Produsen lini 2 (penyimpanan pupuk di gudang), penyelewengan pupuk bersubsidi mungkin terjadi kalau tanpa ada pengawasan yang ketat dari Kepala Gudang yang bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan pupuk.Â
Distributor lini 3Â (penyalur pupuk), penyelewengan pupuk bersubsidi berpeluang besar terjadi karena penyaluran pupuk dilakukan oleh oknum tertentu dari koperasi KUD/non KUD, BUMN, atau perusahaan pribadi.Â
Disini besar kemungkinan terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi dengan modus operandi seperti pengoplosan, penggantian kantong pupuk bersubsidi dengan kantong pupuk non subsidi, pemalsuan dokumen pupuk, dan meningkatkan harga pupuk.Â
Sedangkan biaya yang dikeluarkan petani untuk pupuk ini berkisar 11-13 persen. Jika selama masa tanam petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, maka ia akan mencari pupuk non subsidi, yang penting agar proses penanaman berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang baik.Â
Selisih harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi seperti urea berkisar antara Rp. 1800 - Rp. 2000 untuk pupuk bersubsidi dan Rp. 4000 - Rp. 4500 untuk pupuk non subsidi. Harga pupuk nonsubsidi naik dua kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.
Sebuah apresiasi untuk Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya menggelar operasi intelijen untuk memberantas mafia pupuk subsidi. Ia meminta agar jangan ada pihak yang bermain-main dengan pupuk bersubsidi.Â
"Jaksa Agung memerintahkan kepada setiap kepala satuan kerja baik di Kejaksaan Tinggi Jambi, beserta para Kajari dan juga para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, untuk segera menelusuri dan mengidentifikasi melalui operasi intelijen apakah di wilayah hukum masing-masing ada upaya praktik-praktik curang pupuk bersubsidi," kata Burhanuddin melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat (7/1/2022).
Di sisi lain, sebagai catatan, jika peraturan tentang korporasi petani dapat direalisasikan dan dilaksanakan, tidak tertutup kemungkinan pertanian akan menjadi lebih efisien dan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Alokasi anggaran pertanian untuk subsidi pupuk dapat diarahkan pada subsidi output, tetapi subsidi input tidak boleh dicabut sekaligus.
Subsidi ini nantinya dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan lain terkait pertanian yang juga telah dilakukan oleh pemerintah namun perlu direvitalisasi, seperti perbaikan irigasi, perbaikan jalan pertanian, mekanisasi pertanian.
Perlu diperhatikan, bukan berarti subsidi pupuk harus dicabut secara tiba-tiba karena tentunya akan memberikan tekanan yang cukup besar bagi petani.Â
Lambat laun, subsidi akan lebih menarik jika diberikan kepada hasil pertanian (tanaman), komoditas pangan pokok. , karena itu bisa memotivasi petani untuk berproduksi. Jika subsidi output diterapkan, peran pedagang pengumpul juga perlu diperhatikan, karena para pedagang ini mengumpulkan beras untuk hidup, sehingga dapat dijadikan mitra pemerintah.
