Salah satu indikator perlemahan tersebut dapat dilihat dari penurunan sektor ritel sebesar 5 persen. Itu berarti ada tekanan distorsi pada konsumsi rumah tangga. Adanya distorsi konsumsi rumah tangga, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung akan turun. "Karena, lebih dari 50% sumber pertumbuhan ekonomi Nasional dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga".
Bahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintahan Joko Widodo seperti membangun ekonomi sampai triwulan I 2018 ternyata masih belum tercapai. Daya beli rakyat seolah diberangus secara cepat ketika pemerintahan sekarang baru berkuasa sepuluh hari.Â
Akibatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat berjalan tersendat sangat lamban. Kita sebenarnya sungguh sangat prihatin saat ini, semakin banyak saja masyarakat Indonesia pada tingkat ekonomi bawah yang sangat berat untuk membeli beras apalagi tambahan lauk pauknya. Bagaimana dengan tingkat kesehatan keluarga mereka ? Belum ditambah dengan biaya transportasi yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Artinya kemampuan produktifitas rakyat semakin terpuruk karena jangkauan radius marketing usaha rakyat semakin pendek.
Menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, beban Pemerintah akan semakin memberat karena adanya dana politik yang bisa sangat mahal harus dikeluarkan baik oleh Pemerintah dan pihak Swasta. Hal ini akan semakin memperparah kondisi perekonomian Nasional dalam tahun politik ini. Apakah manajemen Pemerintahan ini bisa melampaui dan menjawab tantangan situasi dan kondisi beban ekonomi yang semakin memberat ini, kita saksikan saja dalam beberapa bulan mendatang ini. (Kinan Lambong)
