Hormatilah HAM, Kenapa?

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Ada satu nilai moral dalam sila dua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yang penting dan mendesak kita cermati dewasa ini, yakni nilai moral: Menghormati Hak Asasi Manusia dan Menjunjung Tinggi Martabat Setiap Individu.

Analisis Mendalam: Menghormati Hak Asasi Manusia dan Menjunjung Tinggi Martabat Setiap Individu

I. Perspektif Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip mendasar yang menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat dan harus dihormati oleh orang lain, lembaga, dan negara. HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

DUHAM menegaskan bahwa martabat manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan menjadi landasan dalam sistem hukum negara-negara. Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa "Semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama." Artinya, penghormatan terhadap HAM tidak hanya meliputi hak-hak dasar seperti hak hidup dan kebebasan berpendapat, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap martabat setiap individu, yang tidak boleh diganggu gugat.

2. Imperatif Kategoris Immanuel Kant

Dalam filsafat moral Immanuel Kant, konsep imperatif kategoris menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat bagi tujuan orang lain. Martabat individu harus dihormati tanpa syarat, dan setiap orang memiliki hak moral yang sama untuk diperlakukan dengan hormat.

Menurut Kant, martabat manusia adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk rasional dan otonom. Kebebasan dan martabat manusia hanya bisa ditegakkan jika semua individu menghormati hak orang lain. Prinsip ini mencegah segala bentuk eksploitasi atau pelecehan yang merendahkan martabat manusia.

3. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice mengembangkan prinsip keadilan yang mendukung penghormatan terhadap hak individu dan martabat manusia. Rawls berpendapat bahwa keadilan dapat diwujudkan dengan kesetaraan hak dasar dan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Prinsip justice as fairness yang diperkenalkan oleh Rawls bertujuan agar setiap individu, terutama mereka yang kurang beruntung, menerima perlakuan yang adil dan mendapatkan akses terhadap hak dan kebebasan yang setara.

Rawls juga menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan untuk menghormati martabat dan hak-hak individu. Melalui prinsip difference principle, Rawls mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat dari kebijakan yang ada, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah dalam masyarakat.

4. Teori Kontrak Sosial (Jean-Jacques Rousseau)

Jean-Jacques Rousseau melalui teori Kontrak Sosial menjelaskan bahwa individu dalam masyarakat secara sadar memberikan sebagian kebebasannya kepada negara atau sistem sosial demi kesejahteraan bersama. Dalam kontrak ini, negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati martabat warganya. Rousseau berpendapat bahwa melalui penghormatan terhadap martabat individu, masyarakat dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan yang adil.

5. Perspektif Sosiologi pada Martabat Manusia

Sosiologi memandang martabat sebagai bagian dari nilai sosial yang harus dihormati oleh setiap anggota masyarakat. Teori Interaksionisme Simbolik melihat bahwa martabat seseorang sering kali dipengaruhi oleh persepsi dan interaksi sosial yang ada. Dalam masyarakat yang menghargai HAM, setiap individu diakui keberadaannya tanpa melihat status, latar belakang, atau perbedaan lainnya.

II. Data yang Relevan

1. Data Internasional tentang Penghormatan Hak Asasi Manusia

Indeks seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam menghormati HAM di banyak negara, masih terdapat banyak pelanggaran yang mengancam martabat individu, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Di Indonesia, data dari Komnas HAM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi, terutama di bidang hak-hak sosial ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan hak kebebasan beragama. Laporan tahunan ini mencatat bahwa pelanggaran seperti ini sering kali terkait dengan kesenjangan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

2. Statistik Perlindungan HAM di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan ekonomi di Indonesia mempengaruhi penghormatan terhadap HAM dan martabat individu. Di beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi sosial, dan pengabaian layanan kesehatan dan pendidikan. Kesenjangan ini menghambat penghormatan terhadap martabat manusia karena individu dari kelompok rentan kurang mendapatkan hak dasar dan perlakuan yang setara.

3. Survei Opini Publik tentang Penghormatan terhadap Martabat

Survei Internasional Gallup menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesejahteraan dan kebebasan yang lebih tinggi cenderung memiliki warga yang merasa martabat mereka dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Survei ini juga menemukan bahwa negara-negara dengan pendidikan HAM yang kuat memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah dan lebih menghormati hak serta martabat setiap individu.

Di Indonesia, data dari Survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan bahwa di beberapa provinsi, masyarakat merasa kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak individu semakin meningkat, meskipun di beberapa area terpencil masih ditemukan tantangan dalam menjunjung tinggi martabat masyarakat, terutama terkait dengan hak-hak minoritas dan perempuan.

4. Kasus-Kasus Pelanggaran Martabat Manusia

Beberapa kasus pelanggaran yang merendahkan martabat manusia, seperti kekerasan terhadap perempuan dan eksploitasi anak, masih sering terjadi. Laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa kekerasan domestik dan ketidakadilan gender masih menjadi masalah serius yang merendahkan martabat individu, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

III. Implikasi dan Kesimpulan

Dari perspektif teori dan data, kita dapat melihat bahwa:

1. Penghormatan terhadap HAM sebagai Landasan Kehidupan Bersama Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat individu adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Berdasarkan teori Kantian dan John Rawls, hanya dengan menghormati HAM setiap orang dapat diperlakukan adil, yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensinya tanpa merasa diintimidasi atau didiskriminasi.
2. Peran Negara dan Masyarakat dalam Penegakan HAM Negara, seperti yang dijelaskan dalam teori kontrak sosial, memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi HAM dan martabat setiap warga negara melalui kebijakan yang adil. Namun, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung prinsip-prinsip HAM, mulai dari pendidikan keluarga, penerapan keadilan di lingkungan kerja, hingga toleransi dalam kehidupan sosial.
3. Pendidikan HAM dan Kesadaran Sosial Pendidikan HAM sangat penting untuk mendorong kesadaran kolektif dalam menghormati martabat setiap individu. Kesadaran tentang HAM tidak hanya mengurangi diskriminasi, tetapi juga meningkatkan toleransi terhadap perbedaan dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat.
4. Tantangan dan Perbaikan Kebijakan Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah membuat kemajuan dalam perlindungan HAM, masih ada tantangan signifikan, seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran HAM yang menurunkan martabat manusia. Kebijakan negara harus terus ditingkatkan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan HAM serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Secara keseluruhan, menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat setiap individu merupakan prinsip dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Penegakan prinsip ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan setiap individu, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat terjaga dan dipertahankan.