Terjemehan langsungnya adalah jumlah minimum atau maksimum ditetapkan pada sekumpulan orang untuk melakukan sesuatu.Â
Pemahaman ini dengan mudah kita pahami pada penerapan kuota jamaah haji kita setiap tahunnya dimana pemerintah Arab Saudi menetapkan jumlah maksimum jamaah dari semua negara di dunia.Â
Sudah tentu dalam menetapkan kuota tersebut, pemerintah Arab Saudi telah mempertimbangkannya termasuk pada daya tampung dan dukung mereka.Â
Dari definisi dan penerapannya pada jamaah haji maka dapat kita katakan bahwa kuota merupakan penyesuaian jumlah yang dilakukan oleh sebuah pihak atau orang atau pemerintah.Â
Jika penetapan jumlahnya minimum berarti ada pengurangan, sebaliknya bila maksimum maka akan ada penambahan dari biasanya.Â
Jika Bali memang menetapkan kuota pastinya juga akan menyesuaikan dengan jumlah kamar yang tersedia di Bali agar dapat mengakomodasi mancanegara, pertanyaannya adalah bagaimana jika kuota yang ditetapkan tidak sesuai dengan junlah kamar yang tersedia?.Â
Kata "tidak sesuai" disini dilihat dari jumlah kamar yang tersedia tersebut sesuai dengan harapan dari wisatasan mancamegara yang berkualitas dalam hal standar layanan.
Misalnya, kita ambil angka acak untuk jumlah kamar di Bali dengan 10,000 kamar, apakah semua kamarnya merupakan kamar dengan kualitas untuk wisatawan berkualitas, karena kita menyadari bahwa tidak semua kamar di Bali dengan kualitas yang sama untuk mengakomodir semua segmen wisatawan.Â
Pada aspek lainnya, mengatasi wisatawan nakal bukan berarti harus dengan sistem kuota tapi juga bagaimana instumen hukum diterjunkan, bukankan pada disebutkan juga bahwa setelah ada pentertiban dari aparat, jumlah pelanggaran, dan jumlah wisatawan asing menjadi berkurang?
Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah mengevaluasi pemberlakuan bebas visa kepada negara yang warganya banyak melakukan tindakan tidak sopan.Â
Dengan demikian filterisasi yang kita lakukan bukan menerapkan kuota, selain itu penerapan responsible tourism di Bali juga bisa menjadi alternatif.Â
