Mohon tunggu...
Komehere
Komehere Mohon Tunggu... -

Katanya...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perang Data Kemiskinan BPS Abal-abal

28 Agustus 2012   10:33 Diperbarui: 25 Juni 2015   01:13 1563
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pertarungan perebutan jabatan DKI 1 memanas dan merembes entah kemana-mana dengan memanfaatkan issu primordial SARA, Track Record abu-abu hingga Data Kemiskinan.

Salah satu calon gubernur dalam hal ini Jokowi menjadi bulan-bulanan perang data kemiskinan oleh tim sukses calon gubernur kompetitor, disisi lain bahwa kebanyakan warga Solo di informasikan mengalami perubahan taraf hidup yang lebih baik secara signifikan.

Warga Solo merasakan perubahan yang signifikan tetapi jumlah masyarakat miskin koq dinyatakan semakin bertambah selama kepemimpinan Jokowi. Aneh tapi nyata, tapi semua itu pasti ada sebabnya dan menurut saya bahwa Data Jumlah Masyarakat Miskin makin bertambah karena realisasi survey dilakukan dengan cara yang lebih pada Item Kriteria Survey dan Metode Kerja Surveyor.

Jika pada Survey periode sebelumnya sang Surveyor bekerja asal-asalan atau mengisi lembaran questioner di kedai kopi maka akan menghasilkan data yang tidak valid, dikemudian hari dilakukan Survey dilakukan dengan Item Kriteria Survey dan Tenaga Kerja Surveyor yang lebih baik maka hasilnya akan jauh berbeda.

Bagi teman-teman yang pernah menyusun Thesis atau Skripsi dan menggunakan data BPS sebagai data acuan apakah anda bisa benar-benar yakin bahwa data tersebut valid pada saat survey dilakukan?.

Kesalahan dalam penyajian data statistik berawal dari penentuan isi kriteria pada form questioner dan kredibilitas tenaga surveyor yang tidak mampu mendapatkan data valid alias tanya sendiri dan isi sendiri di kedai kopi. Jika Questioner dan Surveyor sudah mengawali kesalahan lalu kebenaran apa yang bisa ditampilkan?

Bagi Kompasianer atau yang menjadi pembaca Kompasian pernahkan anda menjadi responden dari Surveyor BPS?. Dengan usia kepala 3 saya belum pernah menjadi Responden Surveyor BPS dan keluarga saya baru 1 kali menjadi responden surveyor BPS saat sensus penduduk.

Keluarga saya beberapa kali menjadi Responden Surveyor tapi bukan dari BPS termasuk Survey oleh Pak RT terkait konversi BBM ke Gas LPG.

Sesuai dengan latar belakang profesi anda di daerah tempat tinggal anda dan coba lihat data bidang profesi tersebut di data BPS lalu bandingkan dengan jumlah rill yang ada apakah klop dan apakah anda atau perwakilan anda telah pernah menjadi responden dari surveyor BPS.

Bagi siapapun yang mengenal dan bisa berkomunikasi langsung dengan tokoh bernama Amin Rais saya titip pertanyaan "Apakah Amin Rais pernah menjadi Responden Surveyor BPS?".

BPS Pemerintah tentu saja melakukan survey dengan item-item questioner yang baik dan metode kerja yang baik tetapi belum tentu dijalankan oleh tenaga kerja surveyor yang baik sehingga menghasilkan data yang tidak baik atau tidak valid.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun