ganip antara lain mengatakan walaupun pasukan militer dan polisi telah dikerahkan di darat, laut, dan udara di kawasan ini, tapi bila tanpa kerjasama dengan masyarakat setempat, usaha menghadapi penyusupan ISIS akan sia-sia.

"Kita harus bersatu. Lawan kita harus kita jadikan musuh bersama, " ujar Ganip.

Wakapolda Brigjen (Pol) Refdi Andri mengatakan masyarakat dan pemerintah di Miangas tidak boleh merasa berada di tempat terpencil dan terkucil, tapi harus merasa jadi bagian dari seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjaga dan berada di garis depan.

"Masyarakat di sini harus menjadi mata dan telinga aparat keamanan polisi dan militer, " ujar Wakapolda.

Laksamana Pertama TNI Suselo mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personel prajurit, kapal laut, dan kapal selam di perairan sekitar Miangas.

Sementara Arifaini Nur Dwiyanto mengatakan, pengintaian terhadap apapun yang bergerak di wilayah darat, air, dan udara telah dilakukan TNI-AU dari udara secara akurat.

Setelah rapat kerja, Olly dan para pejabat tinggi sipil militer bertemu masyarakat dan pos pos keamanan dari polisi, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Kepada masyarakat Miangas, Olly mengatakan Presiden Jokowi sangat memberi perhatian pada pulau ini, oleh karena itu Presiden dan para pejabat tinggi dari Jakarta datang ke pulau ini Oktober 2016 lalu.

"Presiden sendiri telah memerintahkan langsung kepada saya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Tapi jangan lupa Miangas adalah bagian dari Indonesia yang luas dan di tempat-tempat lain masih ada masyarakat yang jauh kurang makmur ketimbang masyarakat Miangas," kata Olly di balai pertemuan masyarakat Kecamatan Miangas.

Olly mengatakan masyarakat di sini harus pandai bermusyawarah dan berembug untuk membangun, serta jangan asal minta bantuan fasilitas tapi tidak bisa menggunakan secara cerdas dan tak bisa merawatnya.

"Kalau masyarakat dan pemerintah di sini minta, misalnya tempat penampungan bahan bakar minyak atau BBM, maka pemerintah di sini dan masyarakat sendiri menyediakan lahannya dan ini harus berdasarkan musyawarah, jangan sampai ada sengketa tanah dikemudian hari, "kata Olly.

Baca juga: Jokowi: Kita Jadikan Pulau Terluar sebagai Beranda Indonesia

Dalam acara tanya jawab, seorang tokoh masyarakat Miangas yang nampak berusia lanjut mengatakan, orang-orang Miangas telah berketetapan hati terhadap NKRI dan Pancasila sebagai harga mati sejak dulu.

"Kalau ada orang-orang NIIS masuk ke sini, akan kami injak-injak, " kata seorang warga Miangas. Tapi warga tadi juga mengajukan permintaan ganti rugi penggunaan tanah untuk bandar udara serta jalan linkar pantai pulau yang dibangun pemerintah pusat dan provinsi.

Sementara tokoh Miangas lainnya mengatakan, sebelum datang ke Miangas, Presiden Jokowi mencanangkan satu harga BBM di Papua, yakni sama dengan di Jawa, Rp 6.000 per liter.

"Kenapa itu tidak dicanangkan di Miangas juga waktu itu? Di sini BBM berharga Rp 20. 000 per liter, " ujarnya. Tokoh Miangas itu belum tahu Pertamina belum mampu membuat satu harga di seluruh pulau di luar Jawa sampai saat ini.

Merdeka, NKRI harga mati.