Serba-serbi Mengenai Masyarakat Madani

Masyarakat madani bisa dikatakan sebagai masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat, dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan wilayahnya.

Masyarakat madani bagian integral dari bagaimana terlaksananya sebuah sistem demokrasi yang kuat, konsolidasi demokrasi yang bagus dan juga tercapainya tujuan pembangunan dari sebuah negara baik itu di tingkatan pusat maupun daerah.

Sebenarnya, madani berasal dari kata madana dalam Bahasa Arab yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang memiliki arti beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau terdata.

Selain mengacu pada konsep civil society, istilah masyarakat madani juga mengacu pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 622 M dan mengacu pada konsep tamadhun (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh ibnu Khaldun dan konsep al-Madinah al-fadhilah yang diuangkap oleh filsuf al-Farabi pada abad pertengahan.

Konsep al-Madinah al-Fadhilah diartikan sebagai sebuah negara yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh para cendekiawan muslim, konsep ini lebih dikenal dengan sebutan baidah tahyyibah. Dan konsep baidah thayyibah inilah yang menjadi konsep yang dikenal sebelum konsep masyarakat madani muncul.

Sebenarnya, ada dua peradaban yang terdokumentasi sebagai masyarakat baidah thoyyibah atau masyarakat madani. Yang pertama, yaitu masyarakat Saba', masyarakat pada masa Nabi Sulaiman A.S. Dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa masyarakat Saba' mendiami negara yang baik, subur dan nyaman. Diberi kelimpahan rezeki dan kebutuhan masyarakatnya terpenuhi.

Yang kedua, yaitu masyarakat yastri  (Madinah). Masyarakat yastrib terdokumentasi sebagai masyarakat madani setelah terjadinya piagam Madinah, mereka adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan hidup rukun, toleran dan tidak saling menindas atau berkonflik satu sama lain. Masyarakat yastrib pada masa Rasulullah adalah wujud yang sebaik-baiknya dari konsep masyarakat madani.

Bahkan, seorang ahli sosiolohi agama bernama Robert N. menyebutkan bahwa masyarakat madani yang dibangun Rasulullah adalah masyarakata yang sangat modern di zamannya. Tapi sayangnya, itu tidak bertahan lama setelah Rasulullah wafat. Hal ini dikarenakan pada saat itu Timur Tengah belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial modern yang dirintis Rasulullah.

Dari cerminan masyarakat madani yang dibangun Rasulullah beserta penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknoologi yang berperadaban.

Contoh dari masyarakat madani adalah saat masyarakat Madinah yang dibentuk Rasulullah saw sebagai tipikal masyarakat ideal, bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini.

Seperti pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang sejalan dengan petunjuk ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (Ali Imran:105)

Masyarakat madani di Indonesia  dan praktik. Indonesia memiliki tradisi kuat hal ini ada bahkan jauh sebelum bangsa negara berdiri yang ditandai dengan kemunculan organsasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional yang bergerak dengan pesat.

Organisasi-organisasi ini bukan hanya memperjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kolonial tetapi juga berperan sebagai komponen yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Contohnya organisasi adalah Sarekat Islam, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyyah.

Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan oleh kalangan ahli tentang seharusnya masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, pandangan integrasi nasional dan politik yaitu pandangan ini menyatakan bahwa demokrasi akan berlangsung dengan baik dalam kehidupan sehari-hari apabila masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.

Yang kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi yaitu pandangan ini menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu bergantung pada pembangunan ekonomi dimana dalam tatanan ini pembangunan institusi-institusi politik yang demokratis lebih utama dibandingkan dengan pembangunan ekonomi.

Yang ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi yaitu pandangan ini menekankan pada proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara. Hal ini mengingat demokrasi membutuhkan topangan kultural yang mendukung struktural.

Gerakan sosial untuk memperkuat masyrakat madani. Keberadaan masyarakat madani tidak lepas dari adanya gerakan sosial.

Gerakan sosial sendiri memiliki arti aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari dengan tiga ranah yaitu negara, ekonomi dan masyarakat sipil.  

Adapun ciri-ciri masyarakat madani yaitu egaliter diberbagai bidang, keterbukaan dan kerendahan hati, penegak dan keadilan hukum, toleransi dan kebebasan beragama serta musyawarah.

Karakteristik masyarakat madani dan cara mewujudkannya yaitu dengan tidak adanya dominasi kekuasaan atas terhadap masyarakat, masyarakat memiliki ruang publik yang luas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu keluarga dan kelompok dalam masyarakat, setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial suku, rasa dan agama serta yang terakhir yaitu tersedianya sistem pendidikan yang berjalan dengan baik.

Masyarakat madani dapat dijabarkan sebagai berikut

• Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugastugas kehidupan dan terjadinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
• Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
• Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan Lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan public dapat dikembangkan.