Penghargaan untuk Politikus: Siasat dan Merapat

Menjadi polemik diberbagai laman berita politik dimedia besar tanah air. Tidak lain adalah berita dari pro dan kontra masyarakat terkait dengan pemeberian Bintang Mahaputra Nararaya yang akan diberikan pemerintah kepada politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Pengertian dari "Bintang Mahaputra Nararya" merupakan penghargaan sipil tahunan yang diberikan negara kepada orang yang dianggap berjasa kepada negara. Penghargaan ini diberikan secara rutin dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan RI.

Karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Jasa, dan Tanda Kehormatan, untuk memperoleh tanda kehormatan ini seseorang harus memenuhi syarat, di antaranya berjasa luar biasa di berbagai bidang untuk kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, dan pengabdian serta pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya.

Alasan pemerintahan Jokowi memberikan penghargaan kepada duo "F"  tersebut masing adalah Fahri Hamzah dan Fadli Zon. 

Karena mereka berdua oleh pendapat pemerintah: "Rakyat" 'dianggap' mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka selama menjabat sebagai pimpinan DPR 2014-2019. Diketahui Fahri Hamzah dan Fadli Zon sama-sama duduk sebagai wakil ketua DPR saat itu.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mafud MD, nantinya setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode mendapat bintang tersebut. 

Pemerintah menurut saya tanpa pertimbangan matang jika pejabat yang hanya satu periode purna. tanpa menghasilkan kemajuan apa-apa dalam bidangnya, tetap di anugrahi bintang "Bintang Mahaputra Nararya" merupakan sesuatu yang sia-sia.

Masih banyak politikus, ilmuan ,dan budayawan lain lebih pantas menerima pengahargaan tersebut yang lebih mengabdi dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat akan kerja mereka. 

Mungkinkah dalam penghargaan kali ini tidak ada motif lain yang bernuansa politis? Ataukah memang benar-benar layak duo "F" tersebut menerima penghargaan "Bintang Mahaputra Nararya" tersebut?

Fahri dan Fadli Cap Tukang Kritik 

Memang jika dibandingkan dengan politikus lain, kedua nama tersebut antara Fahri Hamzah dan Fadli Zon terkenal dengan cap kritik yang tidak berbobot dan minim sekali prestasi. 

Namun kepopuleran di media membuat nama mereka semakin melejit berkat sering menjadi bintang tamu acara talk show, sebut saja "mata nadjwa" dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dengan diberikannya penghargaan yang tinggi oleh Negara kepada duo "F" terebut bernama pengharaan "Bintang Mahaputra Nararya", sontak secara otomatis mendapat pro-krontra yang sangat keras dari masyarakat.

Dimasa kepemimpinannya DPR periode 2014-2019 banyak memuat kontroversi yang tidak etis dilakukan oleh pimpinan atau elit DPR diantaranya adalah adanya pimpinan DPR tandingan, dana pension seumur hidup bagi DPR, wacana renovasi kompleks parlemen, dana aspirasi dan kenaikan tujangan yang kesemuanya merupakan perjuangan untuk diri mereka sendiri "anggota DPR" buka memperjuangkan hak-hak rakyat.

Maka dari itu minim sekali prestasi yang dilakukan saat menjabat wakil ketua DPR periode 2014-2019 adalah dasar publik mempertanyakan penghargaan itu terhadap duo "F" tersebut yang kebanyakan  pendapat masyarakat ada indikasi politis memberikan penghargaan tersebut kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Suara masyarakat mepertanyakan penghargaan tersebut : dari pemerintah ingin meredam krirtik mereka berdua Fahri Hamzah dan Fadli Zon, hingga mengandeng masuk dalam pemerintahan menyusul Prabowo Subianto yang kini telah menjadi mentri pertahanan di era pemerintahan jokowi.

Saya Menilai Pengharaan itu Politis

Mengapa pemerintah memberikan  "Bintang Mahaputra Nararya", saya sebut penghargaan itu politis kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. 

Sebab tidak ada prestasi yang benar-benar dapat dibanggakan mereka berdua. Perkara bakti kepada Negara adalah kerja yang dibayar dari uang rakyat. Tidak perlu berlebihan dihargai sebagai pejabat Negara yang sudah pension tetapi tanpa prestasi.

Sebab rakyat sendiri saat ini yang menggaji mereka "pejabat Negara" ketika terkena PHK dan sebagainya sangat sengsara dimana tidak ada uang pensiun dan sebagainya. 

Rata-rata di Indonesai 50 % adalah karyawan outsorcing yang tidak banyak penghargaan apa-apa dalam bekerja. Berbeda dengan DPR yang menuntut ini itu dan sudah dapat hidup istimewa dengan tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan Negara.

Maka sunguh tidak pantas anggota DPR siapa pun dan dimasa kapan pun jabatanya tanpa prestasi dianugrahi penghargaan, apa lagi penghargaan bergengsi Negara "Bintang Mahaputra Nararya". 

Jelas saya sebut ini adalah penghargaan politis dimana salah satunya benar pemerintah menahan kririk mereka berdua. 

Tetapi saya kira ada indikasi lain selain menahan kritik yaitu mengajak secara halus masuk dalam pemerintahan melalaui penghargaan "Bintang Mahaputra Nararya.

Entah Jokowi atau Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang malu-malu mau mengakui minat bergabung pada pemerintahan. 

Tetapi dengan penghargaan ini jelas untuk menetralisir pendapat publik terlebih dahulu, tiba-tiba langsung bergabung dengan pemerintahan sunguh tidak mungkin dengan cap tukang kritik yang sebelumnya sering mereka lontarkan.

Jadi jika nanti ada jabatan untuk duo "F" dalam pemerintahan Jokowi entah itu mengemban jabatan apa, masyarakat jangan kaget sebab dalam politik adalah kepentingan. 

Seperti Prabowo yang tadinya adalah lawan politik, kini menjadi kawan karena kepentingan politik. Sebab didalam politik disitu ada kepentingan kerja. 

Didalam kerja terdapat uang yang terus mengalir untuk kebutuhan hidup. Siapa yang akan menolak, toh semua butuh uang untuk menyambung hidup.