Media Siber Memerangi Korupsi Secara Daring

Di banyak negara, media menghadapi individu dan praktik yang tidak etis dan sering kali menjadi katalisator untuk penyelidikan kriminal atau lainnya. Misalnya, di Afrika Selatan, laporan berita tentang korupsi skala besar dan klientelisme di tingkat tertinggi mendorong ombudsman independen menyelidiki tuduhan tersebut. 

Investigasi ini mengarah pada laporan Nkandla tahun 2014 dan laporan State Capture tahun 2016 menemukan aktivitas tidak etis dan ilegal oleh Presiden Jacob Zuma saat itu, yang berkontribusi pada keputusannya untuk mengundurkan diri pada Februari 2018. 

Di Bulgaria, pada 2019, penyelidikan bersama oleh Radio Free Europe dan LSM antikorupsi mengungkapkan bahwa banyak politisi tingkat tinggi dan pejabat publik telah memperoleh apartemen mewah dengan harga jauh di bawah harga pasar. 

Penyelidikan ini menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman saat itu, tiga wakil menteri, beberapa anggota parlemen serta kepala Badan Anti-Korupsi Bulgaria.  

"Efek nyata" dari perjuangan media melawan korupsi, sedangkan "efek tidak berwujud" dari upaya anti-korupsi media termasuk "pluralisme politik yang ditingkatkan, debat politik yang dimeriahkan oleh rasa akuntabilitas di antara politisi, lembaga dan badan publik".

Sebaliknya, kebebasan pers di Indonesia sangat meresahkan. Kekhawatiran masih ada terkait penggunaan undang-undang pidana pencemaran nama baik dan pembatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang kebebasan berekspresi di internet. 

Beberapa jurnalis bahkan mempraktekkan swasensor untuk menghindari kemungkinan penuntutan di bawah undang-undang pencemaran nama baik, terkadang selama liputan skandal korupsi. 

Pemilik media yang kuat dan terhubung secara politik sering kali secara subyektif mempengaruhi nada liputan; seperti yang terlihat jelas pada kampanye pemilihan presiden 2014.

Itulah sebabnya masyarakat harus terus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk pemerintahan yang baik. Berbagai platform dan mode penerbitan konten langsung telah muncul sehingga Anda bahkan tidak perlu membuat tulisan yang komprehensif. Cukup memposting utas tweet atau video pendek yang mengekspos praktik korupsi sangat efektif dalam mengungkap ketidakadilan. "Kelima" jurnalisme informal atau jurnalisme warga ini bisa menjadi front yang penting.

Untuk mengatasi hal ini, masyarakat harus dilengkapi dengan kemauan dan sumber daya. Harus ada upaya terkoordinasi untuk meningkatkan kesadaran dan memasukkan mentalitas pemerintahan yang baik mulai dari lembaga pemerintah hingga akar rumput. 

JMSI adalah organisasi perusahaan media massa berbasis internet, yang telah ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers, dan dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.