'Sindikat Besar' di Balik Rantai Distribusi Pupuk Bersubdisi, Negara Harus Hadir

Di Indonesia, pupuk bersubsidi telah menjadi subyek kontroversi, studi mengungkapkan bahwa banyak petani, terutama petani kecil, gagal mendapatkan akses pupuk. Pemerintah telah berusaha untuk menyempurnakan model subsidi saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) memberikan arahan untuk peningkatan pemupukan subsidi dengan beralih ke model subsidi langsung ke petani.

Langkah pertama yang penting adalah menilai kelayakan petani dan memastikan informasi dalam satu sumber kebenaran atau Single source of truth (SSOT), solusi penting untuk mengakses insight data (data penting) dengan cepat dan valid. Sistem identifikasi ini harus dilengkapi dengan analitik untuk mengurangi duplikasi, inkonsistensi, kesalahan dan data yang tidak lengkap. 

Turki dapat tumbuh menjadi negara pertanian cerdas atau smart agriculture guna mengatasi berbagai masalah pertaniannya serta memastikan keamanan pangan di masa depan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), pertanian cerdas merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Petani dapat menggunakan sistem GPS, pemindai tanah, mengelola data, dan memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk mendapatkan strategi penanaman yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas penggunaan pestisida atau pupuk.

Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.  Agar bisa memenuhi prinsip 6T, Kementerian Pertanian (Kementan) terus kawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

e-RDKK adalah titik awal yang baik karena menyediakan platform pendaftaran online dan diintegrasikan lebih lanjut dengan sumber data pemerintah pendukung lainnya untuk membangun Single source of truth (SSOT) penerima yang memenuhi syarat. Analisis data untuk mengotomatiskan pemeriksaan silang dapat meningkatkan langkah-langkah verifikasinya, membuat data lebih andal dan meningkat skalabilitas secara menyeluruh.

Sangat penting bahwa pupuk bersubsidi dapat dengan mudah ditebus oleh petani yang memenuhi syarat dan bahwa hak tersebut digunakan semata-mata untuk membeli pupuk. Petani Zambia diberikan kartu debit khusus untuk membeli pupuk, sehingga memudahkan pelacakan pemanfaatan pupuk bersubsidi. Hanya saja, petani masih perlu mengunjungi bank untuk proses pencairan.

Nigeria mengucurkan subsidi melalui voucher SMS untuk pupuk bersubsidi. Metode ini didukung oleh mitra pembayaran elektronik, Cellulant, yang terkoordinasi dengan aliran back-end untuk memastikan proses yang mulus. Sementara pendekatan ini menghilangkan kebutuhan petani untuk mengunjungi bank dalam proses pencairan, namun adopsi terkadang terhalang oleh konektivitas jaringan dan penetrasi SIM.

Petani membutuhkan mekanisme yang dapat mereka akses dan digunakan dengan mudah. Di Indonesia, penetrasi seluler sekitar 20 persen lebih tinggi dari penetrasi bank. Di tingkat rumah tangga, angka ini bahkan lebih tinggi.   Angka BPS menunjukkan penetrasi hingga 90 persen, membuat platform ponsel yang layak untuk mengucurkan pupuk bersubsidi.  Melalui SMS menjadi solusi yang dapat dikembangkan, memungkinkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi mereka tanpa mengunjungi bank.   

Langkah selanjutnya adalah memastikan pupuk bersubsidi yang dicairkan hanya digunakan untuk menebus pupuk. Pengenalan sistem manajemen ritel untuk pengecer akan membantu pemilihan produk, pemeriksaan identitas, pemrosesan dan riwayat transaksi, dan manajemen persediaan. Hal ini memungkinkan pelacakan pengeluaran yang efektif untuk menjamin subsidi digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah kemudian dapat bekerja dengan mitra untuk melepaskan pembayaran back-end.  

Petani di daerah terpencil perlu mengakses subsidi dan pembelian pupuk-pupuk yang memadai dengan harga yang wajar. India menerapkan skema subsidi angkutan berdasarkan jarak tempuh. Ini menyamakan biaya pemasok di seluruh wilayah, yang memberi insentif lebih merata ke seluruh wilayah, termasuk yang terpencil.

Zambia menyerahkan pertimbangan biaya pengiriman kepada perusahaan pertanian swasta. dealer, yang memilih untuk mendirikan di lokasi yang lebih padat dengan mengorbankan daerah-daerah terpencil. Akibatnya, petani di daerah ini harus melakukan perjalanan lebih jauh dari sebelumnya untuk pupuk bersubsidi mereka.