Suara NU dalam Pemilu 2019

Dimulai saat terpinggirkannya orang-orang NU di Masyumi (1939), yang menyebabkan NU berdiri sendiri sebagai Partai Nahdlatul Ulama (1952) dengan kemenangan mengimbangi PNI dan PKI, NU mengalami pemberangusan oleh Orde Baru. 

Pemberangusan itu menyebabkan "tubuh gemuk" NU dipangkas dalam PPP (1973), yang terbukti "menyakiti" dengan memarjinalkan wakil nahdliyin dalam kabinet (Mujamil Qomar, NU Liberal, Mizan: Bandung, 2002).

Berangkat dari "sakit hati" serta keinginan reorientasi organisasi, NU meninggalkan ranah politik praktis dengan menggelorakan "politik tanpa politik" (unpolitical politics) lewat Khittah 1926. 

Namun, saat kebebasan politik seiring pasca runtuhnya Presiden Soeharto, mendorong NU untuk membidani lahirnya PKB, selain partai- partai kecil semacam PKU, PNU dan PKNU.

Puncak keemasan sekaligus ketragisan adalah saat Abdurrahman Wahid naik sebagai Presiden ke-4 RI, sekaligus dilengserkan ramai-ramai. NU ter-"luka", khususnya terhadap golongan modernisme Islam (Poros Tengah-Golkar) dan kaum abangan-nasionalis (PDI-P).Meski demikian pada Pilpres 2014 ini melalui kenegarawanan politiknya, PKB kembali menjalin kemitraan politik dengan PDIP untuk mengusung Jokowi-JK.

Bertolak dari hal ini, kiranya perlu mencermati dua alternatif politik NU yang sebenarnya pernah membesarkan NU dalam kancah kebangsaan. Wilayah politik itu seperti termaktub dalam taushiyah Syuriah PBNU di Rembang jilid II (30/6).

 Wilayah pertama dan tertinggi adalah politik kerakyatan. Politik model ini dilakukan NU pada awal berdirinya (1926) dengan menandaskan diri sebagai jam'iyyah diniyyah yang melindungi praktik Islam lokal dari "pemberangusan budaya" (ikonoklasme) yang dilakukan gerakan puritanisme Islam ala Wahabisme Timur Tengah. NU melindungi tradisi keagamaan orisinal masyarakat Indonesia dengan pendekatan pendidikan kebudayaan.

Kedua, politik kenegaraan. Politik ini dijalankan NU melalui keterlibatan wakilnya semisal KH Wahid Hasyim dalam perumusan UUD negara (1945), dengan menyelamatkan Pancasila dari praktik eksklusivisme Islam. 

NU juga terbukti tidak terlibat berbagai pemberontakan bahkan ikut memberangus G30S. 

Politik kenegaraan NU juga dijalankan dengan manis melalui gerakan oposisi kultural terhadap otoritarianisme Soeharto (1984-1998). NU dalam masa ini betul-betul menjadi primadona civil society (Syafiq Hasyim, 2004).

Atau mengambil alternatif ketiga yakni politik kekuasaan. Politik ini merupakan model terendah namun sempat dipilih NU. Terbukti pasca-Khittah 26, masih terjadi perang posisi (war of position) antara sayap politisi dan sayap civil society.