Meskipun aktivis dan anggota DPR menangapinya beresiko melanggar HAM, apakah mungkin program kemenhan itu akan tetap dijalankan?
Kenyataannya sebagai bagian dari kebebasan masyarakat sipil, supaya tidak diikat oleh Negara bagaimanapun "Negara" ada karena pajak masyarakat sipil. Maka ada benarnya jika anggota DPR dan aktivis berperasangka akan melanggar HAM program tersebut.
Belum dengan potensi perang yang saat ini ada, tetapi saya sangka lebih minim karena bukan lagi zaman kolonialisme. Meskipun nantinya perang ada, komponen pasukan cadangan pertahanan Negara juga tidak akan dapat berbuat lebih jauh: kasaranya tidak berguna apa-apa.
Sebab jikalau nanti perang, kita bukalah perang fisik melainkan perang kecanggihan senjata. Mungkinkah komponen cadangan tersebut akan diajari bagaimana mempergunakan senjata yang canggih?
Sedangkan dari dalam TNI sendiri yang bertugas "professional" mengamankan negara juga mempunyai pasukan masih banyak belum semua dapat mengoprasikan alat-alat tempur canggih tersebut?
Jika toh terjadi program itu dilaksanakan, tidak adakah delik lain kepentingan dari kemenhan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto untuk kepentingan politiknya?
25ribu penduduk untuk basis suara politik tidaklah sedikit mengingat jika ditelisik Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai ketum Partai Gerindra kembali. Ada desus politik sepertinya Prabowo Subianto berambisi politik membidik RI 1 2024.
Bukankah selain dari pada faktor politik, faktor lain seperti korupsi anggaran tersebut juga tetap ada dan dapat berpotensi terjadi dalam setiap oprasional program tersebut: membentuk komponen cadangan pertahanan negara?
Selama ini anggaran kemenhan lah yang paling besar diantara anggaran-anggran belanja kementrian lainnya. Tidak lebih bijakkah baiknya mengurangi program efisiensi anggaran belanja kemenhan, atau memang anggaran tersebut diadakan untuk ambisi politik Prabowo Subianto nantinya?
Inilah yang perlu dikritisi masyarakat bawasannya setiap program pasti ada potensi-potensi kepentingan lain selain membela negara .
Maka dari itu saya tidak sepakat jika program komponen cadangan pertahanan Negara melibatkan unsur mahasiswa atau unsur lain-lainnya masyarakat sipil terus dilanjutkan kemenhan sampai terealisasi.
