Periode Dua, Jokowi Memimpin Tanpa Beban Suara Rakyat?

Sudah satu tahun periode Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf. Memang sebelumnya Jokowi pada saat sesudah pelantikanya pada tahun 2019 mengeluarkan pernyataan yang meyakinkan.

Dimana Presiden Jokowi usai terpilih kembali dalam pernyataannya akan menjabat presiden tanpa beban di periode kedua pemerintahaannya bersama Ma'aruf Amin sebagai Wakil Presiden.

Tentu yang di maksud Jokowi tanpa beban adalah memimpin tanpa kepentingan lagi dalam menjadi seorang presiden di periode kedua.

Karena nantinya Jokowi tidak akan maju lagi menjadi presiden dan dapat sepenuhnya melakukan yang terbaik untuk negara tanpa kepentingan dikte politik.

Namun, apakah demikian dalam memimpin "Jokowi" tanpa ada beban kepentingan politik saat ini?

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi diperiode dua ini memang seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya.

Tetapi hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu.

Dimana mentri-mentri di pemerintahan jokowi-maaruf banyak merangkul figure-figure berlatar belakang partai politik.

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres 2014 dan 2019 berturut-turut, yakni Partai Gerindra.

Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Untuk itu dengan berbagai langkah termasuk melibatkan unsur politik sendiri dinilai merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua, yang nantinya dalam membuat kebijakan sendiri, tanpa ada pertentangan kontra dari partai-partai oposisi yang berada di luar pemerintahan.

Tentu asumsi menjadi kuat pemerintahan Jokowi di periode kedua merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan public.

Salah satunya yang terbaru adalah omnibus law UU Cipta Kerja, yang setelah disahkannya menjadi polemic dan demostrasi hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Tidak hanya elemen buruh tetapi juga mahasiswa dan organiasi masyarakat.

Dalam pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang saat ini menjadi partai oposisi pemerintah Jokowi.

Sikap kompak pemerintah dan DPR ini bukan hanya sekali terjadi di periode kedua pemerintahan Jokowi. Fenomena serupa juga terjadi saat Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penanganan dampak Covid-19 yang dijadikan UU oleh DPR.

Pemerintah jor-joran dalam mengeluarkan anggaran Negara untuk penanganan covid-19, sampai dengan proyek-proyek pemerintah akhirnya mangkrak dialihkan untuk covid-19. Salah satunya proyek yang mangkrak tersebut adalah pemabangunan ibu kota baru di pulau Kalimantan.

Maka dari itu, mungkinkah apa yang dimaksud tanpa beban Jokowi adalah dirinya sudah tidak akan maju lagi sebagai presiden di pilpres 2024?

Dimana suara rakyat sendiri dipinggirkan dalam membuat kebijakan seperti perpu covid-19, yang tanpa penolakan dan terbaru omnibus law UU Cipta Kerja meski banyak penolakan Presiden Jokowi seperti tenang-tenang saja menanggapinya? 

Memimpin Tanpa Beban ala Jokowi

ilustrasi: pict-a.sindonews.net

Kenyataannya memang tidak hanya satu pihak, banyak pihak juga yang merspon negative di kepemimpinan Jokowi diperiode dua, tentu merujuk terhadap apa yang dilakukan oleh kebijakan Jokowi saat ini.

Bahkan Gus Ulil atau Ulil Abshar mengkritik kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan ditengah pandemi corona dan sahnya omnibus law UU Cipta Kerja (05/10).

Gus Ulil menyangka bahwa presiden Jokowi cenderung tak mendengarkan suara berbagai unsur masyarakat seperti ormas islam  Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait kritik soal isu keadilan sosial termasuk Pilkada dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Tentu saja saya bicara soal tendensi, jadi kecenderungan pemerintah ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini, menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebhinnekaan," kata Ulil Abshar.

Lembaga survei Indikator Politik juga mencatat kepuasan dan kepercayaan publik kepada Jokowi, khususnya di tengah pandemi covid-19. Pada Mei 2020 tercatat kepuasan publik mencapai 66,5 persen. Sedangkan pada Juli angkanya menjadi 60 persen.

Mungkinkah apa yang dimaksud memimpin diperiode kedua tanpa beban oleh Jokowi memang sudah tidak peduli dengan kebijakannya yang tidak popular dikalangan masyarakat, karena Jokowi tidak berpikir akan dipilih lagi oleh masyarakat?

Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menduga yang dimaksud Jokowi, dirinya tak lagi memiliki beban di periode kedua bukan hanya perkara politik, tapi tekanan dari pendukungnya secara keseluruhan termasuk dari masyarakat.

Apakah dengan kebijakan Jokowi yang saat ini seperti tidak ada pertentangan dan beban dimana kebijakannya secara otomastis disetujui oleh DPR, mayoritas partai diparleman pendukung Jokowi hanya menyisakan Demokrat dan PKS, menjadi semakin tanpa bebannya kepemimpinan Jokowi di Periode kedua ini dalam membuat kebijakan?

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan kondisi oposisi dan koalisi yang tak berimbang membuat demokrasi di Indonesia jadi tak sehat. Mardani menyebut seharusnya kekuatan partai pada oposisi dan koalisi berimbang untuk menciptakan check and balances di pemerintahan periode kedua Jokowi.

Tentu merapatnya koalisi Prabowo Subianto ke pemernitah hanya menyisakan dua partai PKS dan Demokrat memang menjadi masalah tersendiri, dimana saat ini Strategi yang bisa dilakukan oleh oposisi untuk memupuk kekuatan melawan kebijakan pemerintah Jokowi, mengandalkan kekuatan sipil, media, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.

Bukankah itu yang dilakukan dalam menetang kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini diperiode kedua, berkaca omnibus law UU Cipta Kerja?

Kembali lagi semua unsur politik adalah kepentingan. Mungkin saat ini Jokowi memang benar tanpa beban. Suara rakyat memang sudah tidak dipedulikan. Tentu disebabkan tidak akan ikut lagi dalam pemilihan umum khusunya pilpres berikutnya.

Andai saja saat ini adalah periode pertama Jokowi, bisa saja omnibus law UU Cipta Kerja yang mengundang banyak demostrasi tidak akan dilakukan pengesahannya jika Jokowi membidik menjadi presiden kembali ikut dalam pemilihan umum.