Indonesia yang dikenal dengan rawan bencana karena letaknya di kawasan cincin api dunia tentunya membutuhkan respons yang tidak hanya cepat tapi juga efektif terhadap keadaan darurat dan bencana alam.
Untuk mencapai itu setidaknya diperlukan jumlah dan pemetaan lokasi keberadaan helikopter secara merata di seluruh wilayah Indonesia karena waktu bisa sangat krusial bagi penyelamatan nyawa manusia, perbedaan satu jam akan sangat membawa perbedaan dalam penanggulangan darurat atau bencana.
Saat ini operator helikopter ada yang berasal dari militer dan sipil, di mana pada pihak militer terdapat TNI AU, AD, dan AL sedangkan pada sipil terdapat operator perusahaan/badan/institusi baik milik pemerintah maupun swasta.
Penentuan base untuk semua pesawat pada militer akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing matra TNI yang menyebar dari Sabang hingga Merauke, begitu pula pada pihak sipil yang disesuaikan dengan lokasi dimana perusahaan/badan/instirusi tersebut beroperasi.
Dengan demikian bila terjadi bencana alam atau keadaan darurat maka tingkat respons juga akan tergantung dari jarak masing-masing base dengan titik bencana/darurat yang bisa sangat cepat maupun memerlukan waktu yang lebih lama.
Ilustrasinya seperti ini, apabila ada keadaan darurat atau bencana di pulau Sumba, NTT maka pengerahan helikopter akan lebih cepat bila adanya base di kawasan Nusa Tenggara dibandingkan jika basenya berlokasi di pulau Jawa atau Sulawesi, misalnya di Kupang, Sumbawa, Lombok atau bahkan di luar itu misalnya Bali.
Dengan adanya suatu sistem atau pemetaan base dari semua helikopter yang beroperasi di Indonesia maka tidak hanya waktu responsnya yang lebih cepat akan tetapi juga koordinasinya akan lebih efektif dan efisien ketika dalam keadaan darurat atau bencana alam.
Sebagai perumpamaannya adalah TNI AU memiliki pangkalan udara Atang Senjaya di Bogor di mana terdapat tiga skadron dengan semua kekuatannya adalah helikopter yaitu Skadron Udara 6, 7 dan 8 serta Skadron Udara 45 VIP/VVIP.
Apabila ada sistem atau pemetaan base secara merata tadi mungkin dapat meminimumkan tingkat repons terhadap bencana atau darurat di seluruh Indonesia.
Dengan adanya sistem atau pemetaan base dapat diperoleh data mengenai jumlah unit helikopter dan lokasinya sehingga akan mempermudah koordinasi dengan badan yang berkaitan dengan keadaan darurat dan bencana seperti Basarnas dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Saat ini koordinasi tersebut sudah diterapkan antara badan atau institusi tersebut namun dengan adanya pemerataan dalam hal penempatan helikopter secara merata dapat mempercepat waktu responsnya ketika dibutuhkan.
