Sah UU Ciptaker: Capres Diusung PDIP Auto Gagal di Pilpres 2024?

Bagimanapun arah dari pemerintahan Negara akan dibawa kemana dan apa yang telah diperbuat dalam pemerintahan tersebut.

Rakyat memandang jalannya sebuah pemerintahan Negara,  tetap saja yang dilihat pertama adalah kiprah seorang presiden.

Maka apapun yang dijadikan kebijakan negara, pertama dan yang disebut adalah seorang presidennya bukan mentri apa lagi DPR.

"Sebab mentri sendiri wacananya adalah menerjemahkan visi seorang presiden dan harus mampu bekerja menurut gagasan presiden. Itulah yang dikatakan oleh presiden Indonesia dua periode Joko Widodo".

Maka seharusnya Presiden "harus" mampu bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan suatu Negara apapun konsekwensi dari kebijakannya.

Karena seorang presiden dalam sebuah nama sendiri tidak hanya sebuah cela tetapi juga dapat harum ketika memang seorang presiden membawa Negara pada sebuah hal; dimana ia mampu mensejahterakan rakyat dan memihak pada rakyat.

Mungkinkah dengan banyak sekali pertentangan atau kontra kebijakan omnibus law atau UU Cipta Kerja yang disahkan DPR (05/10) akan membuat kepopuleran presiden Jokowi terdegradasi dimata rakyat? Dimana saat men-sahkan UU cipta kerja sendiri di masa pemerintahannya?

Tentu setiap apa yang dilakukan sebagai sebuah kebijakan dan itu menjadi polemik di hadapan rakyat, selamanya presiden itu akan terkenang jauh bahkan pasca dirinya purna sebagai seorang presiden yang saat menjabat cela dan penen kontroversi dihadapan rakyat.

Saya ambil contoh pendahulu presiden Jokowi presiden ke-5 RI yakni Megawati Soekarno Putri dimana ditahun periode pemerintahannya men-sahkan system outsorcing.

Bukankah sampai saat ini bagi siapapun yang tidak puas dengan system outsorcing akan terkenang sepanjang masa outsourcing identic dengan presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri?

Maka tidak heran jika dalam pilpres 2014 lalu Joko Widodo yang didukung penuh oleh partai Megawati Soekarno Putri yakni PDIP.

Cela masa lalu dijadikan oleh lawan politik sebagai dalih untuk membandingkan kerja pemerintah Megawati yang kontroversi saat itu, kemudian diperdebatkan saat debat capres 2014.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tidak hanya memberlakukan sistem outsourcing, juga melakukan penjualan sejumlah BUMN saat menjabat sebagai seorang presiden, itu tidak luput menjadi pembahasan dihelatan debat kontestasi politik pilpres 2014. 

Pada debat capres 2014, Saat Jokowi dalam acara debat tersebut ketika ditanya oleh lawan politiknya saat itu Prabowo-Hata tentang kontroversi pembelian indosat yang dijual oleh Megawati.

Saat itu Jokowi membeberkan dalam debat ingin membeli kembali indosat sebagai penebus cela pemerintahan masa lalu, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, apakah semua itu terjadi kini di masa periode dua presiden Jokowi?

Untuk itu janji politik memang tidak mudah untuk ditepati, begitu juga yang sudah menjadi kepemilikan orang lain, apa lagi itu menguntungkan seperti perusahaanTelekomunikasi Indosat.

Sudah pasti jika perusahaan itu masih untung dan tidak bangkrut, tidak mungkin di jual oleh perusahaan yang sebelumnya membeli yakni salah satu perusahaan Telkomunikasi asal Qatar.

Oleh sebab itu dengan adanya RUU Cipta Kerja sudah sah sebagai UU, yang dimana undang-undang ketenagakerjaan diperbaharui lagi merugikan buruh seperti outsorcing yang saat itu juga merugikan, bukankah buruh kembali dirugikan sama seperti masa Pemerintah Megawati sebelumnya?

Secara tidak langsung sebagai partai penguasa PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya andil dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Dimana dulu adalah PDIP yang mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden atas restu Megawati dan PDIP.

Kini dengan banyaknya rakyat yang kecewa khususnya elmen buruh pada kebijakan Jokowi yang didalamnya disokong PDIP sebagai partai politik yang berkuasa saat ini.

Mungkinkah akan mempengaruhi capres yang diusung PDIP di pilpres 2024, dimana nantinya akan mengalami degradasi pemilih, berkaca dari pemerintahan Jokowi dan PDIP sebagai partai penguasa saat ini membuat rakyat khusunya para buruh kecewa lewat UU Cipta Kerja?

Saya kira dengan banyaknya rakyat kecewa khususnya elmen buruh tentu menghalangi jalan mulus Capres 2024 siapa pun tokoh yang nantinya akan diusung oleh PDIP di pilpres 2024 untuk mengulangi kesuksesan yang sama seperti Jokowi.

Ditambah yang berkuasa di DPR saat ini adalah Puan Maharani kader sekaligus pewaris tunggal partai PDIP, yang dinilai oleh banyak pihak yang dirugikan akibat UU Cipta Kerja seperti buruh, Puan Maharani yang harus bertanggung jawab atas sahnya UU Cipta Kerja, dimana dirinya adalah Ketua DPR periode 2019-2024.

Dengan kasus provinsi Sumbar harus mendukng Negara pancasila, dimana PDIP disana tidak dapat tempat di hati pemilih Sumatra Barat, yang belum lama menjadi kontroversi nasional. Ditambah dengan UU Cipta Kerja yang disahkan (5/10) oleh DPR di pemerintahan Jokowi yang diusung PDIP.

Saya kira, mungkin ketika rakyat sudah jengah dengan Pemerintah Jokowi yang diusung oleh PDIP dengan berbagai macam kontroversi, yang tidak popular dikalangan masyarakat dan banyak merugikan masyarakat.

Bukankah menjadi sesuatu yang mungkin capres 2024 yang diusung PDIP akan auto gagal di pilpres 2024 seperti apa yang dialami PDIP di pilkada 2020 Sumatra Barat.

Dimana PDIP memilih absen pasca pernyataan kontroversial Puan Maharani tersebut menyebut Sumbar harus mendukung negara pancasila? 

Demokrasi salah satu keunggulannya adalah pemilihan umum yang suaranya sendiri dipilih langsung oleh rakyat.

Maka bukan tidak mungkin ketika rakyat kecewa dengan partai politik maupun kebijakan-kebijakan yang diusung, tidak dipilih lagi adalah sesuatu yang sangat mungkin di pemilihan umum berikutnya termasuk kandidat capres yang diusung Partai politik di pilpres 2024.