TNI&POLRI udah bertahun-tahun "ngalah" mendahulukan anggaran subsidi BBM yang tidak tepat, bertahan dengan anggaran 86,376 triliun (APBN TA 2014) dibagi lima: Kemenhan, MABES TNI, AD, AU, & AL.Itupun disunat mantan Presiden SBY sebesar Rp 10,508 triliun dengan alasan penghematan. Anggaran pertahanan yang pas2an itu juga diprioritaskan untuk modernisasi alutsista bukan kesejahteraan prajurit. Gimana gx berantem melulu kerjaan TNI kita? TNI kan sudah punya program mengkaryakan prajurit biar nggak "nganggur", tapi kalo anggaran disunat ya ngetem di barak. Anggaran segitu apa cukup mengawasi wilayah seluas 5.193.250 km²?
Nggak fair cuma ngritik TNI? Ok, POLRI juga sama aja, malah cenderung lebih bermasalah karena "lahan basah"-nya lebih subur. Selain dapet anggaran 45 triliun (disunat juga sama mantan Presiden SBY sebesar Rp 5,78 triliun) khusus untuk Korps Bhayangkara, mereka secara praktis punya wewenang pengamanan yang lebih besar ketimbang semasa bergabung dalam ABRI.
Mengapa demikian? Karena Reformasi sudah menciptakan momok yang namanya TNI (ABRI) di tengah masyarakat, ketika reformasi dihujat karena over-represif terhadap rakyat, hingga sekarang pun dihujat karena seringkali terlibat konflik dengan POLRI. Padahal konflik ini "diciptakan" masyarakat sendiri & wakil2nya di DPR & Pemerintahan. Sekarang institusi/event selain Obyek Vital Nasional (Obvitnas) kan lebih milih pengamanan dari POLRI, karena masyarakat justru "takut" kalau yang mengamankan TNI. Obvitnas aja lebih banyak menjadi jatah POLRI hingga ke tingkat Polsek.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, selain dapet jatah pengamanan lebih besar, kewenangan POLRI dalam hal keamanan nasional juga lebih memungkinkan polisi mendapatkan tambahan dari "usaha sampingan". Kasus rekening gendut jenderal polisi berbintang gimana kabarnya? Belum kasus kriminalisasi, pemerasan, terima suap dsb. Masih nanya kenapa TNI "cemburu" dengan POLRI?
Perihal POLRI mencari "usaha sampingan" juga gx bisa disalahkan karena dari anggaran 45 triliun (yang ditarik lagi dari Polsek2, Polres2 & Polda2 sebesar Rp 5,78 triliun) untuk Korps Bhayangkara, 70% untuk gaji personel dan 30% untuk operasional. Jadi rakyat mesti maklum lah, polisi gx bisa mengungkap semua kasus. Sementara di satu sisi Polisi gx boleh menolak laporan masyarakat, ya terpaksa penyalahgunaan wewenang solusi satu2nya.
Entah sengaja atau tidak, politik anggaran kita sekarang ini punya andil besar mengerogoti profesionalitas dan integritas POLRI, demikian halnya dengan TNI. Bicara kaitannya dengan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, akumulasi permasalahan hankam kita ini membuat kedaulatan negara kita disepelekan negara2 lain.
Mau nasionaliasi Freeport, Total, Chevron dsb? Mau menegakkan kedaulatan energi nasional? Emang kita sanggup menahan invasi AS dan sekutunya seperti yang terjadi di Irak & Afghanistan? Cadangan energi strategis kita cuma sanggup untuk menopang perang 1 hari bung! Apalagi anggaran kita gx mengakomodir keadaan darurat, wong masih defisit kok. Habis itu bubar sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia diganyang asing.
Rakyat mau angkat senjata? GILA! mental anak muda zaman sekarang yang lembek & tidak dewasa, ego sektoral antar wilayah, antar suku/ras/agama/golongan yang masih tinggi, yang ada malah dimanfaatkan untuk divide et impera memicu perang saudara. JASMERAH bung! Masalah ini yang diidentifikasi Jokowi sehingga menjanjikan menaikkan anggaran TNI-POLRI hingga 3 kali lipat semasa kampanye.
FYI [#2] : Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI kita Sekitar 876.000 personel yang terbagi 476.000 tentara aktif dan 400.000 personel tentara cadangan. Sementara idealnya 1 tentara menjaga 100-300 rakyat, dengan demikian idealnya jumlah PPRC kita terdiri dari ±1.000.000 tentara aktif, 450.000 tentara cadangan, 950.000 paramiliter (termasuk POLRI). Darimana angka ideal ini? Sebagai perbandingan dari segi kuantitas, tentara aktif AS: 1.580.225 personel, tentara cadangan AS: 864.457 personel, paramiliter: 11.035 personel dengan jumlah penduduk.
Ini sangat memungkinkan karena dengan jumlah penduduk 251.160.124 juta jiwa, ketersediaan manpower kita 129.075.188 jiwa (usia 18-49 tahun), dimana 107.538.66 jiwa tersedia untuk tugas militer. Yang tidak memungkinkan ya anggarannya, minimal Rp 2.500 triliun anggaran pertahanan / tahun untuk mencapai kondisi ideal kekuatan militer yang disegani dunia. Sebagai perbandingan anggaran militer regional per 2012: Indonesia US$ 6,9 miliar, Australia US$ 26,1 miliar, & Singapura USSÂ 9,3 miliar
