JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menemukan berbagai persoalan yang terjadi saat pencoblosan di TPS pada Rabu (19/4/2017).
Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, salah satu persoalan yang terjadi yakni kurangnya jumlah surat suara di beberapa TPS.
"Tadi pagi memang ada beberapa TPS yang surat suaranya tidak sesuai dengan DPT (daftar pemilih tetap) plus 2,5 persen setiap TPS," ujar Betty di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).
Meski begitu, Betty menyebut persoalan itu dapat diatasi. Semua temuan kendala soal kekurangan surat suara tidak membuat para pemilih kehilangan hak pilih mereka.
"Semuanya sudah dapat diperbaiki dan tidak ada satu pun pemilih yang terganggu karena kekurangan surat suara akibat tidak sesuainya jumlah surat suara," kata Betty.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyebut, selain kekurangan surat suara, ada beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan. KPU DKI Jakarta mendata persoalan-persoalan tersebut berdasarkan hasil pemantauan di TPS dan laporan-laporan.
"Ada pengguna C6 yang bukan miliknya, ada surat suara yang kurang, ada pemilih yang tidak terdaftar maksa ingin milih," ujar Sumarno.
Sumarno mengatakan, dari 13.034 TPS yang didirikan, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak dipungkiri adanya prosedur yang dijalankan dengan tidak sempurna, baik yang dilakukan pemilih maupun KPPS.
"Ada bahkan petugas yang misalnya pemilih pindahan itu yang mestinya dia boleh milih dari jam 07.00, tadi tidak boleh, dia harus milih jam 12.00, ini kan tidak sesuai," ucapnya.
Meskipun begitu, Sumarno menyebut penyelenggaraan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 berjalan lancar. Hal-hal yang dikhawatirkan pun tidak terjadi karena kesigapan aparat keamanan.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti sebelumnya mengatakan, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) telah menemukan empat orang yang menggunakan formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih milik orang lain untuk mencoblos.