Karena bagaimanapun setiap kekuasaan punya kebijakan yang mengarahkan. Bagimana kebijakan politik mau berhenti apa tetap dilanjutkan dari kekuasaan sebelumnya kepada yang baru atau tidak setiap kebijakannya.
Namun yang lebih mendasar dari itu di era kini. Politik kebijakan Negara juga merupakan kebijakan perekonomian secara makro di Negara tersebut. Yang mana uang Negara akan di kemanakan ke sector ekonominya. Itu yang menarik untuk dilihat pasca kekuasaan politik Negara itu purna jabatan.
Sebab anggaran Negara sendiri, faktanya itulah yang diperebutkan oleh politikus-politikus pemegang kekuasaan yang saat ini sedang menjabat. Tidak dapat dipungkiri, faktanya memang demikian.
Kebijakan kekuasaan secara langsung, merekalah yang mampu mengarahkan kemana sector ekonomi yang akan mendapat keuntungan.
Salah satu contohnya adalah rencana kebijakan subsidi pada motor listrik supaya terjangkau oleh masyarakat dan dengan alasan percepaatan transisi energy yang diucapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Mentri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Praktis dengan subsidi Negara tersebut terhadap pembelian motor listrik oleh masyarakat yang di beck up oleh Negara. Secara langsung uang Negara sendiri akan berputar pada sector tersebut, yang mana siapa pemain dalam investasi produksi motor listrik merupakah pihak yang akan diuntungkan dalam kebijakan tersebut.
Maka melihat post kekuasaan dalam hal ini presiden Jokowi masih menjadi motor utama kekuasaan kini, yang mana setiap kebijakan Negara presiden juga ikut mengambil peran dalam kebijakan itu.
Mungkinkah relawan jokowi sendiri merupakan daya tawar memuluskan kebijakan-kebijakan jokowi dan orang-orang di dalam pemerintahan saat ini untuk terus dilanjutkan dengan masih solidnya dukungan atas nama politik jokowi saat dirinya purna nanti di 2024 untuk mempertahankan kebijakannya?
Apakah alasan jokowi tetap mensolidkan relawannya semata untuk menjaga kepentingan kebijakannya saat ini pasca dirinya purna seperti proyek-proyek nasional macam IKN atau Ibu Kota Nusantara yang harus terus dilakukan sebagai prestasi besar jokowi pasca dirinya tak lagi menjabat?
Maka logiskah jika jokowi melalui relawanya tersebut akan mampu membawa "jokowi" pada peranan "King Maker" di pilpres 2024 nanti untuk menjaga setiap kepentingan kekuasaanya saat ini?
Jokowi Bukan "King Maker"
