Mohon tunggu...
Khofifah Indarwati Katidja
Khofifah Indarwati Katidja Mohon Tunggu... Mahasiswa - pelajar

memasak dan baca

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Kasus Rempang Eco City dengan Pandangan Opini Eksposisi

30 Juni 2024   13:08 Diperbarui: 30 Juni 2024   13:12 78
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Halo Lokal. Sumber ilustrasi: PEXELS/Ahmad Syahrir

Opini : Eksposisi 

 

Judul : Kasus Rempang Eco City 2022: Kontroversi Pembangunan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal

Pada tahun 2022, proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menjadi pusat perhatian publik Indonesia. Proyek ini, yang direncanakan sebagai kota ramah lingkungan dengan berbagai fasilitas modern, menimbulkan kontroversi besar terutama terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam tentang kontroversi yang melingkupi proyek ini melalui sudut pandang eksposisi.

Lead 

Rempang Eco City dirancang sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pariwisata di wilayah-wilayah terpencil. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi hijau, energi terbarukan, dan manajemen limbah yang efisien. 

Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat . Namun, meskipun tujuan dari proyek ini tampak mulia, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai masalah dan kritik. Salah satu isu utama yang muncul adalah konflik lahan antara pengembang dan masyarakat lokal yang telah tinggal di pulau tersebut selama beberapa generasi.

Fakta 

Dampak Sosial dan Budaya

Masyarakat lokal di Pulau Rempang, yang sebagian besar terdiri dari suku Melayu dan Orang Laut, merasa terancam oleh proyek ini. Mereka mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan adalah tanah adat yang telah mereka huni dan kelola selama bertahun-tahun. Kehadiran proyek ini dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka dan warisan budaya yang mereka jaga.

Proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengembang juga menuai kritik keras. Banyak laporan menyebutkan bahwa masyarakat lokal tidak diberikan kompensasi yang adil dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan ketegangan dan protes dari masyarakat, yang merasa hak-hak mereka diabaikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun