Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Peristiwa terbentuknya PDRI merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah berdirinya NKRI, pdri merupakan mata rantai sejarah bela negara dalam mempertahankan republik indonesia yang baru di proklamasikan, 

Jakarta yang sejak awal kemerdekaan ditetapkan sebagai ibu kota negara tetapi pada tanggal 04 Januari 1946 harus dipindahkan ke Yogyakarta, 

dimana kondisi keamananya wilayahnya telah diduduki oleh pasukan sekutu yang diboncengi Belanda pada saat itu yang disebut sebagai NICA, 

pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta kembali menjadi target sasaran Belanda, yang disebut agresi militer Belanda ke II, Indonesia dikabarkan sudah dibubarkan,

 pada peristiwa tersebut Ir Soekarno, Moh Hatta, dan para meteri kabinet diasingkan dipulau Bangka, dan Rantauprapat

Sesuai dengan situasi ini Syafruddin Prawiranegara bersama Panglima komando teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat mengunjungi Teuku Muhammad Hasan gubernur Sumatera, 

mengadakan perundingan dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat, 

selanjutnya Syafruddin beserta Tokoh nasional yang berada di Sumatera memutuskan untuk membentuk susunan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948 dan menandatangani susunan kabinet darurat 

antara lain ; Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI merangkap Menteri Pertahanan, menteri Penerangan, menteri Luar negeri AD Intern,Teuku Muhammad Hasan sebagai ; wakil ketua PDRI merangkap Menteri Dalam Negeri,menteri PPK, dan menteri agama, Sutan Muhammad Rasyid sebagai ; Menteri keamanan merangkap, Menteri Sosial pembangunan Pemuda, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap ; Menteri Kehakiman, Insinyur Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umummerangkap menteri kesehatan dan Insinyur Indrajaya sebagai ; Menteri Perhubungan merangkap menteri kemakmuran.

Sebelum Presiden Soekarno ditawan oleh pasukan Belanda beliau telah mengirimkan telegram mengenai pembentukan pemerintahan darurat ini, akan tetapi telegram tersebut tidak pernah sampai kepada Syafrudin, 

Namun demikian isi dari telegram tersebut juga menunjuk Syafrudin sebagai pejabat sementara presiden, 

dalam pemerintahan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1948 Syafrudin Prawiranegara memulai pidatonya dan mengirimkan sebuah pesan Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini kepada seluruh bangsa Indonesia dan juga pesan tersebut disiarkan melalui radio Rimba Raya 

yang telah disiarkan dari dataran tinggi gayo atau tepatnya di kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime yang sekarang menjadi wilayah bagian Kabupaten Bener Meriah yang berada di sebuah Provinsi Aceh.

Dalam perjuangannya PDRI pula sudah membentuk beberapa wilayah pemerintahan militer di Pulau Sumatera dan juga di wilayah Jawa, 

dan susunan kabinet darurat sempat mengalami penyempurnaan yakni beberapa diantaranya yaitu ; Dr Soedarsono sebagai wakil RI India, Alexander andries Maramis sebagai Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi India, dan Lambertus N Palar sebagai ketua delegasi Republik Indonesia di PBB,

 mereka merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia Internasional pada saat Agresi Militer Belanda II, 

Namun demikian secara De Facto Syafrudin Prawiranegara adalah kepala pemerintah Republik Indonesia.

Syafrudin Prawiranegara lahir di Serang Provinsi Banten pada tanggal 28 Februari 1911 beliau memegang status sebagai presiden atau ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia selama kurang lebih 207 hari dari tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949

 sejak tanggal tersebut, melalui Syafrudin Prawiranegara PDRI diserahkan kembali mandat kepemerintahan kepada Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno, 

penyerahan mandat ini dilakukan setelah perjanjian roem-royen, disepakati sebelumnya oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 01 Juli 1949. 

Untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia,

 setiap tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2006, 

pemerintah Republik Indonesia juga membangun sebuah Monumen Nasional Bela Negara, di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI di Jorong Sungai Siriah Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh , Kabupaten Limapuluh kota Provinsi Sumatera Barat.