Pengaruh Kenaikan PPN 12 Persen Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat

Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

            Pemberlakuan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau yang lebih di kenal PPN  oleh pemerintah mulai januari 2025 nanti berpengaruh langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. PPN sendiri merupakan pajak yang secara tidak langsung di bebankan kepada konsumen, Produsen atau penjual hanya bertindak sebagai perantara yang  mengumpulkan dan menyetorkan pajak kepada pemerintah sedangkan konsumen sebagai  pelanggan akhir membayar PPN.

            Kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Produsen akan menaikkan harga jual untuk mengimbangi kenaikan harga bahan baku dan biaya PPN. Akibatnya, konsumen akan merasakan kenaikan harga pada hampir semua barang dan jasa yang mereka beli, barang konsumsi, dan jasa. Kenaikan harga ini akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama orang-orang dari kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

            Pada ahirnya efek dari kenaikan PPN ini dapat beragam tergantung pada tingkat pendapatan masing-masing individu. Bagi kelompok masyarakat kelas atas atau menengah atas, kenaikan PPN mungkin tidak terlalu signifikan, karena daya beli mereka masih cukup kuat. Mereka tetap dapat membeli barang-barang konsumtif tanpa banyak mengurangi pengeluaran mereka. Sebaliknya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan tarif PPN akan memberikan tekanan lebih besar terhadap pengeluaran mereka. Mereka terpaksa  menunda atau bahkan mengurangi konsumsi barang-barang yang penting, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup.

Terjadinya Inflasi

            Inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian yang mengurangi daya beli masyarakat. Peningkatan tarif PPN akan memperburuk inflasi karena harga barang dan jasa akan naik, dan masyarakat akan semakin tertekan dengan tingginya biaya hidup. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan PPN bisa memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada dengan memperbesar pengeluaran masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa  yang terdampak kebijakan ini.

            Kenaikan PPN atas beperapa komoditas barang dan jasa akan menimbulkan daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga hal ini yang memicu terjadinya inflasi, Walaupun Pemerintah mengatakan kenaikan inflasi akan tetap terkontrol akan tetapi kehawatiran masyarakat tetap mengiringi kebijakan tersebut

            Inflasi yang dipicu oleh kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang sudah berada di bawah garis kemiskinan akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.Pemerintah harus lebih cermat dalam mengelola dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan PPN ini sangat penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan pajak dengan langkah-langkah yang bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi agar tidak berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan.

Dampak Terhadap UMKM

            Ketika bahan baku yang digunakan untuk produksi mengalami kenaikan harga hal ini sangat membebani pelaku UMKM dimana dengan modal terbatas mereka dengan terpaksa menaikan harga jual guna menutupi biaya produksi yang naik tidak menutup kemungkinan produsen juga akan mengurangi jumlah barang yang di produksi dan ahirnya akan mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh.

            Kebijakan ini memperburuk kondisi produsen terutama dalam  daya saing UMKM di pasar, bagi mereka yang memiliki modal terbatas. Dengan kenaikan harga barang dan jasa, UMKM yang biasanya menjual produk dengan harga terjangkau terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan produk mereka menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan produk dari perusahaan besar atau barang impor yang mungkin tidak terpengaruh oleh kenaikan biaya dalam jumlah yang signifikan. Akibatnya, pelanggan yang sebelumnya setia bisa beralih ke pesaing yang menawarkan harga lebih murah atau lebih terjangkau, mengurangi jumlah pelanggan dan menurunkan volume penjualan. Hal ini menciptakan tekanan lebih besar pada UMKM, yang pada gilirannya mengancam kelangsungan usaha mereka.

            Untuk mengatasi dampak kenaikan PPN 12 persen, UMKM dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya operasional dan menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan produksi. Inovasi produk dan strategi marketing juga penting untuk menarik konsumen, meskipun harga naik. Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran dan penjualan online bisa mengurangi biaya distribusi, . Selain itu, UMKM perlu memahami peraturan  perpajakan yang ada dan memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengurangi beban pajak, sehingga dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Prioritas Terhadap Kebutuhan Pokok

            Dengan adanya kebijakan ini masyarakat akan lebih memfokuskan pengeluaran mereka pada kebutuhan primer seperti sembako, pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak terkena kenaikan PPN dan Menunda Konsumsi Barang Sekkunder dan Tersier, seperti  kendaraan bermotor, pakaian bermerek dan layanan rekreasi, menjadi sektor yang paling terdampak. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah, kenaikan harga barang pokok akan memaksa mereka untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Mereka mungkin harus menunda atau mengurangi pembelian barang-barang yang tidak terlalu penting, seperti pakaian baru, hiburan, atau barang-barang rumah tangga yang bukan kebutuhan mendesak. Prioritas utama mereka akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, perawatan kesehatan, dan biaya transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, produk dan layanan yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok akan mengalami penurunan permintaan, yang berdampak pada penurunan penjualan bagi pelaku usaha yang bergantung pada barang-barang tersebut.

            Prilaku ini berdampak pada penurunan aktivitas belanja di pusat perbelanjaan atau berkurangnya pemesanan produk-produk mewah. Masyarakat beralih ke Produk yang Lebih Murah dan mencari alternatif produk yang lebih ekonomis. Misalnya, mereka beralih dari produk impor ke produk lokal, atau memilih merek yang lebih murah namun memiliki kualitas serupa. Kegiatan ini dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga tanpa harus mengorbankan kebutuhan.

Pemerintah dan lembaga terkait bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara cerdas dalam berbelanja dan mengelola anggaran keluarga. Edukasi tentang pentingnya perencanaan anggaran yang baik, serta bagaimana memilih barang kebutuhan pokok yang efisien dari segi biaya dan kualitas, akan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan harga akibat kenaikan PPN.

Strategi Pemerintah

Dalam menangani dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mengutamakan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok rentan. Dengan adanya subsidi ini, pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa. Subsidi bisa diarahkan pada barang-barang pokok seperti sembako, bahan bakar, dan obat-obatan agar kebutuhan dasar tetap terjangkau, meskipun ada kenaikan PPN.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan ketat terhadap harga barang dan jasa di pasar. Pengaturan harga barang pokok yang lebih efektif dapat menghindari lonjakan harga yang tidak wajar dan melindungi masyarakat dari inflasi yang berlebihan. Untuk itu, pemerintah bisa bekerja sama dengan otoritas terkait untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktek-praktek menyimpang  yang dapat merugikan konsumen. Pengaturan harga ini harus seimbang agar produsen tidak merasa terbebani, namun tetap dapat memastikan barang kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Penting juga bagi pemerintah untuk mendukung UMKM yang terdampak kenaikan PPN dengan kemudahan perpajakan. UMKM merupakan sektor yang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pajak, karena mereka biasanya memiliki modal terbatas dan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Pemerintah bisa memberikan keringanan pajak atau fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses untuk membantu UMKM bertahan dan tetap kompetitif. Selain itu, meningkatkan literasi digital dan mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform e-commerce dapat menjadi langkah penting agar mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien.