Media, termasuk media sosial memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi karena dapat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari sektor publik dan swasta. Ini yang harus kita perhatikan.Â
Jurnalisme, khususnya semangat untuk mengungkap kebenaran, yang mungkin berarti pelanggaran, mungkin saja menjadi jalan utama dalam perjuangan berkelanjutan Indonesia melawan kanker yaitu korupsi.Â
Media memainkan peran penting dalam menyoroti korupsi, terutama melalui penyediaan data dan informasi bagi warga negara yang memberdayakan mereka.Â
Media yang independen adalah pilar demokrasi dan landasan penting dari tata pemerintahan yang baik. Secara efektif dapat menjadi sistem pemantauan publik atas penyalahgunaan kekuasaan dan penyuapan
Baca:Â
Operasi Tangkap Tangan KPK, Bukti Politik di Indonesia adalah Bisnis
Modus Korupsi Kepala Daerah Bekasi yang Tak Kunjung Usai
Media, dan khususnya jurnalisme investigasi, memainkan peran penting dalam mengekspos korupsi ke pengawasan publik dan memerangi impunitas.Â
Hal ini tertuang dalam laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang peran media dan jurnalisme investigasi.
Sebuah contoh menonjol dari kegiatan kerjasama internasional yang membawa penipuan dan korupsi ke perhatian publik dan otoritas penegak hukum ditawarkan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).Â
Laporan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) berjudul Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists menjelaskan tentang penelitian dan praktik dalam profesi jurnalisme undang-undang yang mempromosikan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang lebih luas untuk mendukung gerakan anti korupsi.
Di banyak negara, media menghadapi individu dan praktik yang tidak etis dan sering kali menjadi katalisator untuk penyelidikan kriminal atau lainnya. Misalnya, di Afrika Selatan, laporan berita tentang korupsi skala besar dan klientelisme di tingkat tertinggi mendorong ombudsman independen menyelidiki tuduhan tersebut.Â
Investigasi ini mengarah pada laporan Nkandla tahun 2014Â dan laporan State Capture tahun 2016Â menemukan aktivitas tidak etis dan ilegal oleh Presiden Jacob Zuma saat itu, yang berkontribusi pada keputusannya untuk mengundurkan diri pada Februari 2018.Â
Di Bulgaria, pada 2019, penyelidikan bersama oleh Radio Free Europe dan LSM antikorupsi mengungkapkan bahwa banyak politisi tingkat tinggi dan pejabat publik telah memperoleh apartemen mewah dengan harga jauh di bawah harga pasar.Â
Penyelidikan ini menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman saat itu, tiga wakil menteri, beberapa anggota parlemen serta kepala Badan Anti-Korupsi Bulgaria. Â
"Efek nyata" dari perjuangan media melawan korupsi, sedangkan "efek tidak berwujud" dari upaya anti-korupsi media termasuk "pluralisme politik yang ditingkatkan, debat politik yang dimeriahkan oleh rasa akuntabilitas di antara politisi, lembaga dan badan publik".
Sebaliknya, kebebasan pers di Indonesia sangat meresahkan. Kekhawatiran masih ada terkait penggunaan undang-undang pidana pencemaran nama baik dan pembatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang kebebasan berekspresi di internet.Â
Beberapa jurnalis bahkan mempraktekkan swasensor untuk menghindari kemungkinan penuntutan di bawah undang-undang pencemaran nama baik, terkadang selama liputan skandal korupsi.Â
Pemilik media yang kuat dan terhubung secara politik sering kali secara subyektif mempengaruhi nada liputan; seperti yang terlihat jelas pada kampanye pemilihan presiden 2014.
Itulah sebabnya masyarakat harus terus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk pemerintahan yang baik. Berbagai platform dan mode penerbitan konten langsung telah muncul sehingga Anda bahkan tidak perlu membuat tulisan yang komprehensif. Cukup memposting utas tweet atau video pendek yang mengekspos praktik korupsi sangat efektif dalam mengungkap ketidakadilan. "Kelima" jurnalisme informal atau jurnalisme warga ini bisa menjadi front yang penting.
Untuk mengatasi hal ini, masyarakat harus dilengkapi dengan kemauan dan sumber daya. Harus ada upaya terkoordinasi untuk meningkatkan kesadaran dan memasukkan mentalitas pemerintahan yang baik mulai dari lembaga pemerintah hingga akar rumput.Â
JMSI adalah organisasi perusahaan media massa berbasis internet, yang telah ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers, dan dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.Â
Di era ini media siber adalah alat kampanye yang efektif untuk mendiseminasi program literasi anti korupsi di semua tingkatan masyarakat, kata Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam pertemuan dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.
Setelah diperlengkapi sepenuhnya, warga negara dapat terlibat lebih baik dalam jurnalisme investigasi melalui platform media siber sebagai kekuatan besar dalam perjuangan kolektif untuk memerangi korupsi.Â
Artinya, keberanian untuk berhenti mendukung hype media sosial yang memungkinkan para koruptor terus memamerkan kekayaan haram mereka dengan bangga. Menjadi media siber juga hadir dengan pilihan: berdiri secara online untuk hal yang benar, tindakan yang benar.