Agar jalan tol memberikan impak positif yang bisa dirasakan secara langsung oleh warga Pantura, pemerintah hendaknya memfasilitasi para pelaku UMKM yang terdampak agar diberikan akses tempat usaha di rest area tol.
Pemerintah harus menyikapi kehadiran Tol Trans-Jawa secara bijaksana, dengan cara mendorong potensi ekonomi daerah supaya bisa lebih banyak dikenal dan bisa dipasarkan di area-area strategis di jalur tol. Dengan demikian, kehadiran jalan tol tidak mematikan ekonomi warga sekitar atau setidaknya dapat menekan dampak negatif pembangunannya.
2. Bangun Infrastruktur Pantura
Agar backwash effect yang dialami warga Pantura bisa diminimalkan, pemerintah hendaknya membangun infrastruktur di wilayah Pantura. Upaya itu bisa dimulai dengan memperbaiki atau melebarkan jalan. Lalu, diberikan penerangan yang baik untuk keamanan pengguna jalan.
Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, selain mengurai kemacetan, juga akan mengundang para pengguna jalan untuk menggunakan Jalur Pantai Utara. Sehingga, harapannya, roh ekonomi di wilayah tersebut secara perlahan dapat bangkit dari kematiannya.
3. Hidupkan Ekonomi Pantura
Apabila infrastrukturnya baik, investasi akan berdatangan dengan sendirinya. Supaya memberikan dampak yang lebih signifikan, pemerintah idealnya harus menghidupkan ekonomi Jalur Pantura melalui kebijakan-kebijakan strategis.
Bangun kawasan cepat tumbuh di sana. Dengan infrastruktur dan perencanaan yang baik, kawasan yang awalnya tidak diminati oleh investor, diharapkan akan menjadi ekosistem yang menarik untuk menanam investasi.
Kesejahteraan untuk Semua
Ketiga poin tersebut menjadi penting, mengingat masih banyak wilayah di Indonesia yang boleh jadi akan segera terhubung dengan jalan tol. Di wilayah Pulau Jawa pun masih ada sejumlah wilayah di Pantura yang belum dilalui jalan tol seperti Pati, Rembang, Tuban, dan Lamongan.
Memang, keberadaan Tol Trans-Jawa pada dasarnya bertujuan meningkatkan pembangunan, mobilitas ekonomi, dan pergerakan manusia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya.
Kendati begitu, idealnya pembangunan fasilitas publik harus bisa menciptakan pertumbuhan yang adil serta seimbang. Perhatikan nasib warga yang mungkin terdampak sehingga misi pembangunan dalam menyejahterakan rakyat mampu dirasakan oleh seluruh warga negara.
