Tingkatkan Kesejahteraan Sosial, Kenapa?

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Ada satu nilai moral penting dalam sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yakni: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Analisis Mendalam: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

I. Perspektif Teori

1. Teori Kesejahteraan Sosial -- Amartya Sen

Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom menekankan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan. Kesejahteraan sosial harus mencakup kebebasan untuk mengakses peluang, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

• Pembangunan sebagai Kebebasan: Menurut Sen, pembangunan sejati adalah proses memperluas kebebasan individu untuk memilih hidup yang mereka anggap berharga. Negara, dalam hal ini, harus menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang adil bagi seluruh rakyat.
• Redistribusi Sumber Daya: Sen juga menggarisbawahi pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang kurang mampu memiliki akses yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Negara harus menjalankan kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, dengan memastikan bahwa kelompok rentan mendapat prioritas dalam kebijakan kesejahteraan sosial.

2. Teori Keadilan Sosial -- John Rawls

Dalam kerangka teori keadilan sosial, John Rawls mengusulkan dua prinsip utama yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial:

• Prinsip Kebebasan: Setiap individu harus memiliki kebebasan dasar untuk mengejar tujuannya, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Negara harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan seluruh warga negara untuk mengakses sumber daya dan peluang.
• Prinsip Perbedaan: Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara harus mengutamakan kebijakan yang mendukung kelompok miskin dan marginal dalam distribusi kekayaan dan pelayanan publik.

3. Teori Pembangunan Ekonomi -- Modernisasi dan Dependensi

Dalam konteks pembangunan ekonomi, terdapat dua pandangan utama terkait bagaimana negara dapat meningkatkan kesejahteraan sosial:

• Teori Modernisasi menganggap bahwa negara harus menjalankan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dianggap sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera.
• Teori Dependensi, yang berlawanan dengan modernisasi, menganggap bahwa ketimpangan sosial di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, disebabkan oleh hubungan yang tidak setara dengan negara-negara maju. Negara harus mengatasi ketergantungan terhadap negara maju dengan mengembangkan sektor ekonomi domestik dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kelompok-kelompok miskin dan marginal.

4. Teori Pembangunan Manusia -- Human Development Approach

Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus dilihat dari pencapaian manusia, yang meliputi peningkatan kualitas hidup melalui akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran utama dalam pendekatan ini, yang mencakup tiga dimensi: pendidikan, harapan hidup, dan standar hidup.

• Kesejahteraan Sosial adalah hasil dari kemampuan individu untuk mencapai tujuan hidup mereka dengan mengakses layanan dasar dan memiliki kualitas hidup yang baik. Negara harus menyediakan jaring pengaman sosial, akses pendidikan dan pelatihan, serta perawatan kesehatan yang universal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.

II. Data yang Relevan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengalami peningkatan IPM dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat ketimpangan regional yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar provinsi.

• IPM 2022 Indonesia tercatat sebesar 72,92, yang menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, IPM antar provinsi menunjukkan disparitas yang cukup besar, dengan provinsi-provinsi di Indonesia bagian barat cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia bagian timur.

2. Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Data BPS menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil.

• Tingkat Kemiskinan: Pada tahun 2023, Indonesia tercatat memiliki sekitar 9,2% penduduk miskin, dengan sebagian besar penduduk miskin terletak di daerah-daerah pedesaan. Kemiskinan struktural masih menjadi tantangan besar bagi negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
• Pengangguran: Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2023 sebesar sekitar 5,9%, dengan jumlah pengangguran muda dan terdidik yang masih tinggi. Program-program pelatihan keterampilan dan akses ke lapangan pekerjaan masih kurang menjangkau kelompok-kelompok rentan di pasar tenaga kerja.

3. Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan.
• BPJS Kesehatan: Sistem jaminan kesehatan nasional ini memberikan akses kesehatan universal kepada masyarakat, meskipun tantangan dalam penyebaran fasilitas kesehatan yang merata masih menjadi kendala, terutama di daerah-daerah terpencil.
• Program Pendidikan Gratis: Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri untuk siswa dari keluarga miskin, yang bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

4. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan, ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia masih sangat nyata:

• Kesenjangan Antara Perkotaan dan Pedesaan: Daerah perkotaan, terutama Jakarta dan sekitarnya, cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan semakin melebar.
• Pendidikan dan Kesehatan: Anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil masih memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai, yang menghambat kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

III. Analisis

1. Pentingnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.

• Investasi dalam Infrastruktur dan Pendidikan: Negara harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan di daerah pedesaan.
• Sistem Kesehatan Universal: Memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.

2. Redistribusi Kekayaan dan Sumber Daya

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan redistribusi yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak progresif, subsidi sosial, dan program bantuan langsung yang ditargetkan pada kelompok miskin dan rentan.

• Pajak dan Subsidi: Negara dapat memperkenalkan pajak yang lebih progresif untuk mendanai program kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, guna mengurangi ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang berbasis pada partisipasi masyarakat akan lebih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah sosial di tingkat lokal.

IV. Kesimpulan

Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup pembangunan ekonomi inklusif, redistribusi kekayaan, akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penurunan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dan rentan serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.