Olly mengatakan masyarakat di sini harus pandai bermusyawarah dan berembug untuk membangun, serta jangan asal minta bantuan fasilitas tapi tidak bisa menggunakan secara cerdas dan tak bisa merawatnya.
"Kalau masyarakat dan pemerintah di sini minta, misalnya tempat penampungan bahan bakar minyak atau BBM, maka pemerintah di sini dan masyarakat sendiri menyediakan lahannya dan ini harus berdasarkan musyawarah, jangan sampai ada sengketa tanah dikemudian hari, "kata Olly.
Baca juga:Â Jokowi: Kita Jadikan Pulau Terluar sebagai Beranda Indonesia
Dalam acara tanya jawab, seorang tokoh masyarakat Miangas yang nampak berusia lanjut mengatakan, orang-orang Miangas telah berketetapan hati terhadap NKRI dan Pancasila sebagai harga mati sejak dulu.
"Kalau ada orang-orang NIIS masuk ke sini, akan kami injak-injak, " kata seorang warga Miangas. Tapi warga tadi juga mengajukan permintaan ganti rugi penggunaan tanah untuk bandar udara serta jalan linkar pantai pulau yang dibangun pemerintah pusat dan provinsi.
Sementara tokoh Miangas lainnya mengatakan, sebelum datang ke Miangas, Presiden Jokowi mencanangkan satu harga BBM di Papua, yakni sama dengan di Jawa, Rp 6.000 per liter.
"Kenapa itu tidak dicanangkan di Miangas juga waktu itu? Di sini BBM berharga Rp 20. 000 per liter, " ujarnya. Tokoh Miangas itu belum tahu Pertamina belum mampu membuat satu harga di seluruh pulau di luar Jawa sampai saat ini.
Merdeka, NKRI harga mati.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H