( Lanjutan dari >> Solusi TNI vs POLRI? Ya ABRI Reformasi! [Bagian 1] )
FYI [#1] : Fenomena kesejahteraan prajurit ini ditangkap pihak2 yang peduli ataupun punya kepentingan tertentu dengan mengadakan "kerjasama" dengan TNI atau sebaliknya. Misalnya Ignasius Jonan yang bekerjasama dengan TNI dalam hal pengamanan aset2 KAI milik negara terutama yang tersebar di daerah2.
Bos Mayapada Group Dato Sri Tahir juga diangkat sebagai penasehat Panglima TNI Moeldoko bidang kesejahteraan. Menurut Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Fuad Basya, pengangkatan Tahir lantaran pengusaha itu terlibat aktif dalam beberapa kegiatan sosial untuk TNI. Saat ini Tahir juga tengah menyiapkan pembangunan seribu rumah untuk prajurit dari kantongnya sendiri.
Fair2 saja, karena kerjasama tersebut tidak melanggar ketentuan apapun, justru ada SK-nya. Hanya saja Panglima TNI harus bisa bertanggungjawab atas keputusannya, jangan sampai prajurit merasa "hutang budi" sehingga mengganggu profesionalitas & netralitas prajurit. Tapi apakah semudah itu?
Begitupun juga dengan apa yang dilakukan tokoh2 tersebut, tidak ada yang salah, toh semua ini gara2 Mafia Berkeley & pelacur intelektual yang bertebaran di Bappenas, Depkeu & BI, sehingga perekonomian Indonesia babak belur sampai sekarang. mereka juga mengerdilkan integritas & profesionalitas PNS, TNI & POLRI, mencekik kesejahteraan mereka yang harusnya jadi perhatian negara, terbukti dengan kurangnya upaya reformasi peningkatan kesejahteraan (gaji, remunerasi, asuransi & perumahan) PNS & TNI padahal mereka mampu mengupayakannya.
Kalian yang mengkritik kan gx tahu betapa "sederhana"-nya kehidupan prajurit tamtama & bintara, apalagi yang ditugaskan di daerah remote. Meskipun pemerintah sudah memutuskan kenaikan gaji & remunerasi per 1 Januari 2014 bagi TNI/POLRI, tapi tetap saja pas2an, sebgai contoh anggota dengan pangkat Prada(TNI)/Bharada(POLRI) dengan MKG (Masa Kerja Golongan) 0 tahun mendapatkan gaji Rp1.476.000,- dengan tunjangan kinerja sebesar Rp924.000,-(Prada) & Rp553.000,- (Bharada)
Kalian yg mengkritik mungkin lupa berapa besar pengorbanan TNI sejak dari awal perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang di Era Reformasi? TNI sudah rela tunduk di bawah supremasi sipil, gx boleh berpolitik & berbisnis oleh UU TNI No.34/2004 & Perpres No. 43/2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Sekarang ketika dwifungsi ABRI dihapus, gimana suara prajurit bisa diakomodir DPR? terus siapa yang memperjuangkan kesejahteraan prajurit?
Jangankan prajurit aktif yang nasibnya pas-pasan, kalian pernah mikirin nasibnya pensiunan prajurit gx? Terutama mereka yang pensiunan pejuang kemerdekaan. Tau gx sakitnya memperjuangkan kemerdekaan, rakyat & tanah air, tetapi ketika pensiun disia-siakan rakyat? Hebatnya gx ada satupun dari mereka yang menyesal telah memerdekakan Indonesia.
Perlu diingat, dwifungsi ABRI bukan berarti menempatkan anggota ABRI di struktur pemerintahan, legislatif maupun di perusahaan2 sebagaimana versi Soeharto yang kebablasan. Dwifungsi ABRI merupakan buah pikir Jenderal Besar AH Nasution sejak 1958 yang menyatakan bahwa ABRI harus mengadopsi "jalan tengah" dalam pendekatannya terhadap bangsa. Menurut beliau, ABRI tidak harus di bawah kendali sipil. Pada saat yang sama, ABRI tidak boleh mendominasi bangsa dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer / junta militer sebagaimana terjadi di Myanmar atau di Mesir.
TNI&POLRI udah bertahun-tahun "ngalah" mendahulukan anggaran subsidi BBM yang tidak tepat, bertahan dengan anggaran 86,376 triliun (APBN TA 2014) dibagi lima: Kemenhan, MABES TNI, AD, AU, & AL.Itupun disunat mantan Presiden SBY sebesar Rp 10,508 triliun dengan alasan penghematan. Anggaran pertahanan yang pas2an itu juga diprioritaskan untuk modernisasi alutsista bukan kesejahteraan prajurit. Gimana gx berantem melulu kerjaan TNI kita? TNI kan sudah punya program mengkaryakan prajurit biar nggak "nganggur", tapi kalo anggaran disunat ya ngetem di barak. Anggaran segitu apa cukup mengawasi wilayah seluas 5.193.250 km²?
Nggak fair cuma ngritik TNI? Ok, POLRI juga sama aja, malah cenderung lebih bermasalah karena "lahan basah"-nya lebih subur. Selain dapet anggaran 45 triliun (disunat juga sama mantan Presiden SBY sebesar Rp 5,78 triliun) khusus untuk Korps Bhayangkara, mereka secara praktis punya wewenang pengamanan yang lebih besar ketimbang semasa bergabung dalam ABRI.
Mengapa demikian? Karena Reformasi sudah menciptakan momok yang namanya TNI (ABRI) di tengah masyarakat, ketika reformasi dihujat karena over-represif terhadap rakyat, hingga sekarang pun dihujat karena seringkali terlibat konflik dengan POLRI. Padahal konflik ini "diciptakan" masyarakat sendiri & wakil2nya di DPR & Pemerintahan. Sekarang institusi/event selain Obyek Vital Nasional (Obvitnas) kan lebih milih pengamanan dari POLRI, karena masyarakat justru "takut" kalau yang mengamankan TNI. Obvitnas aja lebih banyak menjadi jatah POLRI hingga ke tingkat Polsek.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, selain dapet jatah pengamanan lebih besar, kewenangan POLRI dalam hal keamanan nasional juga lebih memungkinkan polisi mendapatkan tambahan dari "usaha sampingan". Kasus rekening gendut jenderal polisi berbintang gimana kabarnya? Belum kasus kriminalisasi, pemerasan, terima suap dsb. Masih nanya kenapa TNI "cemburu" dengan POLRI?
Perihal POLRI mencari "usaha sampingan" juga gx bisa disalahkan karena dari anggaran 45 triliun (yang ditarik lagi dari Polsek2, Polres2 & Polda2 sebesar Rp 5,78 triliun) untuk Korps Bhayangkara, 70% untuk gaji personel dan 30% untuk operasional. Jadi rakyat mesti maklum lah, polisi gx bisa mengungkap semua kasus. Sementara di satu sisi Polisi gx boleh menolak laporan masyarakat, ya terpaksa penyalahgunaan wewenang solusi satu2nya.
Entah sengaja atau tidak, politik anggaran kita sekarang ini punya andil besar mengerogoti profesionalitas dan integritas POLRI, demikian halnya dengan TNI. Bicara kaitannya dengan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, akumulasi permasalahan hankam kita ini membuat kedaulatan negara kita disepelekan negara2 lain.
Mau nasionaliasi Freeport, Total, Chevron dsb? Mau menegakkan kedaulatan energi nasional? Emang kita sanggup menahan invasi AS dan sekutunya seperti yang terjadi di Irak & Afghanistan? Cadangan energi strategis kita cuma sanggup untuk menopang perang 1 hari bung! Apalagi anggaran kita gx mengakomodir keadaan darurat, wong masih defisit kok. Habis itu bubar sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia diganyang asing.
Rakyat mau angkat senjata? GILA! mental anak muda zaman sekarang yang lembek & tidak dewasa, ego sektoral antar wilayah, antar suku/ras/agama/golongan yang masih tinggi, yang ada malah dimanfaatkan untuk divide et impera memicu perang saudara. JASMERAH bung! Masalah ini yang diidentifikasi Jokowi sehingga menjanjikan menaikkan anggaran TNI-POLRI hingga 3 kali lipat semasa kampanye.
FYI [#2] : Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI kita Sekitar 876.000 personel yang terbagi 476.000 tentara aktif dan 400.000 personel tentara cadangan. Sementara idealnya 1 tentara menjaga 100-300 rakyat, dengan demikian idealnya jumlah PPRC kita terdiri dari ±1.000.000 tentara aktif, 450.000 tentara cadangan, 950.000 paramiliter (termasuk POLRI). Darimana angka ideal ini? Sebagai perbandingan dari segi kuantitas, tentara aktif AS: 1.580.225 personel, tentara cadangan AS: 864.457 personel, paramiliter: 11.035 personel dengan jumlah penduduk.
Ini sangat memungkinkan karena dengan jumlah penduduk 251.160.124 juta jiwa, ketersediaan manpower kita 129.075.188 jiwa (usia 18-49 tahun), dimana 107.538.66 jiwa tersedia untuk tugas militer. Yang tidak memungkinkan ya anggarannya, minimal Rp 2.500 triliun anggaran pertahanan / tahun untuk mencapai kondisi ideal kekuatan militer yang disegani dunia. Sebagai perbandingan anggaran militer regional per 2012: Indonesia US$ 6,9 miliar, Australia US$ 26,1 miliar, & Singapura USS 9,3 miliar
FYI [#3] : Mau tahu fakta yang lebih lucu soal anggaran keamanan & pertahanan kita? Dalam APBN-P 2013 pemerintahan SBY menambah biaya operasional TNI & POLRI kita sebesar Rp 14, 7 triliun yang terdiri dari 12,7 triliun untuk Kementerian Pertahanan dan Rp 2 triliun untuk POLRI. Dari mana anggaran tersebut? 100% UTANG DARI BANK DUNIA DAN JAPAN INTERNATIONAL AGENCY (JICA).Utang ini ditambah pinjaman dalam negeri sebesar Rp 750 milar untuk pembelian alutsista, dengan rincian Rp 600 miliar untuk Kemhan & TNI, Rp 100 miliar untuk POLRI. Padahal Bank Dunia tidak pernah memberikan pinjaman tanpa syarat alias selalu ada Letter of Intent yang berisi hal2 yang harus disetujui untuk dilakukan pemerintah Indonesia sebagai persyaratan mendapatkan pinjaman.
Tapi Jerman aja dengan Bundeswehr-nyamenyusutkan personel militernya & membentuk Komponen Cadangan, ide ente kok menambah militer? JASMERAH! Quantity is Quality. Stalin berhasil memukul mundur invasi Nazi Jerman bermodal tentara seabreg2, bahkan banyak dari mereka tidak dipersenjatai sama sekali. Kalau bisa memiliki keunggulan kuantitas & kualitas kenapa enggak? Jangan mau digoblog2in neokolonialis buat mempreteli kekuatan militer kita.
TNI kita harus modern & ready for battle, didukung alutsista yang memadai dan tersedia bagi setiap prajurit serta anggaran yang memadai. TNI harus punya daya tempur & daya gertak yang hebat di tengah geopolitik kawasan yang terus memanas: Konflik Malaysia dengan Kesultanan Sulu di Sabah, Konflik Laut China Selatan yang ditandai semakin agresifnya China, penempatan marinir AS di Darwin, Australia yang notabene ibukota teritorial terdekat dengan wilayah Indonesia.
Sekarang aja anggota TNI banyak yang "pengangguran", ntar tentara segitu mau buat apa? Ingat Bung tujuan kita berbangsa dan bernegara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. ABRI tidak akan pernah tuna karya jika dilibatkan secara holistik menjalankan dan menegakkan catur tujuan Indonesia.
Nantinya peningkatan personel TNI ini juga berbanding lurus dengan peningkatan personel POLRI. Peningkatan personel keamanan & pertahanan ini akan menjamin negara selalu hadir di tengah2 masyarakat. Coba pikir udah berapa aksi kejahatan terjadi karena tidak ada patroli polisi? Berapa kerusuhan, tawuran, yang berlangsung tanpa adanya aparat negara yang melerai dan mengendalikan situasi? Semua ini dikarenakan personel hankam yang kurang sementara masalah keamanan bisa terjadi setiap saat di setiap tempat.
Selama ini WNI2 kita di luar negeri sering dilecehkan & dibantai semena2 karena diaanggap mereka telah jauh dari tanah air dan tidak ada yang melindungi. ABRI kita bisa ditugaskan di seluruh kedutaan besar RI di dunia dengan sebagai atase militer atau atase bidang hukum dan HAM. ABRI yang memilki kecakapan hukum bisa memberikan bantuan hukum bagi saudara2 kita yang jauh dari tanah air, juga perlindungan dari kekerasan dengan rutin mengontrol kondisi WNI kita di luar negeri. Jika AS bisa menempatkan tentara dengan senjata lengkap di Kedubesnya di Indonesia, kenapa ABRI kita enggak?
Dengan personel ABRI yang memadai, segala jenis pelanggaran terhadap pasal 33 UUD 1945 (Naskah Asli) juga bisa ditekan. Misalnya dalam hal penjagaan aset2 negara dan obyek vital, penyelundupan kekayaan negara ke luar negeri, sabotase aset2 negara oleh WNI & WNA dll. Selama ini oknum yang tidak bertanggungjawab bisa bebas mencuri ikan2 kita & menyelundupkan BBM bersubsidi karena tidak cukup personel untuk mengawasi negara kepulauan terbesar di dunia ini, selain karena faktor2 lain seperti keterlibatan aparat dsb.
ABRI melalui AMD (ABRI Masuk Desa) dan penugasan di daerah remote juga bisa membantu negara memerangi kebodohan dan buta aksara. Memang ada warga sipil yang mau ditempatkan di tengah hutan Kalimantan atau di perbatasan untuk menjadi "guru darurat" bagi rakyat yang tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan negara? Memang ada, selain swadaya seperti "Gerakan Indonesia Mengajar", mesti diiming-imingi fasilitas lengkap layaknya hidup di kota. ABRI & AMD-lah solusi kesenjangan pendidikan di daerah remote untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang ya mesti pemerataan pembangunan terutama ke "Beranda Indonesia".
Sejak Negara ini didirikan, pendiri negara kita sudah memilki visi bahwa Indonesia akan menjadi negara Adinegara & Adilaga. Indonesia sejak dulu punya peran aktif menjaga ketertiban dunia. Soekarno bahkan berani menggagas Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk mengimbangi kekuatan Uni Soviet dan AS yang berlomba2 menyebarkan pengaruh & mencari dukungan negara2 lain.
Soekarno kemudiang mengontak konco2nya di RRC (Republik Rakyat China) & RPA (Republik Persatuan Arab/sekarang Mesir & Suriah) untuk mendukung CONEFO. Mereka sangat setuju dan mengirimkan bahan bangunan serta dana untuk membangun Gedung CONEFO yang sekarang menjadi Gedung Kura2. Tidak hanya itu, Soekarno pun berani mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB menyusul meningkatnya konfrontasi dengan Malaysia karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.
Sampai saat inipun RI melalui TNI & POLRI terlibat aktif dalam menjaga ketertiban dunia dalam berbagai misi kemanusiaan & penjaga perdamaian PBB di berbagai belahan dunia seperti TNI dalam misi Kontingen Garuda (KONGA) I-XXVI dan POLRI sebagai Police Adviser maupun Formed Police Unit. Kami yakin jika HANKAMTIBNAS bisa diintegrasikan melalui ABRI Reformasi, dukungan sipil & sumber daya lainnya, suatu saat Indonesia bisa mengambil alih peran AS sebagai "polisi dunia".
[ Bersambung ke >> Solusi TNI vs POLRI? Ya ABRI reformasi! [Bagian 2] )
"Kita bukan macan Asia, kita raksasa dunia yang tengah tertidur lelap"
- Satrio Piningit -
"Kita satu-satunya negara di muka bumi ini yang mampu mengembargo dirinya sendiri, tapi bukan itu tujuan kita berbangsa & bernegara"
- Satrio Piningit -
"Kita mampu mejadi negara Adinegara & Adilaga, jika dipimpin Satria Adiraja, Adiwignya & Adiluhung. Tapi bukan negara Adigang, Adigung, Adiguna seperti neokolonialis"
- Satrio Piningit -
#LokomotifPerubahanSatrioPiningit
#KebangkitanPolitikRakyat
#MudaHebatDanBerbahaya
#GotongRoyongAkhiriKalabendu
#TikusPithiAnotoBaris
#AgendaReformasiUdahDibajakWoy
Dilindungi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa
Dipimpin dan dikoordinasi oleh @satrio?piningit
Disusun dan diperbaiki oleh @jendralmedsos & @amarahrakyat
Biro Intelijen Sipil dan Kajian Strategis - Koalisi Rakyat IndonesiaTM
つづく
