Jokowi Mustahil "King Maker" Presiden 2024?

"Pertemuan masa relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno pada pada Sabtu, 26 November 2022 kemarin dapat dibilang unjuk kekuatan Jokowi, itu sesuatu yang tidak dapat ditampikan"

Mungkinkah pertemuan dengan relawan itu menjadi tanda bahwa peran Jokowi di pilpres 2024 patut diperhitungkan secara pribadi?

Jokowi yang pasca purna menjadi presiden di tahun 2024 mengaku akan kembali ke kota kelahiranya Solo, Jawa Tengah menjadi rakyat biasa dan menjalani kehidupan sebagaimananya seorang pensiunan presiden.

Akan tetapi, mengapa Jokowi mengumpulkan relawannya kembali di GBK pada 26 November kemarin? Bukankah ini semua menjadi teka-teki bahwa; tetap saja ada kekuatan relawan jokowi yang juga akan mampu di mobilisasi suaranya di pilpres 2024 nanti?

Semua itu, apakah relawan Jokowi sendiri untuk melegitimasi dunia politik bahwa post presiden, "Jokowi". Dirinya punya daya tawar kekuatan yang signifikan melalui pendukung sebelumnya seperti relawannya tersebut sebagai kunci memenangkan capres yang akan berlaga di pilpres 2024 nanti?

Maka dengan Jokowi yang sedikit banyaknya punya kekuatan selain dari pada dirinya yang merupakan politikus PDIP. Tanpa mobilisasi PDIP, Jokowi bukan ketua umum PDIP dapat dikatakan dirinya tak punya kekuatan yang dominan di PDIP.

Yang mana sampai saat ini dominasi Ketua umum PDIP Megawati masih menjadi yang terdepan titahnya di PDIP untuk di ikuti keputusannya tidak hanya oleh kader tetapi juga simpatisan PDIP itu sendiri di akar rumput.

Mengandalkan relawannya, mungkinkah Jokowi melalui relawannya dapat menjadi "king maker" presiden 2024? Dimana kekutan rewlaan Jokowi cukup solid dalam mobilisasi suara politik, arti kata Jokowi masih diperhitungkannya sebagai kompas relawannya dalam hal dukung mendukung Capres 2024?

Kepentingan "Post" Kekuasaan   

Jika melihat bagaimana potensi politik sendiri yang dapat mencapai hal mengatur anggaran sampai dengan lebih 2500 T setiap tahun pendapatan Negara di Indonesia. Memang post kepentingan kekuasaaan politik begitu penting dipikirkaan jika orang-orang yang ada dalam kekuasaan itu purna jabatan termasuk presiden dan mentri-mentri yang di dominasi orang-orang partai politik di dalammnya.

Karena bagaimanapun setiap kekuasaan punya kebijakan yang mengarahkan. Bagimana kebijakan politik mau berhenti apa tetap dilanjutkan dari kekuasaan sebelumnya kepada yang baru atau tidak setiap kebijakannya.

Namun yang lebih mendasar dari itu di era kini. Politik kebijakan Negara juga merupakan kebijakan perekonomian secara makro di Negara tersebut. Yang mana uang Negara akan di kemanakan ke sector ekonominya. Itu yang menarik untuk dilihat pasca kekuasaan politik Negara itu purna jabatan.

Sebab anggaran Negara sendiri, faktanya itulah yang diperebutkan oleh politikus-politikus pemegang kekuasaan yang saat ini sedang menjabat. Tidak dapat dipungkiri, faktanya memang demikian.

Kebijakan kekuasaan secara langsung, merekalah yang mampu mengarahkan kemana sector ekonomi yang akan mendapat keuntungan.

Salah satu contohnya adalah rencana kebijakan subsidi pada motor listrik supaya terjangkau oleh masyarakat dan dengan alasan percepaatan transisi energy yang diucapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Mentri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Praktis dengan subsidi Negara tersebut terhadap pembelian motor listrik oleh masyarakat yang di beck up oleh Negara. Secara langsung uang Negara sendiri akan berputar pada sector tersebut, yang mana siapa pemain dalam investasi produksi motor listrik merupakah pihak yang akan diuntungkan dalam kebijakan tersebut.

Maka melihat post kekuasaan dalam hal ini presiden Jokowi masih menjadi motor utama kekuasaan kini, yang mana setiap kebijakan Negara presiden juga ikut mengambil peran dalam kebijakan itu.

Mungkinkah relawan jokowi sendiri merupakan daya tawar memuluskan kebijakan-kebijakan jokowi dan orang-orang di dalam pemerintahan saat ini untuk terus dilanjutkan dengan masih solidnya dukungan atas nama politik jokowi saat dirinya purna nanti di 2024 untuk mempertahankan kebijakannya?

Apakah alasan jokowi tetap mensolidkan relawannya semata untuk menjaga kepentingan kebijakannya saat ini pasca dirinya purna seperti proyek-proyek nasional macam IKN atau Ibu Kota Nusantara yang harus terus dilakukan sebagai prestasi besar jokowi pasca dirinya tak lagi menjabat?

Maka logiskah jika jokowi melalui relawanya tersebut akan mampu membawa "jokowi" pada peranan "King Maker" di pilpres 2024 nanti untuk menjaga setiap kepentingan kekuasaanya saat ini?

Jokowi Bukan "King Maker"

Melihat bagaimana peran jokowi menjadi "King Maker" atau orang yang secara penuh dominan dalam percaturan menentukan siapa yang akan menjadi presiden Indonesia berikutnya memang mustahil itu dapat dilakukan oleh jokowi meski dirinya punya relawan yang mampu membawa kemenangannya selama dua periode dan presiden saat ini.

Variable dalam menentukan presiden meski dalam demokrasi rakyat yang memilih. Factor akomodasi dalam politik baik logistic, dana kampanye, atau pun support kekuatan tak terbatas parati politik sangat berpengaruh pada politik Indonesia.

Maka selain partai politik yang dapat memajukan siapa calon presidennya seperti apa yang telah di deklarasikan Partai Nasdem memajukan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 dari partai itu. Tidak dipungkiri tiket partai juga sangat penting dan mendasar pemulus jalan bagi capres.

Kembali, Jokowi memang punya relawan, punya jaringan oligarki dan sebagainya di lingkaran kekuasaaanya kini. Tetapi untuk menjadi "king maker" penentu siapa presiden berikutnya factor yang tak kalah penting adalah dukungan para pemodal di solidkan baik dalam negri ataupun luar negri sebagai sponsorship.

Disisi lain kepemilikan partai politik, yang mana kini partai poltik sendiri menjadi kendaraan tak terpisahkan untuk kekuasaan Negara. Juga diberikan hak yang sama dengan modal finansial sponsorship capres, dimana partai adalah legalisasi kekuasaan yang mutlak di Indonesia.

Jika semua hal tidak di solidkan untuk mencapai kekuasaan semacam pilpres sebagai bentuk kekuasaan tertinggi politik. Sebab bagaimanapun kekuasaan yakni mengelola dana ribuan triliyun yang nantinya akan di distrubusikan pada bisnis menopang kebijakan perekonomian Negara baik subsidi-subsidi, maupun pengelolaan sumber daya alam memungkinakn transaksi politik dari kebijakan Negara tak dapat dihindarkan.

Untuk itu melihat kompleksnya pilpres 2024. Jokowi menjadi "King Maker" itu mustahil mampu jika sendiri dengan komplesknya politik kekuasan tertinggi Negara macam presiden ini. Akan tetapi Jokowi dan Relawannya masih dapat diperhitungkan menjadi supporter, siapa-siapa yang akan menganti Jokowi sebagai presiden berikutnya. Iya hanya sebatas itu.