Inilah yang terkadang rancu, apakah mungkin partai politik saat ini, di mana ide-ide rakyat banyak yang diserap sebagai aspirasi hanya ilusi?
Tidak gigihnya suara lantang dari partai oposisi di DPR pada Pemerintahan Jokowi membuat partai politik dan politisi yang mewakilinya seperti dagelan dalam setiap pembelaan terhadap hak rakyat salah satunya di UU Omnibus Law Cipta kerja.
Fraksi PKS dan Fraksi partai Demokrat yang menyatakan menolak RUU itu. Memang, sejak Pemerintahan Jokowi mengusulkan RUU itu kedua fraksi paling berisik menyatakan penolakan.
Tetapi lunak saat Golkar sebagai kekuatan utama pendukung RUU Cipta Kerja bermanuver dengan menggelar safari politik ke berbagai kekuatan politik dengan dipimpin Ketua Umum-nya, Airlangga Hartarto.
Tercatat, Golkar menemui Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden PKS Sohibul Iman. Tak ketinggalan, mereka juga menemui para ulama di PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Saat pembahasan perundangan di Dewan, PKS dan Demokrat juga tak banyak mengubah RUU Cipta Kerja, apalagi mendesak pencabutan. Yang dimana hal itu tetap tidak mengubah keadaan UU Cipta kerja tetap disahkan.
Apakah oposisi kini tidak mempunyai konsep yang jelas? Ataukah oposisi kini adalah partai-partai yang pragmatis (ciut nyali) dimana kepentingan menjadi alasan utama mereka?Â
Ramai ketika UU Cipta kerja tersebut setelah disahkan, bukan saat masih berbentuk RUU? Mungkinkah saat ini sudah berbeda sekali peran partai oposisi dibandingkan dengan saat pemerintahan SBY saat itu berkuasa?
Partai politik dan kepentingan
Sebagai titik ukuran kini semua memang dapat dilihat bagaimana arah-arah partai politik yang sangat tidak konsisten dalam jalannya roda pemerintahan.
