Pemilu, Hegemoni Nasionalisme atau Politikus?

Maraknya perselisihan antara kaum pemilih di media sosial ataupun di dunia nyata membuat saya ingin bertanya. Mengapa mereka buta akan nalar mereka? Membanding-bandingkan zaman antar pemimpin? Membagi informasi-informasi kedua calon untuk saling menjatuhkan? Juga saling membuat propaganda janji-janji calon pemimpin idamannya di lini masa media sosial mereka?

Memang tidak ada yang salah dari semua itu namun yang terkadang mengganjal adalah apakah perlu kita bersimpatik segila itu? Kini setiap orang menjadi pelayan argumentasi di media sosial. 

Tidak jarang di pojok warung sana pun, masa melatih retorikanya untuk saling menjatuhkan sesama calon presiden. Merekapun berharap pada retorikanya, nanti ada yang mau bersimpatik dengannya dan sama-sama memilih calon yang menjadi idolanya.

Kini pemandangan seperti itu sangatlah lumrah. Saya memang netral dalam pilpres dan pileg kali ini. Bukan saya menganjurkan menjadi golongan putih namun bagi saya memilih atau tidak memilih itu masalah pilihan. 

Semua warga negara bebas menentukan suaranya, mau bukam atau bersuara. Saya hanya tidak mau ikut-ikut krumunan orang-orang mencari simpatik dengan buta. Saya juga tidak mau hidup saya diisi dengan menjadi kacung yang terombang-ambing dalam kecintaan terhadap ideologi politik maupun politikus.

Terus terang saya sangsi, sebelumnya pemilihan umum dilakukan dengan cara yang sama. Untuk hasilnya pun, saya yakin tidak akan jauh berbeda. Yang berkuasa tetap berkuasa, arogan tetap menjadi arogan, dan yang korupsi tetap akan korupsi. Bukan saya pesimis dengan kebaikan orang yang mengatasnamakan dirinya mengabdi pada negara, tidak! 

Saya hanya memprediksi, dengan sistem yang sama jelas akan menuai hasil yang sama pula pada akhirnya. Jadi disinipun saya memperkirakan, kecintaan mereka hanyalah ilusi yang diciptakan oleh hegemoni itu sendiri. 

Layaknya apapun bentuk hegemoni dalam masyarakat muktahir ini. Mereka tidak banyak yang sadar akan posisi dirinya sebagai masyarakat demokratis. Sistem tata sosial kehidupan kita dipenuhi hegemoni dari negara, sayangnya mereka tidak bertanya apakah ini suatu bentuk hegemoni atau bukan? Seperti sistem pendidikan, kepercayaan dan sistem lainnya yang mendominasi. Selain itu hegemoni juga bisa dari sistem ekonomi maupun segala macam ideologi politik yang ada saat ini.

Dalam kasus ini, sayapun ingin menganalisa, jalas! Kasus ini berakar dari suatu hegemoni. Tetapi dalam fenomena seperti ini, apa yang menghegemoni mereka? Kesimpulan saya mengerucut pada dua kasus yaitu antara pendidikan nasionalisme dari negara dan citra para politikus yang membudaya. Saya mengira dua cara pandang itulah yang menjadi hegemoni pra pemilu kali ini.

Tetapi yang terkuat dalam kasus ini adalah hegemoni politikus yang membudaya. Karena pengertian sebagain besar dari masyarakat kita masih berkutat pada mitos-mitos. Alam bawah sadar masyarakat kita masih terpatri pada bayangan indah ratu adil yang akan memimpim negara dengan adil dan membawa pada kesejahteraan juga kejayaan negara. Oklah, tidak masalah akan hal itu sebagai khasanah keilmuan masyarakat kita. 

Namun yang sangat disayangkan adalah kebutaan nalar masyarakat kita yang berlangsung sangat lama. Mereka tetap masih berkutat pada isu-isu itu, mendidih jika digodog retorika-retorika dari para politikus yang mereka anggap ratu adil. Padahal ratu adil terbentuk sebagai politikus hanyalah mitos yang kerajaan-kerajaan dulu ciptakan untuk melegitimasi kuasa kerajaan atas rakyatnya. Saya yakin dijaman muktahir republik inipun akan sama pada akhirnya sebagai hak kuasa negara atas rakyatnya.

Bukankah tetap kerajaan dan republik membela orang-orang yang ada dalam lingkarannya? Kerajaan dengan memperpanjang kemakmuran dinastinya dan republik yang memakmurkan para pegawainya? Pertanyaannya adalah apa yang didapat rakyat? Hanya permusuhan antar rakyat yang sebenarnya di hegemoni para penguasa yang ingin langgeng dalam kuasanya. Debat capres kemarin adalah bukti dimana para pegawainyah yang dijanjikan untuk dimakmurkan terlebih dahulu dengan alibi menekan korupsi.

Dan tentang pandangan nasionalisme? bolehlah kita patriotik pada eksistensi negara kita dihadapan dunia internasional. Tetapi kita tidak harus buta akan itu. Sudah tugas negara dan para pegawainya mempertahankan eksistensinya dengan pajak-pajak yang rakyat bayar secara sukarela. 

Perkara bangun-membangun infrastrukture itu sudah menjadi kesepakatan rakyat dan negara. Jika masih rakyat dibutakan nasionalisme untuk apa? Yang seharusnya nasionalis itu mereka para pegawai negara yang jika negara bubar mereka kehilangan mata pencariannya.

Jadi, rakyat adalah bos bagi mereka yang sedang bertarung dalam kontestasi politik. Sangat tidak etis, bos ikut-ikut anak buah dalam pertempurannya menjadi anak buah terbaik. Sudah, bos seharusnya lebih cerdas dari anak buah, biarlah mereka yang bertarung ide menjadi anak buah terbaik bagi kita para bos (rakyat). 

Janganlah menjadi bos yang dungu dengan ikut-ikutan menjadi kaki tangan anak buah dalam perjuangannya sampai menyumbang dana. Biarlah mereka para politikus calon anak buah kita bekerja sendiri. Supaya kapok mereka para politikus yang sejatinya anak buah. Jika mereka kapok tingal rakyat yang berdaulat atas dirinya sendiri, hidup rakyat! Hidup bos!