Gengsi dan Konsumtif, Penyebab Lain Kemiskinan di NTT

Virus kemiskinan di Nusa Tenggara Timur( NTT) sudah menggurita dan menjalar kemana-mana. Kemiskinan akut ini seakan-akan sengaja dipelihara secara turun temurun baik oleh pemerintah maupun masyarakat NTT sendiri.

Naif memang, belenggu kemiskinan sudah berpuluh-puluh tahun mendera provinsi kami, dan oleh karena saking daruratnya ketimpangan ekonomi yang terjadi, membuat sejumlah stakeholder didaerah NTT  kewalahan untuk keluar dari lingakaran 'setan' ini.

Tepatnya seminggu yang lalu, saya pernah menulis dan mengangkat masalah yang sama disini, dengan judul "Kemiskinan dan Diskurus Buruk Pertanian di NTT", karena memang basis kuat dan atau imun kemiskinan di NTT rata-rata dikantongi oleh masyarakat tani yang bermukim didaerah-daerah dan perdesaan.

Kondisi kemiskinan di NTT dalam anggapan banyak pihak disebabkan oleh faktor seperti alam yang tandus, infrastruktur yang buruk/kurang baik, SDM yang minim, perilaku korup para pejabat publik serta minimnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintah.

Berbeda dengan pandangan diatas, tulisan ini saya racik melalui pendekatan sosial ekonomi dan budaya kemasyarakatan. Yang berusaha menilik kembali perilaku minimalis dan konsumtif masyarakat NTT ditengah kemiskinan akut.

Pada sisi lain, penulis juga berpikiran bahwa kemiskinan yang menguliti masyarakat NTT saat ini bukan hanya terletak pada 'kepincangan' penerapan program pemerintah, melainkan sebab persepsi dan perspektif masyarakat NTT yang masih jauh dari produktif, inovatif dan kreatif.

Fakta lain juga menyuguhkan bahwa, selain perilaku konsumtif tersebut, pada tataran yang sama dalam konteks sosiologi tradisional (prestise adat istiadat, gensi sosial) lebih dikedepankan ketimbang menegasikan diri pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.

Sebagai contoh, hampir semua masyarakat di reksa wilayah NTT rela menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang puluhan hingga ratusan juta untuk sebuah acara adat, pesta pernikahan/ sekolah maupun acara-acara seremonial lainnya demi motif dan atau gengsi sosial.

"Praktek-praktek seperti inilah yang saya sebut sebagai "pesta pora diatas kemiskinan". Mungkin, biar rating dan pamor keluarga naik ko apa?!".

Karena itu hemat saya, sehebat apapun program pemerintah provinsi/daerah, Jika mental kita sebagai masyarakat masih akrab dengan hal-hal demikian, pasti intepretasinya akan lamban dalam mendongkrak peningkatan kesra dan menumbuhkan daya saing di daerah.

Jika merujuk data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi( Susenas) bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 1. 146, 32 ribu orang. Jika dibandingkan dengan keadaan pada September 2018, maka jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 12,21 ribu orang. Sementara jika dibandingkan lagi dengan keadaan yang sama tahun lalu, yaitu Maret 2018, jumlah penduduk miskin meningkat 4, 15 ribu orang.

Lantas, Apa yang bisa kita Lakukan sebagai masyarakat untuk keluar dari pusaran kemiskinan ini?

Kemiskinan merupakan "zombie" yang menakutkan dan perlu kita basmi bersama. Terkait dengan hal-hal dan prahara sosial ekonomi dan berbagai sekelumit perilaku konsumtif masyarakat adat kita, untuk seperlunya dikurangi porsinya.

Sadar atau tidak disadari, kita di NTT yang hidup dan akrab dengan kemiskinan, seperlunya mengontol keuangan dan juga ada baiknya dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat lainnya sebagaimana untuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Saya tidak serta merta menyebut apa yang kita lakukan itu salah dan tidak berguna. Tapi sebagai mahluk yang berbudaya, dan berkewajiban melaksanakannya, kita memang sulit untuk menjauhkan segala bentuk proses dan ritualnya. Tapi bukan berarti perhatian, tenaga dan materil kita tersedot sepenuhnya kesitu. Masih ada dimensi lain yang proporsinya tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Sementara untuk pemerintah, birokrat dan para pengambil keputusan diharapkan untuk tak pernah letih dan lelah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTT. 

Bukan hanya peran pemerintah sebenarnya, melainkan juga masyarakat sendiri untuk bersama-sama menarik diri dari lingkaran setan kemiskinan.

Seyogianya pendidikan dapat dinikmari oleh semua orang. Namun kembali lagi bahwa pendidikan butuh biaya dan kemiskinan merupakan lingkaran yang menghayutkan. Inilah peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Namun yang utama ialah keseriusan semua pihak dalam melaksanakannya. 

Selain itu, menjadikan NTT lebih accessible adalah misi yang penting. Pembangunan infrastruktur harus lebih digenjot lagi karena dengan infrastruktur semakin mempermudah penduduk dalam mendistribusikan barang baik dalam skala besar maupun kecil, sehingga akan berdampak pada pendapatan penduduk.

Jadi keseluruhan pengentasan kemiskinan ini adalah satu kesatuan, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, masyarakat NTT perlu ikut andil didalamnya. 

Jadi akankah kita secara sosial ekonomi dan budaya secara serius dan tidak setengah hati menanggalkan perilaku konsumtif kita untuk NTT lebih baik secara ekonomi dan sejahtera lagi?