4. Teori Pembangunan Manusia -- Human Development Approach
Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus dilihat dari pencapaian manusia, yang meliputi peningkatan kualitas hidup melalui akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran utama dalam pendekatan ini, yang mencakup tiga dimensi: pendidikan, harapan hidup, dan standar hidup.
- Kesejahteraan Sosial adalah hasil dari kemampuan individu untuk mencapai tujuan hidup mereka dengan mengakses layanan dasar dan memiliki kualitas hidup yang baik. Negara harus menyediakan jaring pengaman sosial, akses pendidikan dan pelatihan, serta perawatan kesehatan yang universal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.
II. Data yang Relevan
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengalami peningkatan IPM dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat ketimpangan regional yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar provinsi.
- IPM 2022 Indonesia tercatat sebesar 72,92, yang menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, IPM antar provinsi menunjukkan disparitas yang cukup besar, dengan provinsi-provinsi di Indonesia bagian barat cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia bagian timur.
2. Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Data BPS menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil.
- Tingkat Kemiskinan: Pada tahun 2023, Indonesia tercatat memiliki sekitar 9,2% penduduk miskin, dengan sebagian besar penduduk miskin terletak di daerah-daerah pedesaan. Kemiskinan struktural masih menjadi tantangan besar bagi negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
- Pengangguran: Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2023 sebesar sekitar 5,9%, dengan jumlah pengangguran muda dan terdidik yang masih tinggi. Program-program pelatihan keterampilan dan akses ke lapangan pekerjaan masih kurang menjangkau kelompok-kelompok rentan di pasar tenaga kerja.
3. Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan.
- BPJS Kesehatan: Sistem jaminan kesehatan nasional ini memberikan akses kesehatan universal kepada masyarakat, meskipun tantangan dalam penyebaran fasilitas kesehatan yang merata masih menjadi kendala, terutama di daerah-daerah terpencil.
- Program Pendidikan Gratis: Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri untuk siswa dari keluarga miskin, yang bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.
4. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan, ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia masih sangat nyata:
- Kesenjangan Antara Perkotaan dan Pedesaan: Daerah perkotaan, terutama Jakarta dan sekitarnya, cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan semakin melebar.
- Pendidikan dan Kesehatan: Anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil masih memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai, yang menghambat kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.
