Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

dalam pemerintahan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1948 Syafrudin Prawiranegara memulai pidatonya dan mengirimkan sebuah pesan Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini kepada seluruh bangsa Indonesia dan juga pesan tersebut disiarkan melalui radio Rimba Raya 

yang telah disiarkan dari dataran tinggi gayo atau tepatnya di kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime yang sekarang menjadi wilayah bagian Kabupaten Bener Meriah yang berada di sebuah Provinsi Aceh.

Dalam perjuangannya PDRI pula sudah membentuk beberapa wilayah pemerintahan militer di Pulau Sumatera dan juga di wilayah Jawa, 

dan susunan kabinet darurat sempat mengalami penyempurnaan yakni beberapa diantaranya yaitu ; Dr Soedarsono sebagai wakil RI India, Alexander andries Maramis sebagai Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi India, dan Lambertus N Palar sebagai ketua delegasi Republik Indonesia di PBB,

 mereka merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia Internasional pada saat Agresi Militer Belanda II, 

Namun demikian secara De Facto Syafrudin Prawiranegara adalah kepala pemerintah Republik Indonesia.

Syafrudin Prawiranegara lahir di Serang Provinsi Banten pada tanggal 28 Februari 1911 beliau memegang status sebagai presiden atau ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia selama kurang lebih 207 hari dari tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949

 sejak tanggal tersebut, melalui Syafrudin Prawiranegara PDRI diserahkan kembali mandat kepemerintahan kepada Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno, 

penyerahan mandat ini dilakukan setelah perjanjian roem-royen, disepakati sebelumnya oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 01 Juli 1949. 

Untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia,

 setiap tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2006,