Pengaruh Kenaikan PPN 12 Persen Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat

            Untuk mengatasi dampak kenaikan PPN 12 persen, UMKM dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya operasional dan menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan produksi. Inovasi produk dan strategi marketing juga penting untuk menarik konsumen, meskipun harga naik. Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran dan penjualan online bisa mengurangi biaya distribusi, . Selain itu, UMKM perlu memahami peraturan  perpajakan yang ada dan memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengurangi beban pajak, sehingga dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Prioritas Terhadap Kebutuhan Pokok

            Dengan adanya kebijakan ini masyarakat akan lebih memfokuskan pengeluaran mereka pada kebutuhan primer seperti sembako, pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak terkena kenaikan PPN dan Menunda Konsumsi Barang Sekkunder dan Tersier, seperti  kendaraan bermotor, pakaian bermerek dan layanan rekreasi, menjadi sektor yang paling terdampak. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah, kenaikan harga barang pokok akan memaksa mereka untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Mereka mungkin harus menunda atau mengurangi pembelian barang-barang yang tidak terlalu penting, seperti pakaian baru, hiburan, atau barang-barang rumah tangga yang bukan kebutuhan mendesak. Prioritas utama mereka akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, perawatan kesehatan, dan biaya transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, produk dan layanan yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok akan mengalami penurunan permintaan, yang berdampak pada penurunan penjualan bagi pelaku usaha yang bergantung pada barang-barang tersebut.

            Prilaku ini berdampak pada penurunan aktivitas belanja di pusat perbelanjaan atau berkurangnya pemesanan produk-produk mewah. Masyarakat beralih ke Produk yang Lebih Murah dan mencari alternatif produk yang lebih ekonomis. Misalnya, mereka beralih dari produk impor ke produk lokal, atau memilih merek yang lebih murah namun memiliki kualitas serupa. Kegiatan ini dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga tanpa harus mengorbankan kebutuhan.

Pemerintah dan lembaga terkait bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara cerdas dalam berbelanja dan mengelola anggaran keluarga. Edukasi tentang pentingnya perencanaan anggaran yang baik, serta bagaimana memilih barang kebutuhan pokok yang efisien dari segi biaya dan kualitas, akan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan harga akibat kenaikan PPN.

Strategi Pemerintah

Dalam menangani dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mengutamakan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok rentan. Dengan adanya subsidi ini, pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa. Subsidi bisa diarahkan pada barang-barang pokok seperti sembako, bahan bakar, dan obat-obatan agar kebutuhan dasar tetap terjangkau, meskipun ada kenaikan PPN.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan ketat terhadap harga barang dan jasa di pasar. Pengaturan harga barang pokok yang lebih efektif dapat menghindari lonjakan harga yang tidak wajar dan melindungi masyarakat dari inflasi yang berlebihan. Untuk itu, pemerintah bisa bekerja sama dengan otoritas terkait untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktek-praktek menyimpang  yang dapat merugikan konsumen. Pengaturan harga ini harus seimbang agar produsen tidak merasa terbebani, namun tetap dapat memastikan barang kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Penting juga bagi pemerintah untuk mendukung UMKM yang terdampak kenaikan PPN dengan kemudahan perpajakan. UMKM merupakan sektor yang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pajak, karena mereka biasanya memiliki modal terbatas dan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Pemerintah bisa memberikan keringanan pajak atau fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses untuk membantu UMKM bertahan dan tetap kompetitif. Selain itu, meningkatkan literasi digital dan mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform e-commerce dapat menjadi langkah penting agar mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien.