'Sindikat Besar' di Balik Rantai Distribusi Pupuk Bersubdisi, Negara Harus Hadir

Awal bulan Januari telah diulas dalam artikel berjudul Mafia Pupuk Sulit Diberantas, Perlukah Subsidi Pupuk bagi Petani? Bahwa mekanisme subsidi pupuk sekarang sangat rentan terhadap penyelewengan subsidi pupuk. Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya menggelar operasi intelijen untuk memberantas mafia pupuk subsidi. Ia meminta agar jangan ada pihak yang bermain-main dengan pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi di sejumlah daerah dikuasai sindikat distributor dan pedagang ilegal. Mereka diduga mendapatkan pasokan dari penyalur dan distributor resmi dalam jumlah besar. Petani pun terpaksa membeli pupuk bersubsidi di atas ketentuan harga eceran tertinggi.

Jelang akhir bulan Januari, Harian Kompas menurunkan laporan investigasinya dan menemukan  indikasi keterlibatan oknum polisi dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi secara ilegal. Penyimpangan program pupuk bersubsidi diduga terjadi dari hulu hingga hilir. Mulai dari penyusunan alokasi pupuk yang tak akurat hingga penyelewengan dengan berbagai modus saat pupuk subsidi didistribusikan. 

Rantai distribusi memainkan peran kunci dalam pengadaan pupuk bersubsidi. Tidak mengherankan jika tokoh masyarakat yang punya kerabat politisi mengincar posisi distributor dan pengecer pupuk. Potensi suara pemilih di lahan pertanian cukup menggiurkan. Bahkan, ditemukan indikasi adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi secara ilegal.

Investigasi harian Kompas melacak praktik penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini dilakukan selama Desember 2021-Januari 2022. Penelusuran menemukan sindikat tak berizin dapat memperdagangkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada siapa pun tanpa acuan harga. 

Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 menyebutkan, penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui distributor resmi yang ditunjuk PT Pupuk Indonesia. Adapun yang berhak menjual pupuk bersubsidi kepada petani hanya kios yang ditunjuk menjadi distributor resmi.

Namun, di sejumlah daerah, pupuk subsidi dikuasai pedagang ilegal di jalur tidak resmi. Dari sini terjadi penyelundupan pupuk bersubsidi antardaerah. Petani membelinya ke joki, calo, juragan, dan tengkulak pupuk dengan harga mahal. Di jalur tak resmi ini siapa pun bisa membeli pupuk subsidi, termasuk pemilik perkebunan.

Badan Reserse Kriminal Polri menangkap dua pemalsu data penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten Tangerang, Banten. Pemalsuan data diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 30 miliar. Polri diharapkan tak hanya mengungkap pemalsuan data, tetapi juga praktik mafia dalam rantai penyelewengan pupuk bersubsidi.

Petani di sejumlah daerah diharuskan membeli produk paketan demi mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini membuat petani harus menanggung beban ganda. Selain pupuk subsidi kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, petani juga harus membeli produk paketan yang tidak mereka butuhkan.

Padahal, pertanian merupakan bagian integral dari ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia. Ini adalah sektor ekonomi terbesar kedua, dibangun di atas kontribusi jutaan petani. Pupuk merupakan komponen penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, di Indonesia dan banyak negara, seharusnya didukung oleh pengawalan serius dari pemerintah untuk meningkatkan penggunaannya, dari semua pihak di jalur penjualan dan distribusi yang diduga mempunyai tingkat kemungkinan menyelewengkan pupuk bersubsidi.

Di Indonesia, pupuk bersubsidi telah menjadi subyek kontroversi, studi mengungkapkan bahwa banyak petani, terutama petani kecil, gagal mendapatkan akses pupuk. Pemerintah telah berusaha untuk menyempurnakan model subsidi saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) memberikan arahan untuk peningkatan pemupukan subsidi dengan beralih ke model subsidi langsung ke petani.

Langkah pertama yang penting adalah menilai kelayakan petani dan memastikan informasi dalam satu sumber kebenaran atau Single source of truth (SSOT), solusi penting untuk mengakses insight data (data penting) dengan cepat dan valid. Sistem identifikasi ini harus dilengkapi dengan analitik untuk mengurangi duplikasi, inkonsistensi, kesalahan dan data yang tidak lengkap. 

Turki dapat tumbuh menjadi negara pertanian cerdas atau smart agriculture guna mengatasi berbagai masalah pertaniannya serta memastikan keamanan pangan di masa depan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), pertanian cerdas merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Petani dapat menggunakan sistem GPS, pemindai tanah, mengelola data, dan memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk mendapatkan strategi penanaman yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas penggunaan pestisida atau pupuk.

Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.  Agar bisa memenuhi prinsip 6T, Kementerian Pertanian (Kementan) terus kawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

e-RDKK adalah titik awal yang baik karena menyediakan platform pendaftaran online dan diintegrasikan lebih lanjut dengan sumber data pemerintah pendukung lainnya untuk membangun Single source of truth (SSOT) penerima yang memenuhi syarat. Analisis data untuk mengotomatiskan pemeriksaan silang dapat meningkatkan langkah-langkah verifikasinya, membuat data lebih andal dan meningkat skalabilitas secara menyeluruh.

Sangat penting bahwa pupuk bersubsidi dapat dengan mudah ditebus oleh petani yang memenuhi syarat dan bahwa hak tersebut digunakan semata-mata untuk membeli pupuk. Petani Zambia diberikan kartu debit khusus untuk membeli pupuk, sehingga memudahkan pelacakan pemanfaatan pupuk bersubsidi. Hanya saja, petani masih perlu mengunjungi bank untuk proses pencairan.

Nigeria mengucurkan subsidi melalui voucher SMS untuk pupuk bersubsidi. Metode ini didukung oleh mitra pembayaran elektronik, Cellulant, yang terkoordinasi dengan aliran back-end untuk memastikan proses yang mulus. Sementara pendekatan ini menghilangkan kebutuhan petani untuk mengunjungi bank dalam proses pencairan, namun adopsi terkadang terhalang oleh konektivitas jaringan dan penetrasi SIM.

Petani membutuhkan mekanisme yang dapat mereka akses dan digunakan dengan mudah. Di Indonesia, penetrasi seluler sekitar 20 persen lebih tinggi dari penetrasi bank. Di tingkat rumah tangga, angka ini bahkan lebih tinggi.   Angka BPS menunjukkan penetrasi hingga 90 persen, membuat platform ponsel yang layak untuk mengucurkan pupuk bersubsidi.  Melalui SMS menjadi solusi yang dapat dikembangkan, memungkinkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi mereka tanpa mengunjungi bank.   

Langkah selanjutnya adalah memastikan pupuk bersubsidi yang dicairkan hanya digunakan untuk menebus pupuk. Pengenalan sistem manajemen ritel untuk pengecer akan membantu pemilihan produk, pemeriksaan identitas, pemrosesan dan riwayat transaksi, dan manajemen persediaan. Hal ini memungkinkan pelacakan pengeluaran yang efektif untuk menjamin subsidi digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah kemudian dapat bekerja dengan mitra untuk melepaskan pembayaran back-end.  

Petani di daerah terpencil perlu mengakses subsidi dan pembelian pupuk-pupuk yang memadai dengan harga yang wajar. India menerapkan skema subsidi angkutan berdasarkan jarak tempuh. Ini menyamakan biaya pemasok di seluruh wilayah, yang memberi insentif lebih merata ke seluruh wilayah, termasuk yang terpencil.

Zambia menyerahkan pertimbangan biaya pengiriman kepada perusahaan pertanian swasta. dealer, yang memilih untuk mendirikan di lokasi yang lebih padat dengan mengorbankan daerah-daerah terpencil. Akibatnya, petani di daerah ini harus melakukan perjalanan lebih jauh dari sebelumnya untuk pupuk bersubsidi mereka.

Penting agar petani Indonesia di daerah terpencil menerima cukup pasokan pupuk dengan harga yang wajar. Studi awal menunjukkan bahwa daerah terpencil seperti Papua dan Maluku, yang bersaing dengan biaya transportasi yang tinggi, membuat sekitar 2 persen dari volume pupuk bersubsidi.

Peluncuran model subsidi baru ke wilayah-wilayah ini harus dipertimbangkan terakhir kali untuk memastikan tidak ada penurunan tingkat layanan. Kebijakan pendukung seperti transportasi subsidi dan pagu harga untuk memberikan insentif kepada pengecer, distributor, dan produsen yang melayani daerah pedesaan hingga dapat dilaksanakan secara bertahap. Mengoptimalkan hasil melalui pengujian tanah. 

Pengujian tanah granular dapat menentukan campuran pupuk yang optimal untuk wilayah tertentu dan membantu petani membeli pupuk yang tepat untuk hasil pertanian yang lebih baik. India melakukan pengujian pada petak lahan melalui program Kartu Kesehatan Tanah.

Beberapa daerah di Indonesia mungkin mengalami hasil yang rendah, penggunanaan pupuk yang tidak seimbang dan degradasi tanah. Pengujian tanah yang ditargetkan adalah peningkatan yang perlu dipertimbangkan di masa yang akan datang guna menghasilkan rekomendasi bagi petani tentang jenis dan volume pupuk yang dibeli.  

Penting untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya negara untuk meminimalkan dampak hulu dan hilir. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, melalui Pupuk Indonesia dapat mendukung keberhasilan transisi model subsidi langsung dengan menyediakan data dan keahlian untuk mengembangkan yang dibutuhkan sistem dan infrastruktur. Selain itu, BUMN dapat memanfaatkan jangkauan yang ada untuk membuat proses implementasi mulus bagi petani, pengecer, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini akan memastikan produksi dalam negeri yang kuat, sementara berkontribusi pada misi ketahanan pangan bangsa secara keseluruhan.