Lihat saja rencana kebijakan pemotongan gaji sebesar 3% untuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), kenaikan PPN, dan juga kran impor barang yang terus terbuka lebar dengan barang impor yang semakin variatif dan masif.Â
Semakin nyata bahwa pemerintahan saat ini semakin lalai dari tanggung jawabnya mengurus rakyat. Hubungan rakyat dan pemerintah saat ini bukan lagi seperti ibu dan anak, namun seperti penjual dan pembeli.
Liberasi ekonomi yang diterapkan di negeri ini membuatnya mudah saja menyerahkan sumberdaya alamnya untuk dikelola dan dinikmati hasilnya oleh pihak asing. Akhirnya sumberdaya alam Indonesia yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyat negeri ini justru raib di tangan asing. Jadilah rakyat negeri ini bagai tikus mati di lumbung padi.
Islam memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini, Islam membebankan negara atau pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurusi seluruh urusan rakyat dengan aturan Islam.Â
Semua rakyat akan selalu mampu mengakses baik secara tidak langsung maupun secara langsung kebutuhannya. Â Layanan pendidikan dan kesehatan yang juga merupakan kebutuhan mendasar rakyat dijamin negara untuk setiap individu rakyat.
Penerapan sistem Islam secara kafah atau menyeluruh akan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan rakyat individu per individu. Sumber daya alam dikelola oleh negara untuk dikembalikan hasilnya demi kesejahteraan rakyat.
 Dan tidak seperti di dalam sistem Kapitalisme-Liberal saat ini yang menjadikan pajak sebagai pemasukan terbesar negara, sistem ekonomi Islam menetapkan sumber-sumber pemasukan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam sehingga negara akan mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyat, tanpa menggantungkan pada utang dan pajak sebagaiaamana negara kapitalisme.Â
Masihkan berharap pada kapitalisme liberalisme
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H