Visi-Misi "Kesejahteraan" Guru dan Dosen dari Ketiga Capres 2024: Realistiskah?

Kesejahteraan guru dan dosen menjadi sorotan utama pada visi-misi para capres-cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024. Anies-Muhaimin (AMIN), Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD telah menawarkan berbagai rencana kebijakan unggulan yang mereka yakini akan menyejahterakan barisan pahlawan yang penuh jasa dalam membentuk generasi penerus bangsa ini.

Namun, pertanyaannya sejauh mana visi-misi dari ketiganya realistis dalam mewujudkan kesejahteraan para pendidik negeri ini? Tulisan ini akan mencoba membedahnya.

Sebelumnya mari kita lihat jumlah mereka saat ini di Indonesia. Menurut data Kemendikbudristek, jumlah guru di Indonesia saat ini sekira 3,36 juta orang.

Sedangkan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2022, terdapat 316.912 orang dosen di Indonesia. Konsekuensi dari data tersebut, ketika seorang calon presiden (capres) berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen akan berkelindan dengan sejumlah aspek.

Pertama jumlah guru yang signifikan mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan guru akan memiliki dampak besar terhadap jumlah anggaran pendidikan. Meningkatkan gaji, tunjangan, atau manfaat lainnya untuk jutaan guru akan memerlukan sumber daya keuangan yang substansial. 

Manakala tidak dirancang dengan baik meningkatkan gaji dan tunjangan guru dalam jumlah besar dapat memiliki potensi dampak pada inflasi. Pengendalian inflasi harus menjadi pertimbangan serius dalam perencanaan kebijakan.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen harus diselaraskan dengan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan

Kedua, mengupayakan program-program kesejahteraan bagi guru dan dosen yang jumlahnya cukup besar memerlukan kebijakan yang baik dan implementasi yang tepat. 

Tantangan logistik, administratif, dan monitoring akan menjadi faktor kunci dalam menghadirkan perubahan tersebut.. Memastikan keberlanjutan dan keseimbangan anggaran nasional akan menjadi tantangan yang memerlukan perencanaan yang matang.

Ketiga, sasaran kesejahteraan guru tentunya tidak hanya mencakup guru yang bertugas di sekolah negeri tetapi juga guru di sekolah swasta. Menemukan keseimbangan antara keduanya dan memastikan bahwa guru di sektor swasta juga mendapatkan manfaat dari kebijakan ini akan menjadi tantangan tersendiri. 

Dengan demikian implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh untuk memastikan dampak positif jangka panjang bagi sistem pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Simak Visi Misi 3 Pasangan Capres-Cawapres di Sini, Lengkap! (jpnn.com) 

Konsep Kesejahteraan Guru Pasangan Anies-Cak Imin

Pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) menjanjikan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan.

Visi-misi mereka mencakup peningkatan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan mengaitkannya pada penilaian kinerja. 

Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri. Juga upaya pengangkatan guru honorer secara meritokratis dan pengurangan beban administrasi melalui teknologi menjadi fokus AMIN.

Jika dicermati, AMIN menunjukkan keseriusan mereka dalam menyejahterakan guru, tetapi kesuksesan implementasinya akan bergantung pada langkah konkret dan strategis yang mereka ambil. 

Misalnya, AMIN berjanji untuk meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Namun, jika tanpa rinciannya yang jelas, sulit untuk mengukur seberapa besar peningkatan yang dijanjikan.

Visi AMIN mengenai peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan beasiswa adalah langkah positif. Namun, perlu dipertimbangkan efektivitas program tersebut dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Selanjutnya Langkah-langkah untuk mengangkat guru honorer dan mengurangi beban administrasi dengan teknologi terdengar baik, tetapi tantangannya ada pada implementasinya di seluruh negeri, kita tahu itu bukan hal yang sederhana. 

Begitu pula pemberian tunjangan khusus untuk daerah, tertentu bisa menjadi solusi yang efektif untuk memastikan ketersediaan guru di seluruh wilayah Indonesia. Namun sekali lagi untuk mewujudkannya perlu perencanaan yang komprehensif.

Konsep Kesejahteraan Guru Pasangan Prabowo-Gibran

Pasangan Prabowo-Gibran menawarkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dengan fokus pada kenaikan gaji dan peningkatan kualitas pendidikan. Mereka berjanji untuk meningkatkan gaji ASN, termasuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

Prabowo-Gibran juga menjanjikan berbagai program, seperti mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul, peningkatan literasi, dan peningkatan kualitas sekolah kejuruan.

Pasangan Prabowo-Gibran juga menawarkan visi yang ambisius terkait kesejahteraan guru dan dosen. Namun, seberapa realistis implementasinya?

Misalnya, Prabowo-Gibran menjanjikan kenaikan gaji ASN dan pengenalan upah minimum untuk berbagai kategori guru. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa implementasi upah minimum bisa menjadi tantangan logistik dan finansial.

Begitu pula Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dana Riset. Harus diakui melanjutkan program KIP yang telah dirintis oleh Jokowi dan meningkatkan dana riset di PT adalah langkah positif yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Namun, modus, pengawasan dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan efektivitasnya.

Komitmen Prabowo-Gibran terhadap kesejahteraan guru dan dosen tampak kuat, tetapi pertanyaan muncul terkait dengan keberlanjutan dan keberlanjutan pembiayaan program-program besar yang mereka rencanakan. 

Semua program tersebut akan selalu bergayut dengan besaran pendanaan untuk mengongkosinya. Jika ujung-ujung sumbernya dikembalikan pada APBN tentu akan menjadi pertanyaan besar realisasinya.

Konsep Kesejahteraan Guru Pasangan Ganjar Mahfud

Pasangan Ganjar-Mahfud MD menempatkan pendidikan berkualitas sebagai prioritas utama, dengan penekanan khusus pada kesejahteraan guru dan dosen.

Mereka menargetkan gaji guru minimal Rp10 juta per bulan, termasuk guru honorer. Ganjar-Mahfud MD juga menekankan penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.

Menargetkan gaji minimal Rp10 juta per bulan merupakan komitmen yang kuat, tetapi perlu dipertimbangkan keberlanjutan dan dampaknya terhadap APBN.

Fokus pada pendidikan berkualitas dan merata adalah tujuan yang sangat diinginkan, tetapi bagaimana program ini dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan aspek keuangan? Penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen adalah langkah positif yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan.

Ganjar-Mahfud MD menjanjikan gaji guru yang kompetitif, tetapi tantangannya terletak pada pembiayaan dan strategi untuk menjaga keseimbangan anggaran. terkait dengan keberlanjutan kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap anggaran negara. 

Mungkinkah APBN kita, yang setiap tahun kondisinya terseok-seok karena sebagian harus dibayarkan untuk cicilan utang luar negeri yang telah dibuat oleh rezim-rezim sebelumnya, mampu meng-cover program-program mereka tersebut?

Refleksi

Kesejahteraan guru dan dosen serta tenaga pendidik sesungguhnya bukan hanya soal angka gaji, tetapi juga perlindungan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan karier yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu dalam menyongsong masa depan pendidikan Indonesia, capres-cawapres diharapkan untuk menyusun rencana aksi yang komprehensif dan dapat dijalankan demi mencapai visi-misi mereka untuk menyejahterakan guru dan mendukung perkembangan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Sebagai pemilih cerdas, penting bagi kita untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana realitas dan kemungkinan terwujudnya visi-misi para capres-cawapres dalam meningkatkan kesejahteraan guru, dosen dan Tendik. 

Dengan demikian penting untuk mengkaji lebih dalam apakah solusi yang ditawarkan oleh para calon capres-cawapres tersebut akan dapat dilaksanakan alias realistis, atau hanya sekedar janji-janji muluk asesoris retorika politik ketiganya belaka.***