Maka saat ini PPP hanyalah partai politik non parlememen yaitu partai politik tanpa perwakilan DPR-RI Â sehingga tidak punya kekuatan politik ditingkat nasional.
DESAIN PEMILU ALA Â SOEHARTO
Zaman presiden Soeharto, setiap kali pemilu selalu menempatkan Golkar sebagai pemenang.Mulai  Pemilu 1971 diikuti partai NU,Parmusi dan PNI. Pemilu tahun 1977 Golkar terus berjaya diikuti PPP sebagai runnur up dan PDI sebagai pemenang ketiga. Kelihaian Presiden Soeharto membuat desain pemilu sehingga hasilnya sesuai keinginannya,bahkan  pemilu utk lima tahun yang akan datang pun hasilnya sudah bisa dipastikan menempatkan ketiga posisi partai  sesuai kehendak presiden Soeharto.
Jelasnya, pemilu dizaman orde baru sengaja didesain rapi agar  menempatkan Golkar sebagai pemenang berturut-turut, dalam setiap kali hajatan pemilu dilaksanakan.
Semua ketua umum  partai dizaman orba harus atas restu dan persetujuan pa Harto. Menjadikan menteri dalam negeri sebagai penyelenggara pemilu komisi pemilihan umum sampai jajaran pemerintah dibawahnya,gubernur,bupati,walikota dan lurah sampai RW/RT dengan terlibat sebagai tim pemenangan  golkar. Kakansospol dipungsikan sebagai pembina parpol disetiap tingkatan, menyatunya  ABRI, Berokrasi dan Golkar atau ABG dengan alistilah Dwi pungsi ABRI, adalah langkah untuk memastikan agar hasil pemilu menempatkan Golkar sebagai juara pertama,tidak boleh terkalahkan oleh dua partai lainnya, PPP dan PDI.
Yang dididik menjadi cerdas adalah Golkar, kadernya didayagunakan sedemikian rupa, kader Golkar direkrut jadi menteri  Soeharto,BUMN dan tempat basah lainnya, sehingga kader partai tersalurkan pada posisi penting dalam mengelola negara dan pemerintahan. selanjutnya PPP dibuat utk puas berada pada zona nyaman, dengan menempatkannya diposisi kedua.  Toh secara  realistis PPP  tidak mungkin  mengalahkan Golkar, dan selanjutkan hasil pemilu menempatkan PDI pada posisi yg terzdolimi sebagai juru kunci dari  pemilu ke pemilu.
Pasca pemerintahan Soeharto ketiga partai diatas bertarung secara terbuka,Golkar yang saat orba tdk mau menyebut dirinya sebagai partai politik,  tidak lagi dalam "gendongan politik" Soeharto, penyelenggara pemilu tdk lagi melibatkan jajaran pemerintah bahkan konstitusi mengharamkannya. Undang-undang  pemilu no.3 tahun 1999 mengamanatkan penyelenggara pemilu atau KPU kepada partai politik peserta pemilu. pemerintah, TNI,polri ,Bimas dan Babinsa yg dulu bagian mengintimidasi rakyat diharamkan terlibat baik langsung maupun tidak langsung, PNSpun dilarang berpolitik praktis bahkan sekedar menjadi pendukung partai tertentu.
PERTARUNGAN BEBAS
Pasca kejatuhan presiden Soeharto, aturan pemilu mengalami banyak perubahan. Undang-undang pemilu no.3 tahun 1999 mengkoreksi total aturan pemilu  zaman orde. Penyelenggara pemilu Tdk boleh lagi melibatkan pegawai  Negeri Sipil alias PNS, istilah sekarang  aparatur sipil negara atau ASN. ABRI yg berubah nama menjadi TNI dan  polisi yg dahulu ada dibawah tentara atau ABRI, diharamkan terlibat dalam penyelengaraan pemilu dalam semua bentuknya, Dwi pungsi ABRI dihapus dan fokus pada urusan pengamanan negara.
Penyelenggara pemilu yg  dulu Mendagri sampai jajaran kebawahnya, dalam UU pemilu no.3/1999 mengamanatkan penyelenggara pemilu adalah satu orang masing-masing perwakilan partai Politik peserta pemilu yang saat itu berjumlah 48 parpol.
Praktis pemilu pertama setelah kejatuhan orde baru, campur tangan  pemerintah dan aparat kebawahnya tidak lagi terlihat kasat mata,sehingga  hasil pemilunya pun tdk lagi menjadikan Golkar sebagai pemenang,justru PDIP yang dulunya bernama PDI, yg selalu ada pada posisi paling buncit ,malah menjadi pemenang pertama,Golkar diposisi kedua.Begitu juga dengan  PPP yg zaman orba sangat aman pada posisi kedua,kalah suara dengan partai baru PKB.
